Road Show Gelar Rapat Kerja Teknis, Ini Penegasan Wabup Konsel

Road Show Gelar Rapat Kerja Teknis, Ini Penegasan Wabup Konsel
Wakil Bupati Konsel DR H Arsalim Arifin Didampingi Sekda Konsel Sjarif Sajang, Kepala Bappeda Adywarsyah Toar Dan Kepala DPMD I Putu Darta Saat Memimpin Rapat Kerja Teknis Lingkup Dinas PK Di Kecamatan Wolasi FOTO : M A H I D I N

tegas.co. KONSEL, SULTRA – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya maksimal dalam mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pendidikan yang berdaya saing.

Hal tersebut ditunjukan melalui kegiatan road show dengan menggelar rapat kerja teknis lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayan (PK) di tingkat UPTD Kecamatan se Konsel.

Iklan Pemkot Baubau

Setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Lalembuu, serta di Kecamatan Tinanggea. Kemarin, Rabu 19 September 2017 rapat kerja teknis kembali dilaksanakan di Kecamatan Wolasi yang diikuti beberapa kecamatan lainnya. Seperti, Kecamatan Konda, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, serta Kecamatan Angata.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Konsel, DR H. Arsalim Arifin, SE M.Si didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Drs H. Sjarif Sajang, M.Si, serta diikuti oleh para Kepala Sekolah SD, SMP, Kepala UPTD, Pengelola PKBM dan PAUD dari 5 Kecamatan.

Dalam sambutannya, Wabup Konsel DR H Arsalim Arifin mengatakan, rapat teknis ini adalah titik kedua dilaksanakan. Dimana sebelumnya telah digelar di Kecamatan Lalembuu dan Kec Tinanggea.

Adapun, lanjut Arsalim Arifin, Misi Pemda Konsel untuk 5 tahun kedepan di bidang pendidikan salah satunya adalah meningkatkan SDM. Yang di mulai dari asfek kesehatan dan kualitas para ASN, utamanya tenaga gurunya, serta memastikan program setiap anak wajib sekolah usia 9 tahun.

Serta, kata Arsalim Arifin, peningkatan atau penambahan infrastruktur  ruang kelas baru yang menunjang bidang pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) sampai tahun 2021.

“Seyogyanya seluruh peserta rapat mengajukan permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan usulan tentang peningkatan mutu pendidikan di masukan dalam proses perencanaan anggaran tahun depan,” ujar Ketua Koni Konsel ini.

Menurut pasangan H Surunudin Dangga, ST MM ini, salah satu prioritas program Pemda di tahun 2018. Pertama, meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Guru dilatih dan ditingkatkan kualitas ilmu dan cara mengajarnya agar memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing, dimana akan dianggarkan agar para guru melakukan study banding ke sekolah-sekolah unggulan atau keluar negeri.

“Kedepannya konsel harus mempunyai sekolah unggulan yang memiliki guru  handal dengan sistem belajar mengajar modern yang berbasis komputer dan website serta penggunaan LCD Projector bukan lagi papan tulis,” jelasnya.

Kedua, mempertahankan WTP. Dimana sebelumnya selama 14 tahun lamanya tidak pernah kita raih predikat tersebut. “Kalo ada yang rusak disimpan sebagai bukti jangan di bawah di rumah. Jangan main-main dengan Aset, jika WTP lepas maka sanksi menanti,” tegasnya.

Yang ketiga, kita upayakan sekolah di Konsel masuk program Wiyata Mandala, yang mana lingkungan sekolah berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. “Jadi belajar tidak mesti di dalam ruangan kelas, di taman sekolahpun bisa, sehingga siswa tidak cepat merasa bosan dan gampang menerima materi pelajaran,” akunya.

Sementara itu, Sekda Konsel, H Sjarif Sajang menambahkan dengan menginstruksikan agar setiap sekolah mempersiapkan diri dan berkoordinasi dengan pihak Dinas dan DPKAD untuk persiapan menghadapi pemeriksaan BPK. “Mulai dari masalah aset yang anggarannya bersumber dari dana BOS. Ini berhubungan dengan mempertahankan predikat WTP, jelas Plt Kadis PK Konsel ini.

Untuk pencegahan narkoba di sekolah-sekolah, Kata dia, harus ada piket sekolah untuk berjaga di pintu depan setiap jam sekolah. Serta, untuk perubahan anggaran Tahun 2018 yang merupakan bagian dari peningkatan kualitas Guru dan antisipasi kekurangan tenaga pengajar. Untuk GTT akan dianggarkan gajinya yang bersumber dari dana BOS dan APBD.” Untuk tenaga GTT harus mengikuti tes di LPMP, selanjutnya diajukan ke Bupati untuk di buatkan SKnya dan akan diberikan penghasilan tambahan,” katanya.

Ke depan, tambah Sjarif Sajang, akan dilakukan penertiban PAUD, dimana saat ini berjumlah kurang lebih 200 dan 41 TK yang rekomendasi izin pendiriannya dianggap legal.

M A H I D I N

PUBLISHER : MAS’UD