Espose Akhir Masa Jabatan NUSA ini Capaian Dishub Sultra

Bidang Perhubungan

Sesuai dengan visi misi pembangunan NUSA 2013 – 2018 yakni mewujudkan Sultra yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar kewilayaan serta infrastruktur pada kawasan strategis disektor perhubungan, diakhir masa jabatan NUSA, pembangunan infrastruktur perhubungan semakin digenjot melalui program – program percepatan pembangunan bidang perhubungan yakni :

1. Pengembangan Pelabuhan Laut Bungkutoko, Murhum, dan Wanci dalam mendukung

program Tol Laut Jokowi – JK.

2. Pengintegrasian moda angkutan darat, laut dan udara.
3. Pembangunan dan Pengembangan Terminal tipe B di 13 Kab/Kota.
4. Pengembangan Kawasan Komersil berbasis Masyarakat di Pelabuhan.
5. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Darat & Laut di Wilayah Perkotaan.
6. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan Sultra.
7. Penerapan Elektronik Tiket (E-Ticketing) di Pelabuhan Penyeberangan se-Sultra.
8. Mewujudkan Program Nasional dan Daerah tentang penyelenggaraan Pariwisata.
9. Konektivitas Pulau dengan membangun 35 Pelabuhan Penyeberangan
10. Pembangunan di Bidang Perhubungan Laut

Transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan perekonomian wilayah Sulawesi Tenggara. Mengingat kondisi geografis yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil transportasi laut memiliki peranan yang sangat vital dalam mengkoneksikan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 901 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Jumlah pelabuhan di Sulawesi Tenggara adalah 70 Pelabuhan Laut yang terdiri dari :

1. 5 (lima) Pelabuhan Pengumpul yakni : Murhum (Bau-Bau), Bungkutoko (Kendari), Kolaka, Raha, dan Wanci.
2. 5 (lima) Pelabuhan Pengumpan yakni : Pelabuhan Pomalaa, Ereke, Lapuko, Banabungi (Pasar Wajo), Pelabuhan Sikeli.
3. 60 (Enam Puluh) Pelabuhan Lokal.
4. 35 (Tiga Puluh Lima) Pelabuhan Penyeberangan.
5. Pengembangan Kawasan Komersil di Pelabuhan Penyeberangan

Selain peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan, di tahun 2017 salahsatumain program NUSA di pelabuhan penyeberangan adalah pematangan lahan untuk kawasan komersil di pelabuhan yang tentunya selain program pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan PAD untuk daerah, yang menjadi main goals pada program ini adalah menyediakan lahan bagi masyarakat di sekitar pelabuhan sebagai pusat kegiatan usaha ekonomi (usaha makro dan mikro) dimana outputnya tentunya meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar pelabuhan.

Kehadiran infrastruktur utamanya yang disediakan oleh pemerintah daerah seyogyanya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga berkontribusi bagi upaya  mendorong kegiatan ekonomi lainnya di sekitar lokasi, keberadaan infrastruktur tersebut, bahkan efek bangkitnya dapat meluas hingga menjangkau wilayah dan antar wilayah.

Bangkitan diatas juga berpotensi terjadi pada jaringan prasarana transportasi (terminal, pelabuhan laut dan bandara) yang telah dan akan dibangun oleh pemerintah daerah sehingga tidak hanya semata-mata berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intra dan antar moda atau dikenal dengan simpul transportasi, namun juga dapat memberikan dampak multiplier terhadap upaya memacu aktivitas perekonomian masyarakat.

Maka menjadi penting untuk melakukan serangkaian pengukuran dan pendalaman terhadap potensi bangkitan yang dapat dihasilkan dengan memanfaatkan lahan dan area pada simpul utama transportasi di Sulawesi Tenggara sebagai kawasan komersil, focus utama pengukuran ini mencakup pada kelayakan ekonomi serta social termasuk potensi aliran pendapatan oleh penyedia dan pengguna area komersil tersebut serta manfaat social atas kehadiran kawasan komersil pada simpul utama transportasi di Sulawesi Tenggara.

Kelayakan Kawasan komersil pada simpul utama transportasi ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan komersil seperti perdagangan, persewaan, pergudangan perhotelan dan fasilitas umum serta social lainya, namun juga melakukan observasi atas perwajahan dan layout kawasan komersil dimaksud, sehingga dapat lebih fungsional dan ekonomis, kebutuhan untuk memadukan kawasan komersil dengan pelayanan pada simpul utama transportasi di Sulawesi Tenggara akan mendorong peningkatan pelayanan transportasi bagi masyarakat terutama bagi pengguna jasa peyeberangan.

Integrasi antara kawasan komersil dan layanan pada simpul utama transportasi di Sulawesi Tenggara perlu pula memperhatikan struktur dan pola ruang, dimana struktur ruang mencakup susunan pusat-pusat permukiman dansistem jaringan sarana dan prasarana yang berfung sisebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Sementara itu konsep pola ruang merujuk pada konsep distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Pengembangan kawasan komersil pada simpul utama transportasi di Sulawesi Tenggara selaras pula dengan visi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang hendak mewujudkan jaringan prasaran adan pelayan jasa transportasi, komunikasi dan informatika yang andal, menjamin kepuasan pengguna jasa dengan arah capaian adalah peningkatan daya saing wilayah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki raga maset tetap yang berkaitan dan tugas pokoknya seperti pada: (i). Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah; dan (ii). Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah.

Kedua jenis layanan ini menseyogyakan Dinas Perhubungan Sultra memiliki beraneka ragam asset tetap, baik berupa, tanah, bangunan hingga jaringan jalan, dermaga penyeberangan, terminal penumpang hingga armada transportasi.

Pengembangan kawasan komersil pada simpul transportasi tidak saja dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna ragam layanan, namun juga merupakan salah satu misi penting yang telah dicanangkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni, mengembangkan simpul/terminal terintegrasi serta mengembangkan system transportasi multi moda.

Pengaruh program ini sangat berdampak pada peningkatan PAD Sultra. Di tahun 2016 Total PAD yang diperoleh adalah 6 Milyar dari tahun target PAD 4 Milyar. Dan di tahun 2017 PAD Sultra dari pelabuhan penyeberangan meningkat sangat drastis, dari target 6 Milyar total PAD bersih yang diperoleh yakni sebesar 11 Milyar.

1. Pengembangan Elektronik Tiket (E-Ticketing) di Pelabuhan Penyeberangan

Untuk mendukung program daerah Sultra Bebas Pungli dan mengamankan PAD daerah, di awal tahun 2018 akan di launching program tiket elektronik (E-Ticket) di Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau – Waara dan diikuti secara bertahap oleh pelabuhan yang lain. E-Ticketing merupakan program dengan proses pembayaran non tunai oleh pengguna jasa di pelabuhan yang dimana E-Ticketingini menggunakan smart card untuk masuk ke pelabuhan dan menggunakan fasilitas yang ada di pelabuhan.

1. Posisi Sulawesi Tenggara dalam Sistem Perhubungan Nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut terluas serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indo­nesia juga memiliki wilayah perairan yang kaya dengan potensi cadangan energi, potensi perikanan, potensi pariwisata bahari, serta memiliki jalur pelayaran strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai basis pengemban­gan kekuatan geopolitik, ekonomi, dan budaya bahari.

Untuk itu Indonesia membutuhkan terobosan baru guna meman­faatkan potensi wilayahnya. Terobosan berupa pengembangan konsep Tol Laut melalui elaborasi perencanaan trayek angkutan laut, subsidi angkutan laut, revitalisasi pelayaran rakyat, dan pengembangan industri berbasis komoditi wilayah, menjadi hal yang penting untuk direalisasi­kan.

Realisasi terobosan Tol Laut ditekankan oleh Presiden Jokowi un­tuk menghubungkan jalur pelayaran rutin dari wilayah timur ke wilayah barat Indonesia guna meminimalisir biaya logistik. Disamping itu, imple­mentasi Tol Laut juga akan berdampak terhadap peningkatan akses nia­ga dari negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian timur.

Hingga saat ini, telah dilakukan berbagai implementasi kegiatan untuk merealisasikan konsep Tol Laut. Salah satu kunci kesuksesan Tol Laut adalah telah diberikannya subsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada armada Tol Laut. Dengan demikian, mulai saat ini kapal dapat berlayar secara teratur meski angkutan yang dibawa kosong.

Armada kapal laut akan berlayar melayani seluruh wilayah di Indo­nesia, khususnya pada 24 pelabuhan strategis 2015-2019 secara teratur dan terjadwal. Diharapkan dengan memberikan keteraturan kedatangan dan keberangkatan armada kapal laut di seluruh pelabuhan strategis saat ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah baru, khususnya diluar Jawa.

Oleh sebab itu, diharapkan buku mengenai Pengintegrasian Sistem Transportasi Lokal Sul;awesi Tenggara ke dalam Program Tol Laut Nasional sesuai RPJMN 2015-2019 ini dap­at membantu menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan implementasi Tol Laut guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Tol laut merupakan mega proyek raksasa yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya ini membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi dananya adalah sebagai berikut: APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun.

Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port /KNP), Pelabuhan wanci, dan Pelabuhan Murhum (Bau-Bau) merupakan salah satu dari jaringan pelabuhan nasional yang dimana rute atau 13 trayek yang akan dilewati oleh kapal tol laut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Sultra memiliki posisi yang sangat strategis sebagai simpul untuk mewujudkan percepatan program tol yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Sampe saat ini progress percepatan pembangunan pelabuhan Kendari New Port semakin dipercepat.  Di tahun 2017 pembangunan jalan lingkar pelabuhan Kendari New Port sudah mencapai persentase 90% dan pembangunan dermaga peti kemas panjang 300 m dengan luas 5 ha telah mencapai persentase 50%.

Selain pembangunan jalan dan dermaga peti kemas yang telah hampir rampung di tahun 2017, salah satu pembangunan yang telah selesai dilaksanakan adalah pematangan lahan untuk kawasan komersil berbasis masyarakat. Yang dimana lahan ini akan digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat sebagai pusat kawasan ekonomi (usaha makro dan mikro) yang dimana tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bawah di sekitar pelabuhan bungkutoko (Kendari New Port).

2. PEMBANGUNAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
   1. Konektivitas Antar Moda

Terminal terintegrasi angkutan darat tipe “A”akan dibangun diBaruga Kota Kendari sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Tenggara. Terminal tipe A ini akan berfungsi sebagai terminal darat utama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan menjadi sentral bagi angkutan penumpang yang berasal dari terminal tipe B di berbagai kabupaten yang terletak di jazirahPulau Sulawesi, seperti Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Bombana Kolaka, Kolaka Utara bahkan penumpang yang menggunakan jasa transportasi darat lintas propinsi (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat).  Direncanakan juga akan dibangun terminal terintegrasi di Lakologou Kota Bau-bau yang akan melayani trayek angkutan dari dan keKabupaten Wakatobi, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Selain itu juga telah dibangun 11 (sebelas) dari 17 (tujuh belas) terminal tipe “B” pada 17 kabupaten/kota diwilayah propinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilengkapi dengan terminal tipe”C” pada masing-masing kabupaten/kota. Karena fungsinya sebagai sentral, maka di terminal tipe A ini akan dilengkapi sarana komersil untuk menunjang pelayanan yang optimal kepada penumpang. Pihak swasta  dan masyarakat akan diberi peran dalam membangun dan mengelola fasilitas komersil tersebut.

Selain terminal tipe A, B dan C, juga akan dibangun terminal terintegrasi antar-moda (kapal laut, Udara, darat dan kereta api) di Bungkutoko Kota Kendari. Terminal inter-moda tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan koridor transportasi darat ke Bandar Udara Haluoleo sebagai Bandar Udara Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan dibanggun pula dua koridor transportasi darat dari kota Kendari ke Bandar Udara Haluoleo yang akan dilengkapi dengan beberapa ‘halte’ (park and ride). Halte-halte tersebut akan dilengkapi dengan parkiran (untuk tempat penitipan kendaraan), sehingga diharapkan pada masa yang akan datang, masyarakat tidak harus selalu menggunakan transportasi pribadi dari dan ke Bandar Udara Haluoleo

1. Pengembangan Terminal Tipe B di 13 Kabupaten/ Kota

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal.

Terminal Tipe B merupakan simpul dalam jaringan transportasi  yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau  angkutan pedesaan.

Pengembangan Terminal Tipe B merupakan bentuk perwujudan dan tindak lanjut dari Dari Pergub No. 48 Tahun 2016 Tentang Sistranas Dalam Tatrawil Sultra, untuk Mewujudkan Transportasi Yang baik, nyaman, aman, selamat efektif, dan efisien di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Diakhir sepuluh (10) tahun pembangunan NUSA, sudah ada 13 terminal tersebar di 17 Kabupaten/Kota Se Sulawesi tenggara. Dari 13 terminal yang ada, ada yang merupakan peningkatan status dari terminal tipe C dan perlu pengembangan sesuai persyaratan teknis terminal Tipe B, sisanya merupakan Lokasi baru yang ditahun kedepannya mendesak untuk segera di bangun demi tercapainya penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan selamat serta terintegrasi.

Adapun ke – 13 terminal tersebut yakni sebagai berikut :

1. Terminal Lakologou Bau-Bau
2. Rest Area Waaremesio
3. Terminal Tipe Kabupaten Buton Utara (Labuan Bajo)
4. Terminal Tipe Kabupaten Buton Utara (Labuan Bajo)
5. Terminal Tipe Kabupaten Buton Selatan
6. Terminal Tipe Kabupaten Buton
7. Terminal Tipe Kabupaten Konawe (Rahabangga)
8. Terminal Tipe Kabupaten Konawe Utara (Lahimbua)
9. Terminal Tipe Kabupaten Kolaka Timur (Ladongi)
10. Terminal Tipe Kabupaten Kolaka (Larumbalangi)
11. Terminal Tipe Kabupaten Kolaka Utara (Acaria)

Terminal Tipe B Acaria merupakan terminal tipe C Kabupaten Kolaka Utara yang statusnya dinaikkan menjadi terminal tipe B di Tahun 2017 ini.

12. Terminal Tipe Kabupaten Konawe Selatan
    1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Darat & Laut di Wilayah Perkotaan.

Jalur transportasi di Prov. Sulawesi Tenggara perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, hal ini terlihat dari semakin hari tidak terhindarkannya dari masalah kemacetan dan kesembrawutan kendaraan lalu lintas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus kota Kendari, BauBau, Kolaka dan Wanci (Kab. Wakatobi). Salah satu faktor penyebab masalah diatas adalah penggunaan kendaraan pribadi yang tidak terkontrol serta tidak di imbangi dengan kapasitas dan infrastukur jalan yang ada. Maka pengguna jasa transportasi akan terus memilih menggunakan kendaraan pribadi selama angkutan massal belum memenuhi keinginan pengguna jasa akan transportasi angkutan umum yang aman dan nyaman. Jika hal ini berlangsung terus menerus, maka dapat dibayangkan kemacetan yang terjadi kota Kendari, BauBau, Kolaka, dan Kab. Wakatobi tahun mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan diatas Pemerintah Provinsi Sulawesi  Tenggara melalui Dinas Perhubungan berencana untuk menggunakan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai salah satu moda transportasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyediaan BRT ini dimaksudkan untuk mendukung penyediaan angkutan umum perkotaan sesuai dengan keinginan masyarakat yakni efisien, aman, nyaman, handal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dengan pengoperasian BRT diharapkan dapat meningkatkan daya tarik angkutan umum sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sebagai usaha untuk mengurangi tingkat kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas. Dalam pengoperasian BRT sebagai angkutan umum penumpang tentunya ditunjang dan didukung dengan adanya rute perjalanan. Rute perjalanan ini diharapkan mampu memenuhi tujuan, yaitu melayani kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum penumpang yang memiliki kelebihan dalam hal pelayanan dan fasilitas fisik yang memadai. Penggunaan BRT ini memiliki tujuan yakni mampu melayani kebutuhan masyarakat akan angkutan umum penumpang di sepanjang rute.

1. Kota Kendari dan Sekitarnya

Penetapan dan penempatan lokasi halte bus BRT untuk wilayah kendari dan sekitanya mengacu kepada tingkat pelayanan jalan dan titik lokasi yang menjadi perkembangan transportasi wilayah sulawesi tenggara kedepannya, yakni sebagai berikut :

1. Bandara Haluoleo
2. Terminal Tipe A Baruga
3. RSUD Bahteramas
4. Simpang Empat Polda
5. Pasar Andounohu
6. Pasar Lapulu
7. Terminal Pelabuhan Bungkutoko
8. Simpang Empat MTQ
9. Simpang Empat Rumah Sakit Korem
10. Simpang Mandonga atau Bundaran Mandonga
11. Terminal tipe B puwatu
12. Kendari Beach Baypass
13. Terminal Pelabuhan Rakyat Kendari
14. Pelabuhan penyebrangan Kendari – Wawonii
15. Dermaga Pelabuhan Penyebrangan Bajoe – Bokori.

Untuk keterangan lebih jelas rencana lokasi halte bus BRT dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Rencana koridor untuk bus sendiri ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan jalan, titik bangkitan dan tarikan serta rencana pengembangan transportasi wilayah provinsi sulawesi tenggara. Oleh karena itu ditetapkan 3 (tiga) koridor untuk bus BRT yang diurai sebagai berikut :

Koridor 1 ;Bandara Haluoleo – Terminal Tipe  A Baruga – RSUD Bahtermas – Simpang Polda – Pasar Andounohu – Pasar Lapulu – Terminal Pelabuhan Bungkutoko.

Koridor 2 ; Bandara Haluoleo – Simpang Empat Wua-Wua – MTQ – Bundaran Mandonga – Pelabuhan Rakyat – Pelabuhan Penyebrangan Kendari – Wawonii – Terminal PelabuhanPenyeberangan Bajoe – Bokori.

Bandara Haluoleo – Terminal Tipe A Baruga – Terminal Tipe B Puuwatu – Bundaran Mandonga – Kendari Beach Baypass.

Untuk dapat melihat lebih jelas lokasi rencana koridor yang dibuat di sajikan peta rencana koridor BRT berikut ini :

1. Kota Bau – Bau

Adapun jumlah rencana koridor BRT di kota Bau – Bau yakni tiga (3) koridor sebagai berikut :

Koridor 1 : Terminal Tipe B Bandar Batauga – Bandara Betoambari –   Rest Area Waremesiu.

Koridor 2 : Buton (km 40) – km 7 – km 4 – Rest Area Waremesiu

Koridor 3 : Terminal tipe B Lakologou – Rest Area Waremesiu – Bandara Betoambari.

1. Kolaka

Adapun jumlah rencana koridor BRT di Kab. Kolaka yakni tiga (3) koridor sebagai berikut :

Koridor 1 : Bombana – Pomalaa – Kota Kolaka

Koridor 2 : RateRate – Terminal tipe C sambilambo – Kota Kolaka

Koridor 3 : Iwomendaa – Terminal tipe B Mangolo – Kota Kolaka

1. Wakatobi

Adapun rencana rute dan koridor BRT di kota Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ada 2 (dua koridor) yakni :

Koridor 1 : Pelabuhan Numana – Pelabuhan Punggulubelo – Waha – Bandara Matahora

Koridor 2 : Pelabuhan Numana – Lia – Melaione – Bandara Matahora

Koridor BRT dipetakan sebagai berikut :

Disepanjang rute atau koridor nantinya akan disediakan halte yang tidak berfungsi sebagai tempat naik dan turunnya para penumpang BRT. Halte BRT ini berbeda dengan halte biasa atau konvesional pada umumnya. Di halte ini penumpang dapat menitipkan kendaraannya dan tersedia fasilitas-fasilitas yang dapat mengakomodir kebutuhan penumpangnya maupun penggunanya.

Untuk halte BRT sendiri, digunakan dua jenis halte yang dibangun  halte portable yang dapat berpindah-pindah dan halte tetap. Adapun 2 jenis halte tersebut dapat dilihat digambar bawah ini:

1. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan Sultra.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Personil Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku bagi Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian LaluLintas (P3L) di Kota Kendari.

Diklat Perhubungan yang diselenggarakan pada tanggal 15-20 November 2017 sesuai dengan regulasi baru yaitu, Bidang Lalu Lintas Jalan yang merupakan amanat dari UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan yang menempatkan Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Jasa Raharja sebagai pelopor dalam keselamatan Berlalulintas.

Diklat ini merupakan diklat pertama yang terselenggara berkat kerjasama Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) prov. Sultra dengan jumlah peserta Diklat Perhubungan ini 40 orang.

Diharapkan output dari Diklat ini mampu melahirkan tenaga perhubungan yang professional dan mampu membantu salah satu Tupoksi Dinas Perhubungan yaitu penyelenggaraan Transportasi secara aman, selamat dan nyaman.

PUBLISHER: MAS’UD