tegas.co., KENDARI, SULTRA- Kabid Aliansi Pemerhati Hukum (AMPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi pernyataan koordinator Pemenang Bakal Calon Gubernur Sultra, Ali Mazi-Lukman (PAMAN), yang menolak politik dinasti saat jumpa pers dalam acara deklarasi beberapa hari lalu.
Pernyataan Koordinator PAMAN dinilai gagal paham terkait ucapanya menolak politik “Dinasti” disejumlah media beberapa hari lalu.
“Dinasti itu seharusnya telah kehilangan makna dalam kontesta politik temporer, sebab dengan disahkanya UUD 1945, Pasal 43 ayat 1 jelas tertulis bahwa, tiap-tiap warga Negara berhak dipilih dan memilih,”Ujar Fira Kabid Advokasi AMPH Sultra di salah satu di Kota Kendari Sabtu(10/02/2028) malam.
Ia menjelaskan bahwa Radan seolah-olah tutup mata dengan kondisi politik Sultra dikala ayahnya Nur Alam menjabat sebagai gubernur Sultra.
“Pamannya menjabat sebagai sekretaris Dinas PU Provinsi dan Ibunya naik ke senayan, tantenya unsur pimpinan di Bank BPD, sepupuhnya (Kerabat) memegang jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi, ngak ada masyarakat Sultra triak Dinasti, ini Radan harus banyak baca buku dulu, jangan karena dia anak seorang Gubernur lalu buang pernyataan sembarang meski tanpa dasar, dia patut merenungi masa-masa ayahnya yang lagi terjerat hukum memimpin Sultra, banyak juga keluarga dia mengisi birokrasi,”Sindirnya
Lebih lanjut dikatakan Fira, Mahasiswa UHO ini mengatakan, selama seseorang merebut jabatan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, tidak ada masalah, tentu kedudukanya sah dimata konstitusi.
“Saya hanya sayangkan, Radan amat jauh dari gaya dan kemampuan intelektual ayahnya yang juga Gubernur Sultra itu,”bebernya
Ia, juga mengharapkan agar Radan lebih banyak belajar, jangan terjebak percaturan politik praktis, jangan sampai ketidakcerdasannya itu menjadi lelucon baru di Sultra ini.
Radan yang konfirmasi melalui salah satu akun medsosnya belumbmemberikan jawaban atau diam dan merandang. dan selanjutnya akan dikonfirmasi.
REPORTER: ODEK
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar