tegas.co., KENDARI, SULTRA – Salah satu terobosan pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan mengembangkan potensi unggulan bidang pertanian.
Langkah tersebut diakui sejumlah pihak, karena merupakan keputusan yang tepat, sebab, dapat mengurangi kemiskinan di tingkat petani.
Dilansir dari salah satu media online, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sultra, Minot Purwahono mengatakan, berdasarkan potensi dan hasil assesment dari BI, Buton berpeluang menjadi sentra pertanian organik, tidak hanya beras namun juga untuk komoditas lainnya.
“Dalam pelaksanaannya program pengembangan klaster di Butur ini, akan dilakukan dari hulu hingga hilir,” kata Minot melalui rilisnya, Kamis 26 April 2018
Menurutnya, keputusan Pemkab Butur mengembangkan sektor pertanian organik merupakan pilihan yang tepat. Sebab, hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi penduduk yang terlibat di sektor tersebut (petani).
“Tantangan Butur yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah Sultra dan tingkat kemiskinan,” ungkapnya.
Dengan pengembangan sektor pertanian organik ini, Minot berharap nantinya akan berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan yang selama ini lebih banyak berada di sektor pertanian.
Sementara itu, Bupati Butur, Abu Hasan mengatakan, pihaknya bersyukur dan berterima kasih kepada BI yang punya komitmen terhadap daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan. Utamanya, masalah pengangguran dan kemiskinan.
Masalah utama dalam pertanian organik, kata Abu Hasan, adalah pengoptimalan lahan, bibit, pasar dan pupuk.
“Untuk itu kami punya lahan tidur yang bisa dikembangkan dan masih sangat luas. Dengan beri subsidi petani Rp2,5 juta per hektar, Butur akan pertahankan 20 varietas lokal dan sediakan bantuan bibit,” katanya.
Selain sektor pertanian, tambah Abu Hasan, Butur saat ini juga tengah mengembangkan sektor perikanan dan perternakan.
“80 persen masyarakat Butur tinggal di desa sehingga pembangunan di Butur harus diawali dari desa. Tahun ini semua desa di Butur harus membentuk BUMDes utk kelola dana desa. Pada 2019 akan dibuat peraturan dana desa yang nantinya akan digunakan untuk membeli ternak dalam upaya mendorong sektor peternakan,” tutup mantan Kabiro Humas Pemprov Sultra itu.
Sebagai upaya pengendalian inflasi bahan makanan khususnya beras, Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) menjalin kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan tersebut dilakukan di Aula BI, Kamis 26 April 2018.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar