Harus Displin, Lakukan Reformasi Birokrasi, Bangun Kejujuran Dan Jaga Integritas.
tegas.co., KENDARI, SULTRA – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi), provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menenkankan agar kinerja pemerintahan pasangan Ali Mazi – Lukman Abunawas (AMAN) selaku gubernur dan wakil gubernur untuk melakukan evaluasi di akhir tahun 2018 ini.
Menurut Ketua Presedium JaDi Sultra, Hidayatullah mengungkapkan, terhitung mulai 5 September 2018 sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana negara, atau terhitung 111 hari, Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi dan Lukman Abunawas memimpin roda pemerintah dan pembangunan di Sultra.
Dari evaluasi JaDI Sultra menjelang akhir tahun 2018 ini juga memasuki 100 hari pemerintahan Ali Mazi sebagai Gubernur, tentunya belum ada perubahan yang mendasar, prioritas pembangunan masih samar, serta tidak menonjol upaya reformasi birokrasi yang didambakan masyarakat Sultra.
Diskusi warung kopi masih seputar soal-soal pribadi dan kebiasaan Gubernur Sultra Ali Mazi yang suka bangun kesiangan. Diskusi para pegawai, dimana Gubernur jarang pimpin apel pagi bagi aparatnya.
Tentunya ini tidak baik bagi Gubernur dan segera mengubah pola dan gaya hidup yang sehat. Sebagai pemimpin rakyat dan birokrasi harus memberi contoh yang baik. Sebagai Pemimpin adalah terdepan dan panutan. Sosok, gaya, prilaku, dan pola hidup akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat.
“Kami yang bergabung di JaDi Sultra dan beberapa aktivis pro-demokrasi adalah mantan Komisioner KPU Sultra yang masih sempat menyelenggarakan tahapan PILGUB Sultra 2018 sampai menjelang debat terakhir Paslon Gubernur yang digelar pada 6 Mei 2018. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur bahwa komitmen tegas dan janji di atas panggung debat dalam sorot kamera TV, yang ditonton jutaan rakyat kita, bahwa ketika terpilih menjadi Gubernur Sultra nanti akan bisa melakukan reformasi birokrasi dan membangun pemerintahan yang baik bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta menata kedisiplinan, kejujuran dan integritas aparatur. Janji itu kami tagih di 100 hari pemerintahan ini. Belum terlambat masih cukup banyak kesempatan untuk menepatinya dalam kurun waktu sampai dengan September 2023,”imbuh Hidayatullah mantan ketua KPU Sultra itu.
Evaluasi dan pengingat atas janji kampanye kemarin, lanjut Hidayatullah, adalah sesuatu yang penting dan menjadi barang mahal bagi masyarat Sultra. Karena akan menjadi pijakan tatanan untuk mengubah segala bentuk budaya tata kelola pemerintahan yang 100 hari ini masih administratif, biasa-biasa saja, serba kaku dan belum ada perubahan. Kebijakan top down, pejabat yang gagah-gagahan dan terlalu banyak slogan serta baliho. Gubernur juga perlu mengevaluasi Pejabat birokrasinya, baik pejabat eselon dua dan bahkan eselon tiga-pun banyak yang mental “model”. Didepan kantor-kantor dinas atau instansi serta iklan layanan terkesan hanya unjuk wajah pejabat-pejabat kita bersanding seolah berkompetisi dengan baliho para Caleg dan Capres untuk Pemilu 2019. Semua ingin menjadi politisi dan bagai model iklan yang akhirnya pesannya menjadi abstrak tanpa langkah nyata.
Oleh karena itu, JaDI menyampaikan pesan penting kepada Gubernur Sultra bahwa ada beberapa hal tentang reformasi birokrasi.
Pertama, tujuan reformasi birokrasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meminimalisir KKN, dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Kedua prasyarat reformasi birokrasi yaitu, komitmen politik pimpinan, reform the reformers.
Ketiga, fokus reformasi birokrasi, reformasi SDM aparatur, reformasi bisnis proses pelayanan, reformasi struktur organisasi, reformasi peraturan daerah, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformas mindset, kultur dan mental model yang sebutkan diatas tadi.
“Ke depan tantangan terberat reformasi birokrasi adalah mengubah budaya kekuasaan dalam birokrasi. Problem terberat budaya adalah gaya hidup pejabat yang sudah terlanjur tinggi dengan gaji yang tidak cukup dengan gaya hidup, sehingga harus mencari tambahan dari birokrasi. Praktek suap, mark up dan fee proyek masih menjadi momok dengan kasus operasi tangkap tangan aparat hukum terhadap pejabat birokrasi belakangan ini,”haturnya. Baca, https://tegas.co/2018/12/ott-sekdis-dikbud-sultra-kejati-sudah-periksa-20-saksi/
Dikatakan, Leverage: perubahan yang penting adalah pengisian jabatan secara terbuka berbasis kompetensi, pengukuran kinerja, dan gaji sesuai kinerja. Sultra ini mendambakan sosok pemimpin yang displin tinggi, jujur, berintegritas dan bisa menjalankan agenda reformasi birokrasi.
“Sebagai generasi muda, kami inginkan Provinsi Sulawesi Tenggara bisa sejajar dengan Provinsi tetangga kita Sulawesi Selatan yang 5 (lima), langkah lebih cepat dan maju. Sultra harus menjadi lebih baik dan positif di mata nasional. Kemarin dan hari ini menjadi pelajaran penting dan berharga, mari dimulai dari sosok Gubernur sebagai pemimpin untuk terdepan sebagai “Sosok yang disiplin, jujur dan berintegritas” yang bisa melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi ini. Jika tidak ada kedisplinan, kejujuran dan integritas maka semua agenda hanya akan jadi pepesan kosong belaka. Kedisplinan, Kejujuran dan integritas akan melahirkan konsistensi kepemimpinan yang sehat agar rakyat kita juga menjadi sehat dan sejahtera. Semoga,”papar Hidayatulah dalam rilisnya yang dikirim kepada tegas.co.
“Ayo Bapak Gubernur Sultra di tahun 2019 kita mulai dari hal terkecil “Gerakan Sholat Subuh Berjamaah dan/atau program Jalan santai pagi yang sehat,”pintahnya.
Hidayatullah menambahkan, sukses dan semoga Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang kita banggakan, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sultra sampai dengan tahun 2023 ke depan.
PENULIS : HIDAYATULLAH
Ketua Presidium JaDI Sultra
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar