Indonesia dan china berencana mengadakan kerjasamaonebeltoneroad (OBOR). Proyek ini di gadang gadang membantu pendanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dll.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kerja sama Indonesia dan China, One Belt One Road (OBOR) atau yang dikenal dengan sebutan empat koridor, siap dilaksanakan. Sebanyak 23 nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara pebisnis Indonesia dan Tiongkok ditandatangani setelah pembukaan KTT Beltand Forum II di Beijing, Tiongkok, Jumat (26/4/2019).
Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU mencapai US$14,2 miliar atau setara Rp201,4 triliun. Luhut menegaskan nilai tersebut bukanlah utang yang harus ditanggung pemerintah.
“Kami [proyek OBOR] hampir tidak ada urusan pada debt atau utang nasional,” katanya, Sabtu (27/4/2019). Hal itu bisa terjadi karena hampir semua proyek yang termasuk dalam Koridor BeltandRoad sifatnya businesstobusiness (B to B), bukan governortogovernor (G to G).(m.harianjogja.com 28/04/19).
Mengutip dari viva.co.id Megaproyek yang akan digarap bersama pemerintah Indonesia dengan China, melalui skema One Belt One RoadInitiative atau OBOR, tetap dianggap membebankan negara. Walau menggunakan businessto business atau B to B, bukan GovermmenttoGovernment atau G to G.
Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Edu Rakhman menjelaskan, pemerintah berkelit kalau utang itu B to B. Tetapi, esensinya, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah juga, karena harus ada governmentguaranteed. Soal utang China, dia menjelaskan, saat ini Indonesia sudah mengelola utang dari China. Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, status terakhir posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah China sebesar US$17,7 miliar.
Nilai itu, setara dengan Rp248,4 triliun dengan kurs Rp14.000. Lebih spesifik, yang dikelola pemerintah sebesar Rp22,8 triliun dan swasta sebesar Rp225,6 triliun. Walhi mencatat, dalam persoalan utang ini sebenarnya BUMN masuk kategori swasta dalam catatan utang Indonesia.
Indonesia bukanlah negara pertama yang mengikuti proyek ini, ada 68 negara yang tergabung dalam proyek ini. Akan tetapi 23 negara diantaranya berpotensi untuk terlilit hutang hal ini terlihat dari adanya 8 negara dengan resiko krisis finansial tinggi setelah proyek ini berjalan beberapa tahun. Negara – negara ini adalah Pakistan,Laos, Maladewa, Montenegro, Mongoli, Djibouti , Kyrgiztan dan Tajikizkan.
Jika kita amati jelas pendanaan tersebut akan beresiko jika negara tidak mampu membayar. Skenario tukar aset akan di lakukan seperti yang telah terjadi pada Srilangka yang menyerahkan 70 persen saham kepemilikan pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok.
Seharusnya Hal ini menjadi pembelajaran bagi para elite akan besarnya resiko penjajahan oleh Proyek ini. Tapi disayangkan sejuta resiko yang akan menimpa bangsa ini tidak akan di hiraukan oleh elite elite negeri ini. Sistem kapitalis sudah meracuni diri mereka, keuntungan pribadi yang menjadi prioritas tanpa memikirkan bagaimana nasib negara ini kelak.
Dalam sistem islam jelas segala bentuk kerja sama yang akan menghancurkan keberlansungan tidak akan di lakukan. Sistem islam dalam khilafah mengatur bahwa segala sesuatu yang berada dalam negara ini harus dilakukan untuk kepentingan rakyat.
Hutang liar begeri yang berbasis ribawi dan mencekik yang mengancam masa depan rakyat dan negara akan di hilangkan. Hal ini dikarenakan penguasa dalam sistem Islam memiliki paradigma bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Rasulullah saw bersabda “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR IbnMajah dan Abu Nu’aim).
Mereka pun memahami sabda Rasulullah saw bahwa “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari). Wallahu’alam bi showab.
IKA UMMU AL-FATIH
Komentar