Liberalisasi Energi, Biang Kerok Krisis Listrik

Liberalisasi Energi, Biang Kerok Krisis Listrik
DEWI SARTIKA

Pemadaman listrik yang melanda wilayah Jabodetabek berimbas pada sejumlah fasilitas publik. Seperti, terganggunya lampu lalu lintas, perjalanan KRL Commuter Line mengakibatkan penumpang terbengkalai, ojek online, serta berimbas pada pelaku usaha yang bergantung pada keberadaan listrik. Akibat padamnya listrik ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar.

Yayasan lembaga konsumen Indonesia YLKI meminta perusahaan listrik negara PLN memberikan kompensasi kepada konsumen akibat padamnya listrik di sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Ketua pengurus harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan banyak masyarakat yang merugi akibat pemadaman massal ini. CNNindonesia.com.

Iklan Pemkot Baubau

Krisis Listrik Tanggung Jawab Siapa?

Alih-alih bertanggung jawab dan memberi solusi, pihak terkait dan pemerintah justru saling menyalahkan, saling tuding, dan saling melempar tanggung jawab. PLN seharusnya belajar dari kesalahan yang telah lalu dan berbenah diri dalam melakukan pemutahiran pelayanan terhadap masyarakat. sebab persoalan listrik padam ini pernah terjadi 22 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1997.

Padamnya listrik menimbulkan keresahan dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas persoalan ini?

Ironis memang, Indonesia yang terkenal memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah, seperti minyak, gas, dan batubara, namun mengalami krisis energi. Ini disebabkan sumber daya alam yang ada lebih banyak digunakan memenuhi kebutuhan energi negara lain.

Kekacauan pengelolaan listrik, terjadi ketika swasta diperkenankan turut serta dalam bisnis penyediaan listrik. Dengan sistem unbundling (pemecahan secara fungsi yaitu fungsi pembangkit, transmisi dan distribusi ). Dalam hal ini negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, sementara pengelolaannya diserahkan pada mekanisme bisnis.

Liberalisasi ini, menyebabkan harga listrik akan terus-menerus naik, namun pelayanannya tetap semakin buruk. Dengan terjadinya krisis listrik ini, menjadi bukti kelalaian pemerintah. Bahkan, bukti bahwa pemerintah berlepas tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Listrik adalah sarana umum yang menjadi kebutuhan dasar hajat hidup masyarakat. Perannya yang sangat vital menjadikan listrik adalah urat nadi bagi kehidupan saat ini. Untuk itu, seharusnya negara bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan litrik, bukan menyerahkan kepada pihak swasta untuk dikomersilkan.

Islam Menyediakan Listrik Murah

Islam memiliki prinsip, bahwa, segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta. Komoditas yang vital bagi publik termasuk kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara. Hasilnya untuk kemaslahatan umat. Sabda Nabi “kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: Padang rumput (hutan ), air, dan api (energi) ” (HR. Ahmad).

Islam memiliki beberapa upaya untuk memenuhi ketersediaan listrik, diantaranya: pertama, pembangunan energi listrik utama. Pembangunan ini meliputi, pembanguna pembangkit daya baik pembangkit bertenaga bahan bakar fosil terbaruka (angin, air, tenaga surya, panas bumi dan sebagainya), keseluruhanya dipenuhi oleh negara untuk kebutuhan dalam negeri.

Kedua, pembangunan industri penunjang utama yaitu industri pendukung penyediaan bahan bakar, bahan baku, industri pabrikasi seperti pembuatan turbin, kabel, transmisi, tiang listrik, trafo, dan lain sebagainya.

Negara juga menyediakan sumber daya manusia yang ahli, dimana rakyatnya dibina dan dibimbing dalam penanganan kelistrikan. Mereka mendapatkan upah dari negara terhadap keahliannya tersebut. Kemudian pembiayaan pembangunan listrik menjadi tangungjawab negara sepenuhnya, dan hasilnya pun akan dikembalikan kepada rakyat. Sehingga rakyat bisa menikmati listrik dengan biaya murah, bahkan gratis. Pun pelayanannya amat baik dan terpercaya.

Demikian, pengelolaan energi (listrik) dalam Islam, sehingga setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya dari sisi kuantitas dan kualitas dengan harga murah. Jika Berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah saat ini, bukan menyelesaikan masalah justru akan menimbulkan masalah baru.

Hanya Islam yang memberi solusi dan mensejahterakan urusan umat, termasuk dalam masalah kelistrikan yang melanda negeri ini. Wallahu A’lam Bishawab.

DEWI SARTIKA (KOMUNITAS PEDULI UMAT)

Komentar