Akibat kekurangan anggaran, Kecamatan Cileunyi tak lagi bisa membayar oplah koran yang menjadi mitra kerjanya. Beberapa wartawan dari berbagai mediapun membenarkan bahwa kemitraannya dengan Kecamatan Cileunyi sudah beberapa bulan belum dibayar.
Sungguh sangat disayangkan, kemitraan yang semestinya menjadi simbiosis mutualisme antara wartawan dan pejabat daerah harus mengalami kemacetan. Padahal media massa dengan koran salah satunya, dapat menunjang berbagai informasi di suatu daerah terlebih lagi peran seorang wartawan di dalamnya.
Sebagaimana yang ungkapkan wartawan media Patroli, Maman Abadi yang akrab dipanggil Abah “Fungsi dan pekerjaan seorang wartawan sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi positif dan negatifnya di suatu wilayah.” Ujarnya kepada media 86news.co (Jumat, 26/7/2019).
Dua belah pihak antara Pak Camat dan mitra wartawan ini tentu sudah terikat dengan akad dan perjanjian yang sama-sama disepakati dan ini sama-sama harus ditunaikan. Terkait akad ini Allah Swt berfirman,
“Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji,” (TQS al-Maidah [5]: 1)
Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kita untuk memenuhi akad-akad (janji), melaksanakan sesuatu secara lengkap dan sempurna tidak ada kekurangan padanya. Sementara yang dimaksud ‘uqud dalam ayat di atas menurut Abu Bakar al-Jair adalah akad yaitu janji antara seorang hamba dengan Tuhannya dan antara seorang hamba dengan saudaranya (A’isanu Tafsir, 1:586). Ayat lain yang semakna juga ada di QS. al-Baqarah [2]: ayat 40 dan QS. an-Nahl [16]: 91).
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (TQS. al-Maidah [16]: 91)
Apa yang terjadi di Kecamatan Cileunyi meski kasuistik, namun hal serupa (terkait dengan pemenuhan akad) dengan detil masalah yang berbeda bisa jadi terjadi pula di Tempat lain. Pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi?
Ini karena sistem kapitalisme sekuler yang dalam sistem ini memang tidak bisa diharapkan bisa mengelola anggaran APBD dengan sebaik-baiknya. Sistem ini yang akhirnya membuat sosok pemimpin dengan mudah melanggar akad, perjanjian. Tentunya dengan alasan-alasan atau dalih yang hanya untuk menutupi kekurangan dan kesalahannya.
Kapitalis ini lahir dari pemikiran manusia yang tidak sempurna yang berusaha menjawab problematika kehidupan.
Alih-alih menjadi solusi, penerapan kapitalisme justru mendatangkan berbagai problem baru bagi kehidupan dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah dasar umat manusia. Belum lagi urusan agama yang dipisahkan dari kehidupan, agama seolah menjadi anak tiri dalam kehidupan politik dan sosial inilah prinsip sekuler.
Hal ini diperparah lagi dengan ide kebebasan yang juga merupakan pondasi sistem kapitalisme. Dengan alasan kebebasan, dibalut dengan kedok HAM, mereka menghina agama dan memicu berbagai konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
Bahayanya kapitalisme sudah sangat nyata dari tahun ke tahun, kita menyaksikan bagaimana ketidakadilan yang nyata. Semua ini adalah buah dari penerapan kapitalisme di negeri ini.
Lain halnya dengan sistem Islam (khilafah), dimana penerapan anggaran sudah diatur secara rinci oleh hukum syara. Dimana penerapannya tidak harus mengikuti kebijakan DPR sebagaimana sistem kapitalis. Terdapat pos-pos tertentu dalam mengatur sistem keuangan negara, sumber-sumbernya dan pendistribusiannya.
Kekayaan diatur berdasarkan kaidah- kaidah yang ditetapkan dalam hukum syara’. Pengaturan kepemilikannya pun jelas. Mana milik individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Untuk itu tidak ada sistem yang tepat bagi manusia kecuali sistem yang berasal dari penciptanya Allah Swt. Itulah Islam. Sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem ini sudah teruji selama 13 abad lamanya dengan menghasilkan peradaban gemilang. Islam beserta semua perangkat sistemnya adalah solusi.
Solusi yang benar dan ampuh menyelesaikan berbagai persoalan lain yang menghimpit negeri ini, termasuk ketiadaan anggaran atau ketidak amanahan pemimpin dalam mengurus akad oplah koran. Wallahua’lam bi sh-shawab.
OOM ROHMAWATI
Komentar