Lepas dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Kalimat ini diartikan sebagai kesialan yang terjadi bertubi-tubi. Begitulah kini nasib Indonesia. Setelah di monopoli Amerika, saat ini pun Cina tengah mencengkeram Indonesia dengan cakar-cakarnya yang tajam menghujam.
Dulu hingga saat ini negara yang terkenal dengan sebutan adidaya yaitu Amerika telah lebih dulu menginjakkan kakinya di Indonesia untuk “menjarah” sumber daya alam Indonesia. Mereka menguasai hampir seluruh tambang-tambang di Indonesia yang seharusnya dikelola oleh pemerintah Indonesia dan hasilnya diberikan kepada rakyat. Dan kini Cina pun tak mau ketinggalan “hak” untuk memonopoli Indonesia.
Seperti yang dilansir dari detikfinance, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan agar meminta bantuan perusahaan asal Cina, Ping An Insurance untuk membantu mengatasi masalah BPJS kesehatan menghadapi masalah defisit keuangan alias tekor. Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Direktur Utama (Dirut) BPJS kesehatan, Fahmi Idris.
Bantuan tersebut bukan dalam hal investasi atau semacamnya, melainkan berupa perbaikan sistem di BPJS kesehatan. Dalam pertemuan Luhut dan Fahmi Idris menyadari ada kelemahan BPJS kesehatan yang harus diperbaiki. Bisa saja nanti mereka yang menunggak iuran diberikan punishment atau hukuman, bukan pidana tapi berupa perdata. Jadi sistem BPJS ini dihubungkan ke penegak hukum atau lembaga pemberi izin.
Berbanding terbalik dengan saran Luhut untuk meminta saran dan bantuan pada pihak asing, anggota DPD RI, Fahira Idris mengingatkan pemerintah dan manajemen BPJS kesehatan untuk tidak melibatkan pihak asing dalam mengatasi persoalan defisit keuangan. Pelayanan kesehatan adalah Marwah bangsa dan harus diselesaikan sendiri oleh bangsa ini.
Oleh karena itu Fahira meminta pemerintah dan manajemen BPJS kesehatan tidak putus asa untuk menyelesaikan persoalan defisit secara mandiri.
“Tidak perlu saran apalagi tawaran kerja sama dengan perusahaan asuransi asing. Kalau tiba-tiba meminta bantuan asing terkait teknologi informasi asuransi dan pelayanan kesehatan, apa tidak seperti menampar muka sendiri?” tambahnya. Karena menurutnya, hal tersebut akan menambah polemik dan pasti ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Defisit BPJS kesehatan terus bertambah karena oleh pemerintah tidak dijadikan skala prioritas.
Mereka yang pro berpendapat defisitnya BPJS kesehatan karena adanya masalah IT di sistem BPJS kesehatan. Ketika hal tersebut terjadi, mereka langsung meminta saran pada Cina karena Cina memiliki sistem IT yang dipercaya bisa membantu masalah defisit BPJS tersebut. Segala sesuatu yang berasal dari Cina mereka apresiasi setinggi-tingginya termasuk masukan yang berupa saran seperti halnya kasus BPJS di atas.
Belum lagi derasnya barang-barang impor yang membanjiri pasar Indonesia. Hal ini memperlihatkan betapa Indonesia seolah menjadi negara pengekor Cina yang segala sesuatunya tergantung pada Cina. Seharusnya mereka tidak melulu mengandalkan pihak asing untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia.
Selama ini apapun masalah yang terjadi di pemerintahan, selalu saja pemerintah mengandalkan pihak asing untuk menyelesaikannya, apapun sarannya diikuti hingga negara kita seolah menjadi pengekor pihak asing, tidak memilki solusi sendiri dan berusaha secara mandiri menyelesaikannya. Hingga akhirnya berhutang triliun rupiah pada pihak asing dan masuk dalam perangkap penjajahan secara ekonomi.
Ketidakberdayaan Indonesia ini terlihat seolah Indonesia tidak memiliki ideologi. Seharusnya negara yang memiliki ideologi yang mandiri tidak akan mudah bergantung pada negara lain karena ideologi adalah ide dasar dalam suatu negara dimana ketika negara tersebut memiliki masalah maka solusinya ada di dalam ideologi tersebut.
Pada faktanya Indonesia yang memiliki ideologi namun nyatanya tidak mampu mandiri dan berdaya guna sendiri malah terkesan mudah menyerah dan terlalu tergantung pada negara lain. Padahal Cina yang seolah begitu peduli pada Indonesia, menawarkan bantuannya pada Indonesia tentu saja tidak begitu saja memberikan secara cuma-cuma.
Istilahnya “tidak ada makan siang gratis”. Begitupun Cina tentu saja memiliki maksud tersembunyi di balik bantuannya, yaitu memberikan bantuan (utang) dengan bunga yang tinggi. Dimana ketika Indonesia tidak bisa membayar, tentu mereka akan meminta sumber daya alam milik Indonesia atau meminta “hak” untuk “campur tangan” masalah dalam negeri Indonesia. Seperti yang telah dilakukan Amerika lebih dulu.
Allah Swt telah menurunkan syariat serta hukum-hukum yang begitu paripurna untuk kehidupan manusia baik dulu, sekarang atau masa yang akan datang. Dimana syariat dan hukum-hukum tersebut mengatur umat-Nya dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Dari hal yang bersifat pribadi hingga pemerintahan.
Manusia tidak perlu lagi mencari-cari ideologi lain, apalagi yang tidak memberikan solusi malah menambah permasalahan baru. Salah satu diantaranya sengkarut BPJS ini. Seharusnya tidak perlu adanya BPJS karena sejatinya pelayanan kesehatan adalah hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Karena pemerintah adalah pelayan rakyat bukan sebaliknya.
Dengan memeluk dan menerapkan ideologi Islam, maka tidak perlu pemerintah meminta bantuan pada negara lain untuk mengatasi permasalahannya. Pemerintah harus dapat membatasi “campur tangan” negara lain apalagi bila berkaitan dengan masalah dalam negeri, negara lain tidak boleh ikut campur sama sekali.
Dengan sumber daya alam yang melimpah, ideologi Islam yang akan mampu memberi solusi tuntas bagi semua permasalahan di Indonesia sehingga dapat menjadikannya mandiri, berdaya guna dan memberikan kesejahteraan penuh pada seluruh rakyatnya. Hal ini semua hanya dapat diwujudkan bila Indonesia memeluk dan menerapkan ideologi Islam dalam naungan Daulah Khilafah ‘ala Minhaj an Nubuwah. Wallahu a’lam bi ash showab.
ZULAIKA
Komentar