Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat koordinasi & evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahapan Pemilu 2019. Kegiatan yang dihadiri KPU provinsi se-Indonesesia ini digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, mulai dari 17-19 September 2019.
Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua KPU Sultra, Dr La Ode Abdul Natsir SE MSi, selaku yang membidangi Divisi Keuangan dan Logistik. Kemudian Sekretaris KPU Sultra, Dr H Syafruddin SE MTP dan Operator SIMONIKA, Alfero.
Acara ini dibuka dibuka resmi oleh Anggota KPU RI, Pramono Ubaid, di dampingi Anggota KPU RI lainnya Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan.
Dalam sambutannya, Pramono, mengharapkan KPU kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2019 ini, seperti yang pernah dirih sebelumnya di tahun 2017.
“Selama acara ini, kita semua dapat memberikan sumbangsi atas perbaiakan kualitas laporan kuangan KPU. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU atas kerja-kerjanya dalam menyukseskan Pemilu 2019,” katanya.
Di sela-sela acara, disempatkan dengan pemberian santunan kepada ahli waris badan ad hock yang telah meninggal pada saat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara di Solo, Jawa Tengah.
Acara rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Biro Keuangan KPU RI bersama Perwakilan dari Kanwil DJPAB terkait strategi meraih kembali WTP, menjaga akuntabilitas, dan transparansi yang berkelanjutan.
Kedua Narasumber juga menyampaikan, beberapa indikator yang menyebabkan KPU mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) di tahun 2018, di antaranya dari segi pelaporan keuangan
“Yang paling mendasari ialah pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan aturan dan adanya kas dan setara kas yang tidak sesuai dengan keadaan kas sesungguhnya. Inilah yang perlu menjadi perhatian dan diperlukan perbaikan ke depannya,” ujarnya.
TIM