Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih konsisten dalam mempertahankan predikat B Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Penghargaan tersebut diterima Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga, yang diserahkan langsung oleh Menpan-RB, Tjahjo Kumolo saat penganugerahaan SAKIP Award 2019 Indonesia Wilayah III di Hotel Tentrem Yogyakarta. Senin, 2422020.
Dengan kembali menerima penghargaan ini, berarti Pemda Konsel telah mempertahankan predikat tersebut sejak tiga tahun terakhir ini. Dimulai sejak tahun 2017, 2018 serta tahun 2019.
Dikesempatan itu Menpan-RB, Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM berbasis kinerja merupakan visi misi dan skala prioritas Presiden RI, Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun kedepan.
Tjahjo mengungkapkan, tata kelola pemerintahan dibutuhkan efisiensi yang sistematis. Efisiensi tidak cukup dengan memangkas anggaran. Reformasi birokrasi tidak semata mata menyederhanakan birokrasi. Eselon I, II, III, IV dan V yang dijadikan jabatan fungsional. Tetapi, tidak semua ada hal-hal yang tidak perlu difungsionalkan.
Terpenting, lanjutnya, pelayanan masyarakat bisa dilaksanakan oleh Pemda dengan berbagai inovasi dan percepatan proses perizinan.
Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk membangun ASN yang profesional, memberi pelayanan, mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dan mempercepat proses administrasi misalkan perizinan, sambutnya.
Tjahjo menekankan, ASN harus profesional dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga memiliki progres evaluasi yang dapat optimal dan memiliki output yang baik.
Disamping itu, Tjahjo mengungkapkan SAKIP adalah sesuatu yang paling utama menyangkut prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.
Dimana mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas melalui sistem akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan. Yang merupakan pengejawantahan manajemen, kinerja sektor publik dan anggaran yang berbasis kinerja, tuturnya.
Olehnya itu, lanjut Tjahjo, kinerja aparatur perlu dioptimalkan terhadap sasaran strategis, berorientasi pada hasil, keberhasilan terukur, program kegiatan berdampak langsung pada pencapain sasaran dan pembangunan, termaksud rincian kegiatan yang masuk dalam maksud kegiatan. “Inilah merupakan salah satu poin dalam evaluasi kinerja OPD,”terangnya.
Dihadapan para gubernur, walikota dan bupati Indonesia wilayah III, Tjahjo menekankan agar pimpinan daerah dapat melakukan evaluasi OPD sampai pada tingkatan camat dan kelurahan secara rutin dalam hal kinerja aparaturnya.
“Kalau tidak bisa mengejawantahkan apa yang menjadi program strategis pusat dan skala prioritas gubernur dan bupati yah ganti saja. Tiap bulan ganti OPD gak ada masalah,”tandas Tjahjo.
Sementara itu, Bupati Konsel H Surunuddin Dangga merasa bersyukur atas capaian dan konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat B SAKIP selama tiga tahun berturut-turut di masa kepemimpinannya.
Kedepan, kata Surunuddin, pencapaian itu akan terus ditingkatkan. Surunuddin menyadari SAKIP merupakan gabungan implementasi dari perencanaan dan pelaksanaan.
“Tentunya, kedepan yang perlu menjadi prioritas adalah sinergi perencanaan dengan stakeholder. Termaksud pada penganggaran dan efisiensinya,”ujarnya usai menerima award.
Dia mengatakan evaluasi kinerja di Kabupaten Konsel harus terus berjalan. Karena ini hal baru, kita telah mulai menerapkan di tingkat kepala dinas. Kedepan terus kita tingkatkan, baik ditingkat bidang, camat, sampai pada staf kita akan lakukan evaluasi kinerja. “Dengan begitu kita bisa mendapatkan output yang lebih baik dalam optimalisasi pencapaian kinerja untuk meningkatkan penilaian SAKIP menjadi lebih baik lagi,”pungkasnya.
MAHIDIN