Dilansir oleh Liputan6.com, penambahan kasus positif covid-19 per 10 April mencapai 3.512 korban meninggal 306 kasus dan yang sembuh 282 kasus. (10/04/20). Kian hari korban semakin bertambah.
Ironi Demokrasi Di Indonesia
Indonesia menjadi salah satu negara paling demokratis, dengan pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat dengan mengambil suara rakyat. Karena demokrasi esensinya ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu, dibentuk dewan perwakilan rakyat yang mewakili suara atau aspirasi rakyat dan tempat membuat Undang-undang untuk mengatur sejumlah aturan demi kepentingan rakyat.
Pemilu yang disebut-sebut menghabiskan dana triliuan, pada alokasi anggaran penyelenggaraan dianggarkan Rp. 25,59 triliun di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan anggaran pengawasan ditetapkan Rp. 4,85 triliun dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp. 3,29 triliun. “Ini komposisinya bisa beda-beda. (Kemenkeu.go.id, 26/03/19)
Namun begitu, sampai saat ini masih dipertanyakan kinerja pemerintah sebenarnya untuk siapa? Padahal saat pemilu mendekati rakyat, berjanji pada rakyat, dan mengambil suara rakyat bahkan rela menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tapi saat rakyat mengalami kesulitan, pemerintah seolah lupa dengan iming-iming janji saat pemilu.
Terlebih saat wabah Corona menyapa negeri ini, sejak diumumkan awal Maret yang hanya dua kasus hingga kini mencapai ribuan kasus, dipertanyakan peran dan tanggung jawab pemerintah. Bukankah katanya negeri ini negara demokratis, kedaulatan di tangan rakyat, pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi rakyat yang mana?
Korban meninggal terus bertambah, tenaga medis sudah melakukan upaya semaksimal mungkin walau mereka kekurangan APD (Kompas.com, 27/03/20) dan bertarung dengan nyawa. Bahkan sudah ada 25 korban meninggal di kalangan dokter (Suara.com, 04/04/20) dan juga para relawan. Kekurangan APD menjadi salah satu indikator gugurnya para pahlawan di garda terdepan karena APD yang berlapis hanya sekali pakai dan harga lumayan mahal.
Pemda dan relawan rakyat saling membantu baik menyediakan APD, masker, dan sebagainya juga untuk makanan para dokter agar mereka tetap fit dalam melaksanakan tugas. Belum terdengar dari pemerintah akan mengerahkan APD dan masker sebanyak-banyaknya di tengah kondisi seperti saat ini, kebijakan yang diambil menuai kontroversi, mulai dari darurat sipil, darurat kesehatan dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Terdengar kabar bahwa pemerintah saat di tengah wabah seperti ini masih sibuk memikirkan pendanaan ibu kota baru, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemindahan Ibukota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Hal ini menuai kritik dari Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe yang mengatakan, “pernyataan Luhut seolah menutup mata dengan kasus pendemik corona saat ini.” (Pojoksatu.id, 30/03/20). Benar-benar ironi demokrasi.
Oleh : Sherly Agustina M. Ag
(Revowriter Waringin Kurung)