Sejak awal merebaknya wabah Covid-19, pemerintah seolah lambat respon untuk menanganinya bahkan terkesan menyepelekan bahayanya. Ketika banyak desakan publik untuk menyerukan mengambil opsi karantina wilayah (lockdown) agar segera diberlakukan. Namun pemerintah menolak opsi itu kemudian menggantinya dengan PSBB sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran wabah covid-19.
Setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB’ dibeberapa titik terutama didaerah-daerah yang terkategori zona merah (rawan penyebaran virus covid-19) yang tengah berlangsung hingga hari ini.
Pada akhirnya publik menilai kebijakan yang diambil tak efektif memutus rantai penyebaran virus. Sebagian rakyat mengaku tak memahami protokol sejak diberlakukan, karena itu masih banyak pula rakyat yang tak mematuhinya.
Kini pemerintah kabarnya tengah berencana mengkaji ‘soalan pelonggaran’ pemberlakuan PSBB tersebut. Kebijakan ini diambil setelah melihat banyaknya aduan atas keluhan dari rakyat kesulitan mencari nafkah ditengah pandemi yang kian hari semakin menggurita.
Karena itu alasan yang dikemukakan oleh pemerintah melalui Kemenpolhukam Mahfud MD melonggarkan PSBB sebab untuk merespon kesulitan masyarakat untuk mencari nafkah dan berbelanja.
“Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya, kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB”, kata Mahfud dalam live instagram sabtu (02/05/2020) dikutip dari (Tirto.id, 02/05/2020).
Hingga wacana itu digulirkan berbagai pihak ikut memberikan pandangan mengenai kebijakan pemerintah itu. Salah satunya datang dari Anggota DPR Fraksi Pks Shahrul sebagaimana dimuat pada laman (Tempo.Co, 03/05/2020).
Shahrul mencurigai rencana pelonggaran PSBB untuk kepentingan pebisnis. “kami mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka dijurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB” kata Shahrul lewat keterangan tertulis ahad 3 Mei 2020.
Masih menurut Shahrul bila dibalik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan, menurut dia keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.
Ada Aroma Penyelamatan Segelintir Pebisnis?
Rencana pemerintah untuk melonggarkan PSBB ini seolah juga didukung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani menyebut dengan adanya pelonggaran PSBB ini akan dianggap bisa memulihkan perekonomian nasional secara bertahap.(detikFinance, 08/05/2020).
Dari sini telah nampak seolah pemerintah lebih mementingkan keselamatan ekonomi ketimbang keselamatan kemanusiaan dan kesehatan rakyat. Sementara nyatanya saat ini dimana-mana terjadi darurat kesehatan dan ancaman kelaparan. Harusnya itu yang menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Jika sejak awal pemerintah serius dalam menangani penyebaran virus dan menerapkan karantina wilayah (lockdown) diwilayah yang terpapar virus dan menjamin kebutuhan dasar hidup orang yang ada didalam wilayah itu.
Maka penyebaran virus dapat ditekan dan siklus perputaran ekonomi tak akan terganggu.Namun kenyataan virus sudah terlanjur menyebar dan memakan korban yang banyak akibat kebijakan yag dikeluarkan oleh pemerintah tak tepat sasaran.
Maka jika benar apa yang dikhawatirkan oleh Shahrul bahwa jika kebijakan pelonggaran PSBB ada kaitannya dengan pesanan dari segelintir pebisnis yang telah terhambat usahanya selama wabah dikala pemberlakuan PSBB adalah benar!.
Maka alasan ‘dapat memulihkan ekonomi nasional’ hanyalah menjadi pemanis bibir belaka. Sebab sejatinya ada misi penyelamatan segelintir ekonomi pebisnis sementara rakyat tak dijamin kebutuhan dasarnya secara utuh oleh negara.
Sebagaimana kita ketahui selama ini pemerintah lebih berpihak kepada para pengusaha. Maka tak heran kebijakan yang dibuat juga mengikuti kemauan para pebisnis.
Islam Solusi Jitu Menyelesaikan wabah!
Tentu saja tak akan terjadi masalah ruwet semacam ini jika negara mengambil paradigma Islam dalam menyelesaikan masalah. Sejatinya sosok penguasa yang benar-benar tulus dan menyayangi dan memenuhi kebutuhan rakyat tanpa pamri hanya lahir dari rahim sistem Islam (Khilafah).
Hal ini dilakukan berdasarkan dorongan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kesempurnaan aturan Islam yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunah mengatur politik dan ekonomi negara membuat khalifah (pemimpin) gampang dalam mengambil keputusan.
Keunggulan sistem keuangan baitul mal tidak diragukan lagi dalam menyediakan pembiayaan negara. Dengan kewenangan penuh ada ditangan khalifah dikala mengambil keputusan terbukti efektif dan efisien menyelesaikan persoalan yang terjadi dimasyarakat. Terutama apabila terjadi pandemi seperti hari ini.
Begitu terjadi pandemi khalifah akan sigap melakukan lockdown ditempat wabah sebagai upaya untuk menekan penyebaran penyakit merambah kedaerah zona hijau. Tidak mencampur orang sakit dan orang sehat. Dengan begitu wilayah diluar wabah dapat melakukan aktivitas pos perputaran roda ekonomi secara normal.
Kebijakan yang diambil khalifah didaerah wabah adalah memastikan suplay kebutuhan vital pada wilayah yang diisolasi. Khalifah akan memastikan kebutuhan makanan dan minuman, alat kesehatan pribadi (masker, handphone sanitizer), bahan untuk memperkuat imun dan layanan pengurusan jenazah tersedia secara cukup. Sehingga warga dipusatkan wabah cepat sembuh tanpa direpotkan lagi dengan biaya kesehatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan. Adapun dana untuk mengatasi korona di ambil dari bagian belanja negara (baitul mal) masuk dalam dua sesi.
Pertama sesi Mashalih ad Daulah (sesi khusus) dan Kedua sesi Ath Thawari (sesi urusan darurat/bencana alam). Sesi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat yang menimpa mereka. Biaya yang dikeluarkan dari sesi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fai dan kharaj yang berasal dari baitul mal. Jika negara kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negeri maka khalifah akan meminta bantuan kewilayah lain yang kaya dan mampu memberikan bantuan.
Begitulah sistem Islam mengatasi wabah secara cepat dan tepat serta resesi ekonomi dapat dihindari. Tanpa memperhatikan untung-rugi (sebagaimana hari ini terjadi). Alhasil semua itu tak akan terlaksana dengan baik jika kapitalisme masih diadopsi oleh negara. Wallahua’lam.
Oleh: Sumarni, S.Pd. (Aktivis Muslimah)