TEGAS.CO,. BAUBAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menggelar Rapat bersama, Pemkot Baubau Rabu (3/6/2020).
Agenda rapat tersebut adalah terkait pengelolaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai tidak transparan dan memantik pertanyaan dari wakil rakyat di parlemen Kota Baubau.
Anggota DPRD Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan (BPP), Muh Yumardin Haeruddin mengatakan, Pemkot telah ingkar janji. Seyogyanya pada kesimpualan pada rapat bersama yang digelar April lalu, disepakati bahwa Tim Gugus Tugas Baubau wajib memberi laporan berkala data realisasi belanja anggaran Covid-19. Namun hingga kini laporan berkala itu tidak pernah diberikan pada DPRD.
“Saat rapat April lalu bahkan kita meminta agar laporannya diberikan dua minggu sekali. Sehingga dalam sebulan kita bisa dua kali menerima laporan realisasi itu,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Dikatakan, Pemkot Baubau melalui Gugus Tugas Covid-19, hingga rapat bersama usai tak memberikan bukti realisasi belanja tersebut. Karena itu secara kelembagaan DPRD Baubau bakal membentuk panitia khusus (pansus) Covid-19.
“Sebenarnya semua itu bisa kami pertanyakan lewat komisi terkait soal anggaran tapi menurut teman-teman dibuat pansus saja, biar lebih banyak anggota DPRD yang terlibat,” tegasnya.
Poltisi PDIP itu juga menyebutkan, Selain itu dalam rapat tersebut anggota DPRD Kota Baubau juga mempertanyakan beberapa temuan di lapangan dengan tidak adanya korelasi penggunaan anggaran serta tidak transparannya pengelola anggaran.
Dicontohkan, banyaknya warga mengelu belum dapat sembako, ditemukannya bantuan yang rusak, adanya isu pemotongan bantuan langsung tunai (BLT), hingga rapid test yang juga tidak maksimal. Dari semua masalah ini Pemkot bahkan tak mengefalusi diri.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Baubau, Roni Mucthar menjelaskan, laporan berkala tidak diberikan kepada DPRD karena belum sempat. Banyaknya pekerjaan yang harus ditangani untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Baubau sehingga realisasi belanja belum disusun rapi.
“Kami juga mohon maaf, karena padatnya pekerjaan guna memutus mata rantai serta melayani warga terdampak, sehingga belum sempat menyusun laporan untuk diserahkan ke DPRD,” ungkapnya memberi alasan.
JSR