Demo Pospera Menuntut Profesionalitas dan Netralitas KPUD Muna
TEGAS.CO,. MUNA – Tahapan pilkada Muna telah memasuki finalisasi, KPUD Muna telah menetapkan perolehan suara pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Muna nomor urut 1, LM Rusman Emba-Bachrun Labuta (TERBAIK) 53,4% dan paslon nomor urut 2, LM Rajiun Tumada-La Pili (RaPi) 46,6% dengan selisih 8.142 suara.
Paslon TERBAIK berhasil mengumpulkan sebanyak 64.221 suara. Sementara, paslon RAPI hanya mampu meraup 55.008 suara. Dari 22 kecamatan, paslon TERBAIK unggul di 19 kecamatan. Sedangkan, RAPI hanya tiga kecamatan meliputi, Towea, Marobo dan Parigi.
Terkait hasil rekapitulasi tersebut, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) melakukan aksi unjuk rasa disekitaran jalan depan kantor KPUD Muna, Kamis (17/11/2020). Pospera menilai banyak kecurangan dan besar dugaan ada konspirasi yang melibatkan komisioner KPUD Muna sebagai penyelenggara pilkada dalam memenangkan salah satu paslon. Aksi tersebut dijaga ketat pihak keamanan dari Polres Muna yang di back up dengan BKO Brimob Nusantara dan BKO Brimobda Polda Sultra. Aksi berjalan dengan damai walaupun awalnya sempat saling ngotot dengan pihak keamanan, setelah difasilitasi oleh Polres Muna, perwakilan massa diterima komisioner KPUD Muna untuk menerima tuntutan para pendemo.
Koordinator Pospera DPC Muna, melalui Sekretarisnya, Ld. Ilham Malik menyampaikan bahwa pilkada Muna kali ini penuh dengan kecurangan yang di desain secara terstruktur dan sistematis.
“Kita tidak mempermasalahkan terkait tahapan dan siapa pemenangnya, tetapi kita tidak membenarkan cara-cara curang. Apalagi ada dugaan konspirasi yang melibatkan penyelenggara pilkada. Inikan ironi,” ungkapnya.
Terkait aksi demo tersebut, Malik menjelaskan sengaja dilakukan dalam upaya mendesak KPUD Muna untuk melakukan peninjauan ulang hasil pleno rekapitulasi suara dan meminta komisioner KPUD Muna untuk melakukan sumpah atas dugaan konspirasi tersebut.
“Kita melakukan demo hari ini karena melihat kecurangan di lapangan yang menurut kami tidak dibenarkan dalam cara-cara berdemokrasi. Saksi-saksi Paslon kami rasa seperti di disfungsionalkan dengan melihat posisi tempat mereka yang jauh dari penyetoran KTP pemilih. Bahkan ada satu desa yang pemilihnya 100% berarti biar orang meninggal dan yang lagi merantau terhitung. Luar biasa manipulatifnya”, katanya.
“Terakhir, terkait data kependudukan siluman sebanyak 10.000 jiwa yang sengaja dibuat-buat untuk bisa memilih, inikan lucu semua. Dengan adanya temuan-temuan terkait kecurangan kami menduga ada pihak komisioner KPUD Muna yang memang sengaja untuk memenangkan salah satu paslon. Kalau memang mereka (komisioner KPUD Muna) tidak merasa ikut terlibat, kami meminta mereka bersumpah supaya disaksikan juga sama khalayak banyak,” tambahnya.
Lebih lanjut Malik menilai pertemuan tersebut tidak memberikan solusi dan komisioner KPUD Muna sengaja menghindar dan sengaja menyisahkan hanya satu orang komisioner saja.
“Kami akan tuntaskan persoalan ini, silahkan saja kalian para komisioner menghindar tidak mau bertemu kami. Kami akan bawa perkara ini ke DKPP untuk melaporkan temuan-temuan kami terhadap profesionalitas dan pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada muna”, ucapnya.
“Kami menduga ada kesengajaan dan permainan yang dilakukan Ketua KPU Muna untuk memenangkan salah satu paslon, apalagi saat kita datangi tidak berada di kantor. Komisioner yang lain juga ikut-ikutan. Lembaga apa ini masa hanya menyusahkan satu komisioner saja,”lanjutnya.
Komisioner KPUD Muna Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Muhammad Ichsan saat berdialog dengan massa aksi menyampaikan, semua tahapan pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan KPU RI.
“Kami hanya sebagai pelaksana penyelenggara pilkada yang mengikut aturan yang dibuat langsung oleh KPU RI. Jadi tidak ada yang sengaja kami buat-buat termaksud anggapan saksi-saksi yang jaraknya dibuat jauh dari penyetoran Suket/KTP, semua berdasarkan aturan pusat,” ungkapnya.
Ichsan juga menyampaikan terkait DPT tidak ada yang bermasalah karena semua sudah melalui proses pleno dan terkait penambahan jumlah pemilih, Ichsan menyarankan untuk melakukan konfirmasi langsung ke Dukcapil sebagai instansi yang punya kewenangan langsung.
“Kami tidak punya hak melarang orang untuk memberikan hak pilih. Ini ada pidananya jadi kami tidak mau main-main. Kami mengikut semua aturan KPU RI terkait siapa yang boleh memilih dan tidak. Jika ada masalah dengan penambahan dan pengurangan kependudukan tanyakan langsung ke dukcapil,” imbuhnya.
Terkait dugaan konspirasi, Icsan tidak mau berkomentar banyak karena semua tergantung publik yang menilai dan ada jalur untuk melaporkannya.
“Silahkan menilai setidaknya kami sudah bekerja secara profesional. Terkait Ketua KPU yang tidak berada ditempat karena sementara membuat Laporan Kepolisian terkait penyerangan rumah pribadinya oleh orang tidak dikenal. Dan terkait laporan teman-teman pendemo tentang kecurangan-kecurangan pilkada saya rasa sudah masuk ke ranah aduan perkara jadi saya tidak bisa berkomentar. Silahkan laporkan ke jalur aduannya,” tutupnya.
Reporter : FAISAL
Editor : YA
Komentar