Polemik Beasiswa, DPRD Konkep Angkat Bicara

Sumber Foto : Kendari Pos
Sumber Foto : Kendari Pos

TEGAS.CO,. KONKEP – Pencairan beasiswa Cerdas Wawoniiku tahap ll menuai kritikan serta pertanyaan besar bagi kalangan mahasiswa Konkep. Pasalnya, tidak ada pengumuman, pemberitahuan atau transparansi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konkep itu sendiri.

Hal tersebut disayangkan oleh sejumlah mahasiswa Konkep. Mereka berasumsi bahwa ada polemik atas beasiswa tersebut, sebab sampai saat ini tidak ada pemberitahuan tentang data mahasiswa, baik yang dinyatakan lulus berkas ataupun tidak. Namun anehnya, anggaran beasiswa masuk ke rekening penerima.

“Inikan aneh, tidak ada info tentang mereka yang lulus berkas atau tidak, tapi tiba-tiba uangnya masuk di rekening. Ini namanya tidak ada transparansi dari Dinas terkait. Tentunya ini melanggar Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”, kata Candra Adiatma, ketua aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (PKP) Konkep. Jumat, (1/1/2021)

“Bukankah pencairan ditahap pertama itu sebanyak Rp. 3,2 miliar dan ditahap kedua yakni sisa dari penggunaan ditahap pertama sebesar Rp. 3,1 miliar jadi total dari penggunaan beasiswa Cerdas Wawoniiku di tahun 2020 sebesar Rp 6.4 miliar, begitu setau saya”, sambungnya.

Di tempat yang berbeda, Ketua Komisi lll DPRD Konkep H. Yasran juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mendengar keluhan dari mahasiswa Konkep tentang adanya pilih kasih dan tidak transparan tentang penyaluran beasiswa.

“Sejauh ini karena persoalan beasiswa atau pendidikan itu masuk dalam ranah Komisi lll DPRD Konkep , maka hal ini kami sudah sampaikan ke Sekretaris Dewan agar melakukan penyuratan ke Dinas Pendidikan (PK) dan panitia beasiswa Cerdas Wawoniiku untuk kita lakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan perwakilan mahasiswa tentunya, satu atau dua orang”, ungkapnya melalui via telepon.

Yasran juga mengatakan bahwa RDP akan dilaksanakan pada, Kamis (7/1).

“Ini tawaran jadwal dari kami di Komisi lll DPRD Konkep, tetapi kepastiannya itu ada pada pimpinan DPRD Konkep dan Sekwan. Apakah di setujui atau tidak, agar kita bisa tahu persis kebenaranya”, jelasnya.

“Hal ini dilakukan agar informasinya tidak simpang siur”, tandasnya.

 

Reporter : Arkam Asrulgazali

Editor : YA

Komentar