Standar Ganda “Toleransi” Untuk KKB Papua

Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

TEGAS.CO,. NUSANTARA – Apa pun alasannya, tidak ada pembenaran dan toleransi atas tindakan kriminal yang mengancam jiwa manusia. Para pelaku tindak kriminal tersebut harus segera ditangkap dan mempertanggung jawabkan tindakannya. Begitu pula bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, yang kali ini kembali berulah dan menyebabkan meninggalnya tenaga kesehatan.

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan (Nakes) korban kekerasan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021) lalu, saat ini menjalani pemulihan trauma dan pengobatan.

“Sudah dievakuasi ke Jayapura dan semuanya saat ini sedang dalam penanganan medis dan psikis untuk trauma yang dialami,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Papua, dr Donald Aronggear.

Ia mengatakan seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil dan pegunungan Bintang saat ini dihentikan sementara karena situasi yang belum sepenuhnya terkendali.

IDI Papua, kata dia, telah mengirmkan surat pada Gubernur Papua untuk meminta jaminan keamanan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Sementara itu, penyerangan KKB terhadap Nakes ini, menurut Politikus PKS, Netty Prasetiyani Aher, sebagai bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Anggota Komisi IX DPR tersebut meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut.

“Jadi, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya, Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berualng lagi,” kata Netty.

Netty menyatakan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap Nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.

Pemerintah diminta memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. (beritasatu.com/19/9/2021).

Senada itu, Deputy Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mendesak negara untuk segera mengusut tuntas kematian perawat Gabriella. Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif dan independen di pengadilan sipil.

Direktur Amnesty Intenational, Usman Hamid menambahkan, situasi Papua yang terus menerus diwarnai kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian elite-elite politik di Jakarta.

“Setiap kali ada kekerasan, setiap itu pula kita melihat negara gagal untuk melakukan investigasi secara fair dan menyeluruh, apalagi menuntut pelakunya ke pengadilan umum,” kata Usman (merdeka.com/19/9/2021).

Sistem Islam Tegas terhadap Kriminalitas

Terus berulangnya tindakan kriminalitas oleh KKB di Papua menunjukkan lunaknya sikap pemerintah, dibanding sikap keras pemerintah terhadap tindakan terorisme yang dituduhkan terhadap kelompok Islam. Padahal sejak tahun 2020, KKB di Papua menyebabkan sedikitnya telah berjatuhan puluhan korban jiwa, mulai dari warga sipil hingga anggota TNI/POLRI.

Padahal jika ditelisik, pemerintah tentunya tahu akar masalah KKB di Papua yaitu kesejahteraan dan intervensi asing. Selain itu karena telah menimbulkan korban jiwa, seharusnya pemerrintah tidak hanya melakukan pendekatan lunak, seperti yang dinyatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Jika sistem Islam yang dianut negeri ini, tentunya tidak akan ada lagi ada nyawa masyarakat yang terenggut sia-sia akibat tindakan kriminalitas. Karena Islan sangat menghargai nyawa manusia. Rasulullah saw bersabda,”Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak” (HR Nasai dan Turmudzi).

Begitu juga dengan jaminan persatuan dan kesatuan, yang mana disintegrasi haram dalam Islam. Allah swt berfirman, ”Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai” (QS Ali Imran : 103)

Pemerintah sistem Islam juga akan menjaga perbatasan, sehingga tidak ada satu wilayah pun yang keluar dari wilayah kedaulatan pemerintahan Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Ali Imran : 200 ,”Hai orang-porang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung”.

Semoga saja umat dan pemerintah negeri ini tercerahkan akan solusi sistem Islam terhadap arti nyawa warga negara dan persatuan wilayah. Dengan begitu negeri ini akan menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wallahu’alam bishowab.

Penulis: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Editor/ Publisher: Yusrif Aryansyah

Komentar