TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Kemendagri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil pemerintah pusat di daerah, telah memerintahkan kepada DPRD Kolaka Timur untuk membentuk Panitia Khusus (pansus) pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur.
Surat Kemendagri tertanggal 10 November 2021 menyebutkan agar DPRD Kolaka Timur segera melakukan konsolidasi politik, baik secara vertikal maupun horizontal guna percepatan pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur.
Surat tersebut telah beredar luas di masyarakat, tak dapat ditutupi karena telah menjadi atensi serius pemerintah pusat.
Taufik Sungkono, SH selaku Direktur Forum Rakyat Penegak Hukum Sultra (FORAK-Sultra) sekaligus selaku pemuda Koltim mengatakan, masyarakat Koltim menyambut baik berkenaan dengan komitmen Kemendagri untuk mempercepat pemilihan Wakil Bupati Koltim.
Oleh karenanya, pihak minta DPRD Koltim menerjemahkan instruksi Kemendagri tersebut dengan langkah-langkah politik yang terukur, transparan dan kredibel.
Menurut pengacara muda ini, Kemendagri telah menjelaskan secara detail berupa landasan hukum sebagai topangan DPRD Koltim ketika menerjemahkan dalam bentuk aksi pembentukan Pansus Pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur.
“Regulasinya jernih, mulai dari UU 23/2014 sampai UU MD3 dan Tatib DPRD. Narasi hukumnya terang-benderang. Secara tersurat dan tersirat Kemendagri mengirim pesan kepada Gubernur Sultra, Plt. Bupati Koltim, DPRD Koltim dan Parpol pengusung agar berkonsolidasi guna percepatan pengisian jabatan Wakil Bupati Koltim,” Ungkap Taufik kepada tegas.co, Selasa (24/11/2021).
Lebih lanjut menurut fungsionaris DPD KNPI Sultra ini menjelaskan, secara administrasi ketatanegaraan, pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur sangat tergantung kepada unsur pimpinan DPRD Kolaka Timur.
“Itikad politik harus dimulai oleh pimpinan DPRD agar melakukan konsolidasi ke internal DPRD. Saya tahu suasana kebatinan Anggota DPRD Koltim, mereka pasti sejalan dengan keinginan masyarakat Koltim agar pengisian jabatan Wakil Bupati Koltim dipercepat,” Tandanya.
Dirinya juga mencermati dinamika di masyarakat setelah keluarnya surat Kemendagri.
“Ada haru, harapan, kepastian, menjawab spekulasi yang berkembang selama ini, seolah pemilihan Wakil Bupati Koltim diundur atau ditunda,” Imbuhnya.
Melalui surat Kemendagri tersebut, lanjut Taufik, masyarakat Koltim berharap awal 2022 Kolaka Timur memilik Wakil Bupati yang defenitif yang terpilih melalui proses politik yang berintegritas.
Selanjutnya menurut mantan demonstran kampus ini mengatakan, masyarakat Koltim akan mengawal seluruh proses pemilihan Wakil Bupati.
Nantinya, tambah dia, dengan suasana hati gembira, tanpa sekat politik dan kepentingan, pihaknya akan menyambut baik dan menghormati setiap tahapan pemilihan Wakil Bupati Koltim.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada wakil-wakil kami di DPRD Koltim. Sejauh ini, mereka masih teguh terhadap janji yang disampaikan kepada masyarakat Koltim saat Pileg lalu. Semoga mereka tidak berubah,” Harapnya.
Sambungnya, menurut pemuda penyuka olahraga Motor Trail ini, karena yang terpenting adalah proses politik dan hasil (yang terpilih) mendapatkan legitimasi publik, sehingga setelah selesai proses pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur tidak menyisakan riak hukum dan politik serta gejolak sosial lagi tentunya.
“Itu sebabnya, kami menaruh harap kepada Plt. Bupati Koltim dan DPRD Koltim tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Koltim kaitannya dengan percepatan pemilihan Wakil Bupati Koltim. Dan saya juga berharap, kedepan siapapun yang akan terpilih nantinya menjadi Wakil Bupati. Mari kita dukung, kita sambut dan kita saling merangkul satu sama lain untuk bersama membangun daerah yang kita cintai bersama, tentunya agar daerah kita dapat maju, berkembang dan setara dengan daerah-daerah lainya, Tutupnya. (***)
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar