“Pilihan kebijakan berpihak untuk rakyat sangat populis. Presisinya mendapat nilai plus tertinggi bagi jabatan Gubernur yang mau bela rakyat. Banyak tuduhan miring kepada Gubernur NTB dalam investasi Gili Trawangan. Tuduhan kejam pun datang silih berganti dari berbagai kalangan LSM, Mahasiswa, Pemuda dan anggota DPR. Tanpa mendengar dan melihat tahapan yang sudah benar dengan melibatkan seluruh lembaga negara.”
TEGAS.CO,. NASIONAL – Memang tidak salah rakyat NTB percayakan jabatan Gubernur kepada Bang Zulkieflimansyah, Gubernur NTB sekarang. Andaikata leadership yang tidak memiliki pengalaman dalam investasi, mungkin saja sudah silau rayuan maut investor.
Pendekatan bersama seluruh pemangku kepentingan masyarakat, termasuk lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Satgas Investasi, Kementerian, KPK, Dinas – Dinas hingga perwakilan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Secara dingin membicarakan jalan keluar investasi.
Gubernur NTB sudah benar. Bahkan sangat presisi langkahnya dalam penyelesaian investasi yang melibatkan seluruh lembaga negara. Jadi, tidak mungkin ada cawe – cawe bawah meja dalam proses izin investasi. Mengapa? karena lembaga negara terlibat di dalam proses penyelesaiannya.
Analisa sederhana, kehebatan Gubernur NTB mengkoordinasikan masalah PT GTI ini, memakai perpanjangan tangan melalui lembaga – lembaga tersebut. Andaikata, orang lain yang menentukan dalam jabatan Gubernur, mungkin saja cawe – cawe lebih besar. Karena mengatasi rumitnya sengkarut investasi PT GTI adalah kasat mata.
Karena itu, Gubernur NTB berprinsip “Lebih Baik Jadi Harimau Sehari, Daripada Jadi Kambing Seumur Hidup.” Lebih baik investasi PT. Gili Trawangan Indah (GTI) harus lebih besar keuntungannya untuk masyarakat daripada merugikan rakyat.
Bagi Gubernur NTB bahwa aspirasi masyarakat merupakan ruh utama dalam penyelesaian lahan di Gili Trawangan. Sesuai yang diungkapkan pada saat musyawarah bersama masyarakat Gili Trawangan bahwa: “Sebagai Gubernur yang dipilih oleh rakyat, tentu amanat dan mandat rakyat ini akan kami perjuangkan.” demikian kata Gubernur saat bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan warga, Gili Trawangan, Lombok Utara, Jum’at (30/7) lalu.
Gubernur NTB fokus dan tegas pada kepentingan rakyat yang harus dibela. Masyarakat Gili Trawangan terasa bahagia atas sikap dan hadir untuk pelayanan dari seorang Bang Zul Gubernur NTB. Ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan rakyat. Tentu sikap tersebut, tak lepas dari gaya leadership-nya. Komitmen terhadap pembangunan investasi pariwisata Gili Trawangan Indah (GTI) kian baik.
Gubernur NTB menjadi central (pusat kebahagiaan rakyat). “Bang Zul Bukan Gubernur Biasa” yang hanya kerja-kerja rutinitas, seperti mimpin rapat, seremonial, upacara, kunjungan kerja dan/atau sekedar bubuh tandatangan resmikan sesuai proyek.
Tetapi, Bang Zul telah menyelami, menikmati, dan merasakan sensitifnya perasaan rakyat (sense of crisis, sense of belonging, dan Sense of humor) di wilayah investasi pariwisata Gili Trawangan Indah (GTI).
Bang Zul, Bukan Gubernur Biasa telah menunjukan harapan masyarakat dalam memberikan solusi keberpihakannya. Tentu, ukuran nilai publik terhadap pemerintah Provinsi NTB pada dua hal: Contents of Policy Messages (Isi Pesan Kebijakan) dan Presisi Silaturahmi Gubernur NTB dengan mendekatkan diri pada masyarakat Gili Trawangan Indah (GTI).
Tentu, proses silaturahmi merupakan upaya pemupukan kedekatan Gubernur bersama rakyat. Bisa melihat dan mengamati ukuran kuantitas nilai kebijakan dalam penanganan masalah investasi Gili Trawangan Indah (GTI).sehingga memiliki output dan income atas bersama yang harus dinikmati rakyat.
Indikator diatas, tolak ukur dalam mengukur kepresisian Gubernur NTB dalam menyelesaikan persoalan investasi Gili Trawangan Indah (GTI). Artinya, ukuran skor kebijakan adalah keberpihakan melalui saluran kedekatan bersama rakyat (silaturahmi).
Namun, publik mengalami deman narasi sehingga cara memahaminya sejurus pola yang ada seperti keraguan akan hadirnya penyelesaian masalah Gili Trawangan Indah (GTI). Padahal, kehadiran Gubernur dalam menyelesaikan investasi dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat melalui MoU / Adendum. Selama ini, publik dipengaruhi oleh psikologi sosial yang tidak menarik sama sekali dalam memahami, menafsirkan proses penyelesaian masalah sehingga bias pengertian.
John Robert Taylor (1999) dalam tulisannya: An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. University Science Books, menyebut; kebijakan harus mendekati tingkat akurasi yang menggambarkan realitas dengan kedekatan antara kepala daerah dengan rakyat sebagai titik pusat sasaran pelaksanaan kebijakan.
Secara teoritik, realisasi kebijakan harus lebih dekat kepada rakyat. Ibarat, panah yang menancap lebih dekat dengan pusat sasaran (rakyat), maka dianggap akurat. Semakin dekat sistem pengukuran nilai kebijakan investasi dan sosial yang diterima, sistemnya makin baik dan akurat pula.[]
Penulis: Rusdianto Samawa, Pendiri Teluk Saleh Institute (TSI)
Publisher: Yusrif Aryansyah
Komentar