TEGAS.CO,. NUSANTARA – Pandemi belum benar-benar berakhir, minyak goreng pun masih jadi perbincangan di kalangan masyarakat. Begitu dirasakan oleh para pedagang yang mengeluh atas harganya yang mahal. Ibu rumah tangga pun pusing tujuh keliling dibuatnya, dan kini kondisi rakyat semakin sulit dan terhimpit akibat adanya kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh penguasa, salah satunya adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendadak naik di 2022 ini.
Diketahui PT Pertamina (Persero) secara resmi menaikkan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) non subsidi seperti tabung ukuran 5 kilo gram (kg) dan 12kg per hari. Kenaikan ini mengalami 2 kali kenaikan sejak akhir Desember 2021 lalu. Jakarta, CNBC Indonesia (27/02/2022).
Tak cuma gas LPG yang mengalami kenaikan harga, tetapi BBM juga mengalami peningkatan. Sampai-sampai wakil ketua MPR RI, Syarief Hasan ikut menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara tiba-tiba. Menurutnya, hal ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang sebelumnya terdampak oleh Pandemi COVID-19.
“Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru akan semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, pemerintah seharusnya fokus menggencarkan bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil, bukan mempersulit mereka dengan menaikkan harga BBM yang diikuti dengan menaikkan tarif Tol,” ungkap Syarief.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi sebelum mengambil kebijakan. Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi.
Pemerintah juga harus mendengarkan harapan -harapan masyarakat kecil yang tidak ingin diberatkan dengan berbagai kenaikan-kenaikan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka, imbuhnya lagi. (detiknews.com, 23/02/2022)
Akibat kenaikan harga BBM non subsidi ini, juga banyak mobil mewah yang ikut mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simbuang Mamuju melimpah. Padahal itu seharusnya di prioritaskan untuk masyarakat kecil. Hal tersebut diungkapkan oleh admin SPBU Simbuang Mamuju, Fadri saat dikonfirmasi terkait ketersedian stok BBM non subsidi.
Meski pihaknya mengaku sangat membatasi penjualan BBM bersubsidi, namun banyak kendaraan mewah tetap ikut mengantre. Meski sudah ada aturanya tapi masih saja banyak mobil mewah lebih memilih BBM bersubsidi,” terang Fadri kepada (sulbar.tribunnews.com,04/03/2022)
Di balik kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat itu, justru banyak korporasi raksasa asing menangguk untung besar dari berbaga proyek-proyek besar di negeri tercinta Indonesia. Seperti proyek yang lalu-lalu pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kini, ditambah proyek industri raksasa di Batam.
PT McDermott Batam Indonesia dapat megaproyek. Nilai proyek pertama, “Tyra Redevelopment Project” mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp. 7,5 triliun (kurs Rp. 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta atau setara dengan Rp. 11 triliun. Selain itu PT McDermott dari perusahaan Amerika serikat tersebut, juga mengerjakan empat proyek besar sepanjang tahun 2021.
Kenapa begitu mudahnya para korporat untuk mengurus proyek infrastruktur besar di negeri ini, faktor apakah yang mendasarinya? Kalau ditelisik lebih dalam, ternyata faktor utamanya adalah Sistem Kapitalisme-Liberal yang sudah mencokol sejak lama di dunia ini.
Sistem yang didalamnya sengaja dirancang agar manusia bebas menguasai apapun yang ia mau selama ditangan mereka ada modal yang memenuhi untuk menyuntik dana suatu proyek. Tanpa memperdulikan lagi apakah yang dikuasai tersebut adalah harta kepemilikan negara atau harta kepemilikan publik, semua diembat rata.
Dan sistem Kapitalisme-liberal sudah menjadikan para korporat adalah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Negara hanyalah dijadikan sebagai legislator keberadaan mereka agar bisa menguasai dan mengelola kebutuhan publik atas nama kerja sama. Akhirnya, jiwa kepemimpinan negara hilang. Ujung-ujungnya rakyat kecil semakin terpinggirkan dan semakin ditimpa kesulitan hidup.
Sangatlah jauh berbeda apa yang ada dalam Islam ketika mengatur proyek pembangunan. Dalam sejarah peradabannya selama 1.300 tahun lamanya. Senantiasa membangun proyek infrastruktur bukan untuk mengenyangkan kantong-kantong korporat. Akan tetapi membangun infrastruktur sebagai wujud periayahan/kepengurusannya terhadap kebutuhan rakyatnya. Sehingga warga negara muslim maupun non muslim bisa memenuhi hajat hidupnya dengan mudah.
Ketika ada proyek Infrastruktur jalur kereta api Hijaz yang di pimpin oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900. Pembangunan proyek itu untuk mempermudah jemaah haji ke Makkah, yang sebelumnya harus menempuh perjalanan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan menunggangi unta.
Maka, sudah sepantasnya pemimpin di negeri ini lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya bukan malah semakin hari semakin menghimpit rakyat. Oleh karena itu, satu-satunya sistem yang mampu melahirkan seorang pemimpin atau penguasa yang benar-benar mengurus rakyatnya dalam pemenuhan kebutuhannya hingga kesejahteraan rakyat mampu terwujud hanyalah sistem Islam. Dengan penerapan syariat-Nya di bawah institusi negara.
“Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari).
Wallahu A’lam []
Penulis: Nurmaningsih (Pegiat Literasi)
Publisher: Yusrif Aryansyah
Komentar