TEGAS.CO, SULAWESI TENGGARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong 4 (empat) isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2023
Isu strategis dan prioritas tersebut akan menjadi rujukan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Sultra, Johannes Robert Maturbongs saat memberikan sambutan pada acara forum lintas OPD lingkup Pemprov Sultra beberapa hari lalu, bertempat disalah satu Hotel di Kota Kendari.
“Ada empat isu strategis yang akan menjadi rujukan semua OPD dalam merumuskan isu-isu strategis dalam menetapkan rencana kerja tahun 2023 masing-masing OPD,” ujar Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert Maturbongs.
Pertama, kata dia, pembangunan manusia. Sebab, saat ini terkait relevansi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja belum optimal yang berpengaruh terhadap produktifitas dan daya saing tenaga kerja.
“Isu strategis pembangunan manusia ini masih sangat relevan hingga saat ini, dimana kita ketahui bersama bahwa Sultra kaya akan potensi SDA namun pengelolaannya belum sepenuhnya dikerjakan oleh masyarakat lokal Sultra, hal ini terkait skill yang dimiliki tenaga kerja lokal. Kita berharap, pendidikan vokasi ini dapat memberikan skill khusus terhadap tenaga kerja lokal untuk bersama-sama bersaing pada industri yang ada saat ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” harap Johannes Robert.
Isu kedua adalah pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, peningkatan akses pembiayaan, produktifitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM.
Serta, daya serap tenaga kerja lokal terhadap proyek strategis nasional (kawasan industri) masih rendah. Belum optimalnya peningkatan produktifitas sektor tanaman pangan. Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis SDA. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan, dan belum akuratnya data terpadu kesejahteraan sosial, serta belum optimalnya jaring pengaman sosial.
Ketiga, lanjut Robert, tentang isu tata kelola pemerintahan. Hal ini terkait belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta belum optimalnya inovasi pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keempat, sambung Robert, adalah isu strategis tentang peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.
Menurutnya isu ini sangat penting, hal ini disebabkan belum merata dan optimalnya kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah. Terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan, seperti di sektor Pertambangan, Pertanian, Pangan, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan di sektor investasi.
Peningkatan infrastruktur ini terkait belum meratanya infrastruktur dasar kita. Karena tipologi utama daerah Sultra terbagi dua daratan dan kepulauan, yang memang memiliki spesifikasi masing-masing terkait dengan keberadaan infrastrukturnya.
Untuk kepulauan, tambah Robert, sangat dibutuhkan aksesibilitas wilayah dari sektor laut. Apakah perhubungan laut atau perhubungan darat melalui penyeberangan, tentunya juga didukung infrastruktur jalan. Sedangkan didaratan terdiri dari infrastruktur jalan, sebagai konektifitas khususnya jalan menjadi hal yang utama.
“Masih banyak tempat-tempat atau wilayah kita yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, ataupun pusat-pusat produksi terkait dengan potensi SDA kita yang belum terkoneksi infrastruktur dengan pusat-pusat pemasaran,” tutupnya.
REDAKSI
Komentar