Prahara kala minyak goreng berubah status menjadi barang langka nan mewah.Saat harga murah,stoknya langka.
Ketika stok melimpah,harganya malah melambung, aneh tetapi nyata. Begitulah nasib negeri penghasil sawit terbesar di dunia ini.
Rakyat merana demi mendapat minyak goreng, sedangkan kapitalis terlihat Berjaya karena meraup untuk sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan situasi.
Mirisnya lagi Negara kalah menghadapi kartel dan kapitalis yang memainkan harga pasaran minyak goring. Kok bisa?!
Tidak kuasa melawan mafia
Publik akhirnya menyorot kinerja Kementerian Perdagangan dalam rapat kerja bersama
Komisi VI DPR di Jakarta (Kamis, 17/3/2022), Mendag Lutfi mengakui bhwa pihaknya tidak kuasa menghadapi munculnya mafia-mafia minyak goreng di Indonesia.
Ia juga meminta maaf tidak bisa mengontrol sifat manusia yang rakus dan jahat. Menurutnya ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Ia pun berjanji akan mengungkap mafia-mafia tersebut. Namun, hingga kini, janji itu tidak terealiasi.
Sebelumnya Mendag berencana mengumumkan nama mafia minyak goreng pada senin (21/3/2022).
Apa daya rencana tinggallah rencana.Nama-nama mafia tersebut belum ia rilis.
Satgas Polri mengatakan belum mengetahui informasiterkait pengumuman tersangka dugaan mafia minyak goreng.
Wakil ketua Satgas Polri Brigjen Whisnu Hermawan juga mengatakan pihaknya belum menerima data dan temuan Kemendag soal dugaan tersebut.
Disisi lain, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyebut tidak ada mafia minyak goreng.
Menurutnya yang terjadi hanyalah ketaktepatan dalam regulasi tata niaga yang terletak pada penerapan pengaturan dan kebijakan.
Ia menyebut pengusaha mengambil celah kebijakan pemerintah untuk mencari untung.
Gobel menambahkan, Kemendag seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap crude palm oil (CPO). (kompas.com,22/3/2022).
Hingga kini, desakan agar pemerintah dan Polri segera mengusut praktik mafia minyak goreng makin kencang. Publik terus menangih janji Mendag untuk merilis nama-nama mafia minyak goreng.
Sayangnya publik ternyata meragukan keberanian pemerintah mengungkap tuntas polemic minyak goreng.
Dengan melihat rekam jejak pemerintah yang selama ini hanya mengumbar janji tetapi minim realisasi, tidak heran kalau keraguan dan pesimistis itu mencuat.Apa iya pemerintah berani melawan para “mafia” dan kartel minyak goreng demi rakyat?!
Sifat bawaan kapitalisme
Mencermati fakta kekalahan Negara melawan mafia, penguasa negeri ini harusnya menyadari bahwa penerapan kapitalisme akan selalu berimbas pada penderitaan rakyat dan kegembiraan bagi konglomerat, pengusaha dan korporasi.Sifat bawaan kapitalisme sejak awal memang rakus dan jahat.
Kerakusan itu berpijak pada prinsip kebebasan kepemilikan.Dengan prinsip ini siapa pun bebas memiliki harta, baik milik individu maupun umum.
Walhasil, kebebasan kepemilikan tidak memiliki batas harta yang boleh dan tidak boleh individu miliki.
Prinsip ini yang melahirkan liberalism pasar dan menjadi role model ekonomi bagi kapitalisme.
Jadi, jika Negara merasa kewalahan dan tidak kuasa mengontrol sifat rakus manusia, hal itu karena kapitalisme memang membentuk manusia kapitalistik yang hanya mengejar profit.
Sistem ekonomi kapitalisme jelas menciptakan kejahatan structural dalam bentuk paket kebijakan yang serba kapitalistik dan liberal.
Rakyat sejahtera, mungkinkah?!
Jika telah tampak kerusakan akibat kapitalisme, kebaikan apa yang kita harapkan dari sistem ini?
Sungguh, kapitalisme merusak segalanya dari lahirnya akidah sekulerisme yang menjadikan pemimpin tidak memiliki kepekaan, empati, ataupun sikap amanah menjalankan kekuasaannya, kapitalis juga melahirkan politik transaksional ala demokrasi yang mementingkan kepentingan korporasi semata.
Lantas, sistem apakah yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat?! Jawabannya tentu islam.
Islam telah terbukti secara empiris dan historis menyejahterakan rakyatnya.
Islam memiliki sejumlah konsep yang sangat kontradiktif dengan kapitalisme.
Pertama, islam mengklasifikasikan harta kepemilikan menjadi tiga bagian yaitu kepemilikan individu, umum dan negara.
Dengan pembagian ini pengelolaan harta milik umum dan negara akan tampak jelas.
Dengan klasifikasi ini pula negara dapat menetapkan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kemaslahatan rakyat.
Kedua, pengawasan dan sanksi tegas. Dalam sistem pemerintahan islam (Khilafah), terdapat lembaga hisbah yang berfungsi mengontrol dan mengawasi ketersediaan kebutuhan pokok di pasar serta menindak tegas para penimbun dan pedagang curang.
Ketiga, menjaga keberlangsungan mekanisme pasar yang sehat. Islam melarang praktik penimbunan, liberalisasi perdagangan, penipuan, monopoli, dan praktik curang lainnya dan islam juga melarang mematok harga.
Keempat, politik ekonomi berbasis riayah suunil umat. Seiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Islam tidak mengenal politik balas budi
Dalam islam penguasa adalah pelaksana hukum islam dan pelayan bagi rakyatnya.
Tugasnya adalah melayani rakyat dengan memenuhi kebutuhan asasi mereka.
Dengan penerapan islam yang menyeluruh akan melahirka pemimpin bertakwa dan amanah.
Setiap kepemimpinan akan mendapat balasan yang sesuai. Jika amanah, surga menantinya.
Jika khianat dan zalim, sisksa Allah SWT tidak luput padanya. Wallahu A’lam.
OLEH : UMMU AISYAH
(PEMERHATI SOSIAL)
PUBLISHER: TEGAS.CO
Komentar