Dalam pengendalian inflasi perlu adanya komunikasi publik dengan tidak membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang, serta perlahan aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Agustus 2022, Demikian siaran pers jubir Gubernur Sultra.
Pada rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan pengendalian inflasi ini bukan hanya masalah pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten untuk yang bisa mengendalikan inflasi, tujukan indikatornya sehingga bisa diperlihatkan ke publik.
“Bisa dilihat nanti siapa yang bekerja dan siapa yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Prinsipnya ialah inflasi bisa diartikan sebagai kenaikan harga atau kebutuhan hidup dan biaya hidup. Beda dengan kenaikan komoditas yang temporer seperti lebaran kemarin,” jelas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ada 10 (sepuluh) macam solusi pengendalian inflasi, meliputi komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan satuan tugas pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, serta Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia (BI) yang selalu umumkan angka inflasi kabupaten/kota.
Diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam pengendalian inflasi perlu adanya komunikasi publik dengan tidak membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang, serta perlahan aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Aktifkan Satgas Pangan di daerah, karena mereka memiliki tugas mengawasi harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan mengecek langsung kelapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk soal supplay/distribusi, kemudian BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, karena berdasarkan data 80% dari Rp502 triliun subsidi dari negara untuk BBM tidak tepat sasaran sehingga perlu pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan bantuan pengawasan dari penegak hukum,” sebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kemudian kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Pemerintah Daerah laksanakan gerakan penghematan energi kepada masyarakat dengan agar cermat seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, lalu gerakan tanam pangan cepat panen adalah gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang, dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.
Kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, gerakan-gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan lain-lain.
“Laksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus. Intensifkan jaring pengaman sosial berupa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (BANSOS), Anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (BANSOS) pusat,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik. Namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.
“Ditambah lagi perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap perekonomian. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan mengalir ketiga saluran utama Antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian”, pungkas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono, dalam paparannya berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai dengan Semester I tahun 2022 ini menunjukan adanya perbaikan sampai dengan Semester II tahun 2022.
“Menjadi catatan agar kita terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi. Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor (imported inflation),” tandas Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono.
Hadir pada rapat kali ini yang mendampingi Gubernur Ali Mazi adalah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Prov. Sultra, Muh. Ilyas Abibu; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sultra. Doni Septadijaya; Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan KADIN Sultra, Trinop Tijasari; KBO Roops Polda Sultra, Lilik Isayono; Kepala Balai Karantina Ikan Kendari, Amdali Adhitama; Plt Kepala BPKP Prov. Sultra, Wahyu Hartono; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, Hj. Sitti Saleha; Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, Andi Faisal; Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, Ari Sismanto; Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra, Rodwan Botji; dan Perum Bulog Kantor Wilayah Sultra, Fatra Septya. []
SUMBER: Juru Bicara Gubernur Sultra
REDAKSI
Komentar