100 Hari Kerja, Ini 15 Capaian Program Strategis Pj Bupati Mubar

Pj Bupati Muna Barat, Dr. Bahri

TEGAS.CO,. MUNA BARAT – Roda pemerintahan Kabupaten Muna barat (Mubar) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Dr Bahri kini menginjak 100 hari kerja, sejak ditunjuk oleh Presiden Jokowi melalui Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi 27 Mei 2022 lalu.

Ditunjuk sebagai Pj Bupati Mubar, jebolan STPDN 07 Jatinangor Bandung selama mengkomandoi wilayah yang berjuluk “Indonesia Mini” tersebut terus melakukan gebrakan dan mendorong terwujudnya berbagai aspek kebutuhan dasar.

Iklan Pemkot Baubau

Memasuki 100 hari kerja, Juru bicara (Jubir) Pj Bupati Mubar, Muhammad Fajar Fariki menyampaikan bahwa kebijakan strategis Dr Bahri berawal dari gagasan besar yang tertuang dalam RPD Mubar tahun 2023-2026.

Maka fokus pembangunan setelah dilakukan rasionalisasi APBD 2020 dengan memprioritaskan pada meningkatkan kualitas aspek pelayanan publik, mendukung pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, meningkatkan daya saing infrastruktur daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat.

Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri bersama jajaran Forkopimda usai pelaksanaan Upacara HUT RI ke 77 di Lapangan Marobea

“Legalitas yang terpasang di pundak telah menjadi dasar bagi Dr Bahri sebagai birokrat muda dalam mengambil langkah dan upaya-upaya sentrifugal untuk membenahi kampung halamannya ini,” kata Fajar, Minggu (4/9/2022).

Beberapa program strategis yang sudah dilakukan yakni:

  1. Melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung, Kantor Bupati dan Kantor DPRD Mubar sesuai dengan rencana penyelesaian ketiga bangunan monumental tersebut akan selesai di 2023;
  2. Melakukan penataan birokrasi melalui percepatan implementasi sistem merit pada manajemen SDM ASN dan menaikkan TPP;
  3. Perlindungan sosial dengan mengupayakan tercapainya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Converage (UHC) yang akan menjamin seluruh penduduk Mubar dapat memiliki akses terhadap layanan kesehatan melalui dukungan program JKN oleh BPJS Kesehatan.
  4. Melakukan penertiban aset-aset daerah milik Pemkab Mubar baik kendaraan dinas maupun aset-aset daerah lainnya agar penggunaannya tidak untuk aktifitas atau kepentingan pribadi tetapi untuk mendukung fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Mubar;
  5. Pembangunan Mall Pelayanan Publik diawali dengan penyusunan DED dan dilanjutkan pembangunan fisik pada 2023.
  6. Mempersiapkan DED pembangunan Rujab Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Mubar, nantinya pembanguna fisik di 2023.
  7. Secara bertahap akan melakukan pembangunan posko Damkar di tiga wilayah yakni Tiworo Raya, Lawa Raya dan Kusambi Raya, direncanakan selesai 2023;
  8. Bidang pendidikan segera menyiapkan fasilitas kurikulum muatan lokal pada sekolah dasar dan sederajat;
  9. Menyediakan bantuan sosial BLT APBD untuk 5 kelurahan;
  10. Memberikan dukungan tercapainya UHC bagi yang tidak mempunyai NIK, Disabilitas, ODGJ dan Bayi baru lahir;
  11. Bantuan keuangan 81 Desa;
  12. Dukungan pembangunan pabrik tepung tapioka 4.000 ha;
  13. Meningkatkan fasilitas mess guru dan tenaga kesehatan (kepulauan);
  14. Dukungan kegiatan UMKM melalui mendorong NIB, peningkatan kapasitas dan pembiayaan (bantuan modal usaha-hibah, subsidi bunga dan IJP);
  15. Pembangunan infrastruktur jalan/jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah pada seluruh kecamatan.
Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri saat menghadiri salah satu acara

Lanjut mantan Lurah Sidodadi itu, Dr Bahri tak memungkiri pencapaian pemerintahan sebelumnya di Bumi Laworo selama lebih kurang 8 tahun telah banyak kemajuan.

Namun harus diakui pula masih banyak yang harus dibenahi baik infrastruktur layanan publik maupun menyangkut kebutuhan dasar masayarakat Mubar (Basic needs).

Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu menambahkan, gagasan dan ide cemerlang Dr Bahri menunjukan integritas dan kapasitas sebagai seorang pemimpin yang paham ilmu kewilayahan dan memahami kebutuhan masyarakatnya.

Meski begitu, harus di sadari bahwa seorang Bahri yang juga sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu bukanlah “Manusia Setengah Dewa” yang mampu secara kilat dan Simsalabim menyelesaikan masalah.

Saran dan kritik sangat dibutuhkan sebagai kontrol jalannya pemerintahan agar tetap pada track yang benar demi mencegah dan mengantisipasi munculnya bias pemerintahan seperti yang dikhawatirkan oleh Lord Acton. Butuh energi partisipasi dari masyarakat dan semua elemen sosial yang ada guna merealisasikan rencana dan mimpi besar tersebut.

“Sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasan yang dimiliki Dr Bahri sebagai putra terbaik Mubar maka mari kita mendukung dan menjaganya demi masa depan daerah yang tercinta ini, dengan suatu Jargon “ Bahwa kesempurnaan hanya bisa hadir dengan menyatukan kekurangan,” ujar mantan aktivis Fispol Universitas Haluoleo itu. (*adv)

Laporan: FAISAL

Editor/ Publisher: YUSRIF

Komentar