TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Peringkat 4 se Indonesia dalam menekan inflasi. Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) diberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 10.44 Milyar.
Ini dikatakan gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH saat berpidato di sidang paripurna persetujuan bersama eksekutif dan legislatif atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 di gedung paripurna DPRD Sultra, Rabu (18/9/2022).
Gubernur bilang, presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Pasar Wajo Buton membeli dan menanyakan harga beberapa kebutuhan dasar.
“Menanyakan langsung harga beras, cabai serta beberapa kebutuhan lainnya kepada pedagang di pasar, ” terang Ali Mazi.
Usai meninjau langsung, Jokowi mengakui harga masih relatif murah, sehingga pemprov Sultra berada di peringkat 10 besar di Indonesia serta berada di peringkat 4 dalam menekan laju inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi.
Atas kerja keras dalam menekan laju inflasi, pemerintah provinsi mendapatkan DID dari menteri keuangan Sri Mulyani sebesar Rp. 10.44 Milyar.
“Dana ini untuk kepentingan masyarakat utamanya dalam mengantisipasi lonjakan kenaikan harga di pasar,” ucapnya.
Menurut Ali Mazi, saat presiden mengecek harga di Pasar Wajo Buton disaksikan oleh sejumlah menteri, diantaranya, Sekneg, menteri Investasi, Menteri Ketenagakerjaan.
Ali Mazi juga mengungkap, Presiden RI, Jokowi meninjau konsesi aspal yang ada di kabupaten Buton.
Selain itu, pantauan media ini, Jokowi membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), BSU di sejumlah wilayah di kabupaten Buton.
Menteri Keuangan
Dilansir, Pemerintah memberikan reward dalam bentuk Dana Insentif Daerah. Untuk daerah yang bisa mengendalikan dan menekan inflasinya lebih baik dari nasional, kita rangking dan kita berikan reward atau dalam hal ini hadiah,” kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam APBN KiTa secara virtual, Selasa, 27 September 2022.
Hadiah diberikan bagi daerah yang rata-rata memiliki kenaikan inflasi dari Mei ke Agustus hanya sebesar 0,26 persen, lebih rendah dari kenaikan inflasi nasional yang sebesar 1,14 persen.
10 Provinsi yang peroleh Rp.10 Miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
Provinsi Kalimantan Barat Rp.10,83 miliar
Provinsi Bangka Belitung Rp.10,81 miliar
Provinsi Papua Barat Rp.10,75 miliar
Provinsi Sulawesi Tenggara Rp.10,44 miliar
Provinsi Kalimantan Timur Rp.10,41 miliar
Provinsi DI Yogyakarta Rp.10,41 miliar
Provinsi Banten Rp.10,37 miliar
Provinsi Jawa Timur Rp.10,33 miliar
Provinsi Bengkulu Rp.10,33 miliar
Provinsi Sumatera Selatan Rp.10,32 miliar
Selain provinsi, Sri Mulyani mengungkapkan terdapat pula 15 kabupaten yang mendapat hadiah karena telah berkinerja baik dalam menekan angka inflasi, yakni Belitung Rp.10,88 miliar, Tabalong Rp.10,68 miliar, Sintang Rp,10,66 miliar, Merauke Rp.10,53 miliar, Kotawaringin Timur Rp.10,53 miliar, serta Banyumas Rp.10,47 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Bulukumba Rp.10,46 miliar, Cilacap Rp.10,44 miliar, Sumba Timur Rp.10,44 miliar, dan Sumenep Rp.10,44 miliar, Kudus Rp10,42 miliar, Manokwari Rp10,41 miliar, Banyuwangi Rp10,4 miliar, Indragiri Hilir Rp10,38 miliar, dan Jember Rp 10,36 miliar.
Sri Mulyani menambahkan, terdapat pula 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi, yaitu Singkawang Rp.10,91 miliar, Sorong Rp.10,66 miliar, Tual Rp.10,62 miliar, Pontianak Rp.10,6 miliar, Pangkalpinang Rp.10,54 miliar, serta Lhokseumawe Rp.10,47 miliar.
Lalu, Kota Kendari Rp.10,45 miliar, Kota Pematang Siantar Rp.10,44 miliar, Parepare Rp.10,42 miliar, Probolinggo Rp.10,42 miliar, Balikpapan Rp.10,4 miliar, Metro Rp.10,4 miliar, Samarinda Rp.10,4 miliar, serta Tasikmalaya Rp.10,39 miliar.
“Mereka-mereka ini yang diberikan insentif daerah dengan rata-rata hadiahnya adalah sekitar Rp.10 miliar kepada daerah yang berprestasi mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ungkapnya. Sumber
REDAKSI