TEGAS.CO, BAUBAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2024 yang digelar di Kota Baubau, Senin (20/3/23).
Mengusung tema “Infrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif”. Kegiatan itu dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ir. Restuardi Daud MT didampingi Bapenas RI yang juga diwakili Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Drs.Sumedi Andono Mulya Ph.D.
Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RKPD ini merupakan Musrenbang terakhir di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur Lukman Abunawas Periode 2018-2023.
Ali Mazi mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini merupakan wujud komitmen untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.
Dikatakannya bahwa hasil dari penyelenggaraan Musrenbang akan menjadi penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)Tahun 2024 harus di susun dengan sebaik-baiknya.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, permasalahan dan isu strategis yang masih dominan serta target dan tujuan sasaran pembangunan yang belum tercapai,” ucap Ali Mazi.
Ada empat isu aspek permasalahan dan menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang Provinsi Sultra Tahun 2024, yaitu pertama, meskipun indeks pembangunan manusia di Sultra terus merangkak naik yang pada tahun 2022 mencapai 72,23.
Ali Mazi mengatakan, angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72,91, sehingga masih menjadi isu utama kualitas sumber daya manusia di Sultra terutama segi pendidikan, pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja masih dirasakan belum optimal.
“Di samping itu peningkatan derajat kesehatan melalui optimalisasi sistem pelayanan kesehatan terutama menghadapi isu Stunting dan persoalan kesehatan lainnya,” kata Ali Mazi.
Kedua, isu inflasi, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan yang terus dilakukan oleh Pemprov Sultra dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih.
Upaya itu ujarnya, dilakukan di beberapa sektor prioritas diantaranya adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
“Selain itu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kemandirian serta ketahanan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketiga, isu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Meskipun angka pertumbuhan saat ini 5,53 persen lebih tinggi dari nasional yaitu 5,31 persen, Insfratruktur dasar dan kewilayahan di Sultra masih belum optimal.
Sehingga perlu didorong melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi, dan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang saat ini tingkat pengangguran terbuka di Sultra hanya 3,36 persen lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 5,86 persen.
Keempat, lanjut Ali Mazi, tata kelola pemerintahan yang diakibatkan belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik masih menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Perbaikan tata kelola akan dilakukan melalui sistem Informasi pemerintahan Daerah serta kebijakan satu Data,” kata Ali Mazi.
Ia meminta kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan fisik lebih diarahkan kepada kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi dan sedapat mungkin menghindari kegiatan pembangunan Infrastruktur baru.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra J.Robert, ST, MT dalam sambutannya mengatakan, penyusunan RKPD Sultra tahun 2024 berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Otonomi Daerah.
Robert menerangkan, Musrenbang ini
sebagai wadah untuk menyelaraskan pembangunan pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemprov Sultra juga sebagai upaya mensinergikan pembangunan antar tingkatan pemerintahanan.
Dia berujar, dalam tahapan penyusunan telah diawali dengan beberapa kegiatan diantaranya forum konsultasi publik, Rakortek Nasional dan Rakortek tingkat Provinsi. Seluruh rangkaian tahapan telah dilaksanakan oleh 17 Kabupaten Kota di Sultra yang dimulai tanggal 4 sampai 18 Maret 2023.
Acara Musrenbang tingkat Provinsi Sultra dirangkaikan penyerahan (AMPL) Award kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berkinerja baik dalam pencapaian target air minum dan sanitasi, serta memiliki terobosan dan inovatif yang nyata dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Tahun 2024 Oleh Gubernur Ali Mazi.
REDAKSI
Komentar