TEGAS.CO., KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi (Sultra) Andap Budhi Revianto, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di daerah melalui zoom meeting yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/9/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI )Tito Karnavian dihadiri Asiten II Sekda Sultra, Kepala BI Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik Sultra, Kepala Bulog Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, Kejati Sultra, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov, Karatina Pertanian Kendari serta Pejabat terkait.
Pj Gubernur bersama jajarannya mendengarkan arahan dari Mendagri bahwa inflasi di bulan agustus tahun 2023 di banding agustus tahun 2022 (year on year) diangkah 3,27 persen , dari data bulan juli ke agustus terjadi deflasi yaitu – 0,02 persen sehingga terjadi penurunan secara umum.
Bulan desember tahun 2022 ke bulan agustus 2023 inflasinya 1,43 persen artinya cukup terkendali dan ada beberapa komoditas yang menyumbang inflasi pada minggu yang lalu yakni beras, cabe rawit dan cabe merah. dengan harapan dapat di imbangi dengan gerakan tanam di tiap tiap daerah, terutama yang terjadi kenaikan harga cabe merah, dan cabe rawit.
Sedangkan untuk masalah beras, Mendagri menekankan perlu memperkuat serapan dan produksi dalam negeri yakni bulok dan badan pangan sedang berkerja keras, untuk memperkuat stok atau cadangan beras pemerintah termasuk dengan mekanisme importasi dari luar negeri.
“Untuk menekan harga kenaikan beras perlu dilakukan interprensi di tingkat pusat oleh badan pangan nasional, bulog dan melalui mekanisme bantuan sosial (Kementrian Sosial),” kata Mendagri.
Mendagri berharap agar daerah-daerah dapat terus mengecek cadangan beras di masing-masing daerah dan bekerja sama dengan Bulog untuk mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing, untuk dicarikan solusi.
“Misalnya dengan memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah baik dari dana angaran reguler, bansos mau pun juga belanja tidakterduga dan mengharapkan adanya inovasi dan kreasi dari teman teman pemerintah daerah baik kepala daerah maupun satgas pangan daerah untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat,” ujar Mendagri.
Sedangkan untuk kondisi inflasi Sultra Per-Agustus 2023 sebesar 3,52 persen YOY, diatas rata-rata nasional sebesar 3, 27 persen YOY. Namun secara month to month Sultra mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.
Inflasi Sulawesi Tenggara dipantau dari 2 (dua) Kota yakni Kota Kendari sebesar 3,35 persen secara YOY dan Kota Baubau sebesar 4,11 persen secara YOY.
Rata-rata harga pangan pokok dan strategis di tingkat konsumen sampai dengan tanggal 10 september 2023 cenderung fluktuatif dan ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibanding minggu lalu yakni beras premium naik sebesar 0,11 persen, beras medium 0,07 persen, telur ayam ras 0,01 persen, minyak goreng curah 1,01 persen dan ada juga yang mengalami penurunan harga seperti cabai rawit merah, bawang merah, cabai merah kriting.
Di kesempatan itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan ada 6 tantangan nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang yang berpotensi serta berdampak pada Provinsi Sultra yakni:
Pertama, terus berkelanjutannya disrupsi logistic global sehingga sulit menekan inflasi nasional terutama di kelompok komoditas pangan;
Kedua, perubahan iklim ekstrem termasuk El-nino berdampak pada semakin tingginya temperature dan kekeringan ekstrim menurunkan daya adaptabilitas dan produktivitas tanaman yang mengancam ketahanan pangan;
“Ketiga, muncul kepermukaan ketimpangan antat segmen ekonomi masyarakat yang tercermin dalam gini rasio,” ucapnya.
Keempat, lunturnya kepedulian dan kohesi sosial yang sebelumnya cukup kuat pada saat pandemic covid-19;
Kelima, menguatkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan (pangan, energy, air dan kambtibmas) dan kepastian hukum di tengah ketidakpastian global; dan
“Dan keenam, tahapan pemilu 2024 yang berpotensi kembali mempolarisasi masyarakat serta tantangan pasca pemilu 2024 untuk mengembalikan trust terhadap pemerintah,” katanya.
REDAKSI