TEGAS.CO., KENDARI – Semangat Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) makin berkobar setelah Sultra dipimpin Komjen Pol (Purn) Dr (HC). Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H. Ritme Andap bekerja sesuai dengan karakter Satpol PP Sultra. Lembaga yang dipimpin Hamim Imbu kini lebih bertarung dalam menjalankan tugasnya mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, termasuk mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) damai.
Satpol PP Sultra bergerak cepat membangun sinergisitas dengan ragam stakeholder. Baru-baru ini, Satpol PP Sultra menyambangi Satpol Kendari dalam rangka berkolaborasi menegakkan perda dan menjaga kemanan serta ketertiban masyarakat.
Rencananya, Satpol PP Sultra akan menyambangi Kantor Satpol PP kabupaten/kota se-Sultra untuk memperluas kerja sama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di musim Pemilu.
Kepala Satuan (Kasatpol) PP Sultra Hamim Imbu mengatakan, langkah sinergisitas dengan Satpol PP Kendari dilakukan agar bisa saling mendukung dalam melaksanakan tugas. Apabila mereka kekurangan personel dalam bertugas, kata dia, pihaknya siap membantu.
“Kita sudah turun silaturahim. Bagaimana kita menjalin kerjasama untuk menangani kasus-kasus dalam kota. Kita bergabung menyongsong Pilkada, pemilihan presiden dan Pilcaleg,” katanya.
Selain itu, ia juga sudah bersinergi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam hal pemanfaatan Terminal Baruga. Sebab saat ini suasana di terminal itu sepi. Mobil angkutan antar kota dalam provinsi, biasanya menjemput penumpang di rumahnya. Padahal mestinya aktivitas naik turun penumpang di terminal.
“Saya bahkan berencana, menugaskan personal memantau aktivitas mobil itu. Sehingga terminal Baruga dimanfaatkan sebagai mana mestinya dan tidak ada lagi, jemput penumpang di luar terminal,” bebernya.
Selain itu, ia berharap Pj Gubernur memindahkan bidang konflik sosial yang melekat di Badan Kesbangpol Sultra menjadi di bawah naungan Satpol PP Sultra. Sebab mereka punya personel yang bertugas dalam pengendalian massa. Sementara Kesbangpol hanya melakukan kajian.
“Tapi kebijakan itu hanya bisa dilaksanakan Pj Gubernur Sultra. Tentu dengan mempertimbangan beban kerja. Dan saya berharap di masa jabatan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto, bisa memulai hal itu,” ungkapnya.
Soal daerah rawan konflik di Pemilu, ia mengungkapkan, sudah dipetakan. Saat ini daerah rawan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu, yakni Konawe Utara, Wakatobi dan Konawe Selatan. Jumlah daerah itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nanti dilihat perkembangannya. Sementara kawasan Kampus UHO Kendari, dianggap sebagai daerah rawan konflik sosial saat pemilu. Karena di kawasan itu, sering terjadi aksi demonstrasi.
Dia menambahkan, sumber daya manusia (SDM) di Satpol yang cukup. Tapi dalam meningkatkan kompetensi aparat penegak peraturan daerah (Perda) ini, tentu butuh dukungan dari anggaran untuk melaksanakan pelatihan.
Yang jelas hal-hal yang menjadi domain Satpol PP Sultra, kata dia sejalan dengan delapan poin pesan presiden. Misalnya memantau ketersediaan pangan, sebab pangan menjadi salah satu faktor yang bisa memicu konflik sosial. Juga menjadi alat suap saat Pemilu.
Sementara Kepala Seksi (Kasi) Tantrib Satpol PP Sultra Igo menambahkan, ke depan akan dibentuk Pers Satpol PP Sultra. Sehingga aktivitas yang dilakukan Satpol PP bisa tersiarkan ke publik.
“Saat kunjungan ke Satpol kabupaten/kota, kita berharap dukungan pers dalam pemberitaan. Sehingga bisa terpublikasi dan diketahui warga, hal-hal yang dikerjakan Satpol sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik,” argumentasinya.
REDAKSI
Komentar