Pj Gubernur Sultra: Kepala OPD Optimalkan Serapan Anggaran

Pj Gubernur Sultra
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto saat menyampaikan arahannya pada apel gabungan bersama seluruh ASN dan non ASN Pemprov Sultra di Kantor Gubernur Sultra, Senin (20/11/2023). Foto: Istimewa

TEGAS.CO., KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto berharap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk segera mengoptimalkan serapan anggaran daerah. Sebab, laporan serapan anggaran tahun 2023 tersisa 19 hari lagi.

“19 hari ini saya minta teman-teman segera selesaikan tugas-tugas pada tahun anggaran 2023 ini,” ucap Andap saat menyampaikan arahannya pada apel gabungan bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Pemprov di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (20/11/2023) pagi.

Andap juga menyampaikan, mengenai pernyataan resminya yang disampaikan pada saat rapat paripurna DPRD Sultra yang menegaskan agar sandang, pangan dan papan serta pembangunan rumah tidak layak huni agar dimasukan dalam APBD perubahan 2023.

“Kita di sini semua diberikan amanah untuk memberikan pengabdian yang terbaik, saya ditunjuk dan diberi kehormatan serta dipercaya untuk memimpin saudara-saudara, saya akan berjuang bersama seluruh rekan-rekan dan rakyatr Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Dia menyampaikan beberapa hal penting, yaitu pertama, mengenai dampak El-Nino di Sultra, melihat catatan BMKG dikatakan, di tengah puncak el nino yang terjadi pada bulan Oktober lalu tidak mempengaruhi hasil pertanian khusunya padi yang ada di Kab. Konawe Selatan.

“Kita bisa melihat sampai saat ini dampak el nino dengan level moderat, kemarin saya melihat Alhamdulillah saudara-saudara kita di Konsel masih bisa panen raya padi sawah di tengah dampak el nino, di situlah kita mengaktualisasikan diri kita sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Kedua, mengenai pesan penting dari Menteri Dalam Negeri mengenai eksistensi Pj. Gubernur, Wali Kota/Kabupaten, serta netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 salah satunya dilarang berpose 10 (sepuluh) gaya foto menggunakan jari tangan yang indentik menunjukan angka-angka pasangan calon (Paslon).

“Berbicara pemilihan kita ditugaskan untuk bersikap netral, serta memahani mengenai sepuluh pose foto yang dilarang bagi ASN dalam rangka memasuki tahun politik 2024,” ujarnya.

Selanjutnya, Andap mengingatkan agar ASN untuk menggelorakan kembali niat dalam membangun Sultra, lanjutnya posisi sebagai ASN adalah sebuah amanah yang diberikan mempunyai tanggung jawab berdasarkan tugasnya dalam menjalankan amanah Publik.

“Mari pada kesempatan ini jangan kita sia-siakan mari kita tuntaskan sampai nanti kita pensiun. Diawali dari disiplin yang tinggi, pahami kembali tugas-tugas kita, laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, monitoring dan evaluasi,” katanya lagi.

Terakhir, Andap mengingatkan, mengenai ukuran keberhasilan reformasi birokrasi dapat terjadi apabila kita bekerja secara terukur, terarah dan cepat dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.

“Tidak ada lagi sekat-sekat diantara kita, kita adalah satu, kita adalah sultra berbagai perbedaan itu sebagai kekuatan, saya sadari bahwa tugas kita tidak terlepas dari agenda-agenda yang ada, tolong semua poin-poin yang saya sampaikan untuk dipahami dan diimplementasikan, dalam melaksanakan pengabdian yang optimal buat masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

REDAKSI

Komentar