TEGAS.CO,. KENDARI – Sejumlah Mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Pemerhati Rakyat (AMPR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di pertigaan Universitas Halu Oleo (UHO) yang dilanjutkan di Kepolisian Daerah (Polda) Sultra. Selasa (19/10/2021).
Unras tersebut akibat dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2019-2020 oleh mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Buton Utara (Butur).
AMPR Sultra mendesak pihak Poldaa agar segera memanggil dan memeriksa mantan Kadis Pendidikan Butur.
Mereka juga mendesak Polda Sultra untuk melakukan investigasi terkait dugaan penyalagunaan dana BOS itu.
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Alwin Hidayat dalam orasinya mengatakan dana BOS seharusnya bertujuan untuk membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.
“Agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat, dalam rangka wajib belajar sembilan tahun”, kata Alwin ysng juga ketua AMPR Sultra.
“Namun sangat di sayangkan, mantan Kadis Pendidikan Butur melakukan penyelewengan terkait pengelolahan dana BOS itu”, ucapnya.
Pemda Butur telah menyiapkan anggaran dana BOS pada neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp2.613.371.419,00 dan Rp.138.160.122,00.
“Kami akan melakukan aksi jilid II ke DPRD Sultra untuk meminta diadakannya RDP bersama mantan Kadis Pendidikan Butur, management BOS, serta perwakilan BPK yang melakukan audit atas LHP di Butur”, tegasnya.
kami, akan melakukan Aksi Jilid 2 ke DPR provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) Untuk Meminta pihak DPRD provinsi agar melakukan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hering dengan Pihak terkait yakni Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Management Bos dan Pihak perwakilan BPK yang melakukan Audit atas Laporan Hasil Pemeriksaan/temuan di Butur
Untuk diketahui, sebelumnya kasus tersebut sudah pernah dilaporkan dan telah dilimpahkan ke Polres Butur.
Reporter : Ratkam Asrulgazali
Editor : Yusrif Aryansyah
Komentar