TEGAS.CO,. JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengahdiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Acara yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo itu dilaksanakan di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut mengusung tema ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’, dihadiri sebanyak 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah, perwakilan kementerian/lembaga dan Forkopimda 2023.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Sultra Ali Mazi, tampak menyaksikan arahan Presiden Jokowi mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penguatan investasi, kemudahan berusaha, penanganan COVID-19, stunting kemiskinan dan jaring pengaman sosial, serta stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan.
Kepala negara juga mengajak para kepala daerah dan Bank Indonesia untuk bekerja keras menangani inflasi yang menjadi momok bagi semua negara.
“Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semuanya,” kata Presiden.
Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah bersama Bank Indonesia untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan.
Sehingga, lanjut Presiden, semua dapat terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang.
“Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan, utamanya beras. Menurut Presiden, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.
“Tolong bupati, Wali Kota, Gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, sudah enggak musim sekarang ini, yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang) ‘Pak, baik Pak. Enggak ada yang naik Pak. Harga stabil Pak’. Saya cek langsung ke lapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah,” tegasnya.
Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah berhati-hati dalam menentukan tarif yang menjadi kewenangannya, misalnya tarif air dan angkutan.
Kepala negara meminta agar penyesuaian tarif dihitung secara tepat karena bisa berpotensi menaikkan tingkat inflasi di daerah tersebut.
“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen karena data yang masuk ke saya ada,” ungkapnya.
Presiden juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia terus menyampaikan informasi ke daerah sehingga daerah memiliki data terkait inflasi.
Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah untuk mengintervensi kenaikan inflasi di wilayahnya.
“Semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya enggak usah mengulang,” ujar Presiden
Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, imbuh Presiden, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik.
Pada kuartal III-2022, sambung Presiden, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.
“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kata Presiden, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.
Usai membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se Indonesia, Presiden kemudian mengikuti 4 (empat) sesi panel dengan pembahasan mengenai penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha.
Sejumlah menteri terkait menjadi pembicara dalam sesi tersebut dengan membawakan topik pembahasan yang relevan.
Para menteri yang hadir sebagai panelis yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga hadir secara daring melalui konferensi video.
Komentar