tegas.co, KENDARI, SULTRA – Khawatir Terjadi Persekongkolan Terkait Penerapan Uang Pangkal, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sudarmanto Saeka kwatir, karena itu harus UHO dapat melakukan evaluasi kembali terkait besaran uang pangkal, dinilai sangat membebani mahasiswa.
“Saya khawatir jangan sampai ditetapkan, bahwa untuk ilmu sosial besarannya sekian, Rp 3 sampai 5 Juta, terus untuk ilmu eksakta misalnnya yang saya dengar Rp 10 Juta, bahkan saya dengar sampai ratusan, benar atau tidak, jangan sampai ini hasil kongko-kongkoan antara panitia,” sebutnya, saat dikonfirmasi diruang kerjanya di DPRD Sultra, Senin (11/7).
Sehingga kata dia, masyarakat yang memilki kemampuan akdemik, namun dari segi pinansialnya kurang mampu, tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi.
“Jangan sampai dari hasik kongko-kongkoan panitia dalam hal ini, ada masyarakat yang secara akademik dia mampu, tapi dari segi pinansial dia tidak mamapu, akhirnya dia tidak jadi kuliah, ini kan jadi persoalan,” terangnya.
Untuk itu, pria yang kerap disapa om Bob itu, menyarankan agar apa yang telah diterapkan oleh UHO dalam hal ini panitia, perlu dievaluasi ulang.
“Ya kalau saya dievaluasilah, berapa pendapatan perkapita masyarakat Sultra, terus baru ditetapkan, agar tidak terjadi permasalahan seperti ini. Idealnya itu Rp 1 sampai 2 Juta saja,” ucapnya.
Hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia lanjut dia, melakukan hal seperti itu, tapi hal tersebut hanya diperuntukan kepada mahasiswa yang lulus melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN), Namun dalam penetapan besarannya, beberapa perguruan tinggi selalu menyesuaikan dengan pendapatan perkapita masyarakat.
“Kalau kami, khususnya di Komisi IV menilai, uang pangkal ini wajar diadakan, tapi yang pertama catatannya adalah harus disesuaikan,” pungkasnya.
FA
PUBLISHER : HERMAN