tegas.co., KONSEL, SULTRA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pembahasan data Kabupaten Konsel Tahun 2017 Dalam Angka bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin. Kamis, 30/11/2017).
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Konsel, Dr H Arsalim Arifin, SE M.Si, Kepala BPS Provinsi Sultra, Ir Atqo Murdiyanto, M.Si, Kepala BPS Kabupaten Konsel, Waode Sri Marjanawati Oba, SE M.Si, Wakapolres Konsel, Kompol Mardiyani Tyas, Kasi Intel Kejari Konsel, Ramadhan, SH, serta para pimpinan SKPD, Kabag, Camat lingkup Pemda Konsel bertempat di Hotel Wonua Monapa Resort.
Wabup Konsel, Dr H Arsalim Arifin mengaku sangat mengapresiasi terlaksananya FGD ini, yang di gagas oleh BPS bersama Pemda Konsel untuk menyamakan data dalam satu aplikasi dan dengan angka yang terukur. Tentunya, ini sangat membantu Pemda dalam mengambil suatu kebijakan, perencanaan pembangunan demi terwujudnya Desa Maju Konsel Hebat.
“Kita akui, data yang ada memang masih tidak sesuai antara data Kementrian, BPS dan data Pemda memang berbeda. Sehingga ketika ada bantuan dari pusat kita masih minim/kekurangan, akibat tidak sinkronnya nilai dan jumlah data tersebut,” papar Arsalim Arifin.
Sehingga, lanjut Ketua Koni Konsel ini, sebagai pimpinan daerah sangat mendukung penuh pembentukan forum data, agar kedepan lebih relevan dan lebih akurat. Oleh karenanya di tahun 2017 ini Pemda Konsel akan membentuk Forum Satu Data yang anggotanya para ahli data, gabungan instansi SKPD Pemda Konsel dan di operasikan lewat aplikasi berbasis web, dan pembuatan aplikasi ini sudah di anggarkan dan domainnya di Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE).
“Saya minta gabungan instansi anggota Forum data di pimpin Balitbang dan bertanggung jawab penuh agar lebih fokus, minggu depan semua anggotanya sudah harus di SK kan,” tegas pasangan H. Surunuddin Dangga ini.
Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Konsel ini, di Tahun 2018 mendatang Forum Data sudah bisa bekerja dan bisa menghasilkan penyelenggaraan data yang akuntabel, berintegritas dan mudah di akses oleh publik serta lebih terkini. Dan tentunya sudah bisa menjawab pertanyaaan yang berkepentingan dengan akurat, karena tidak ada perbedaan data dengan yang lain, dan hasilnya di harapkan pertumbuhan ekonomi kita bisa naik di angka minimal 8 persen dari 6,97 persen saat ini, diatas nasional 5,6 persen.
“Jika terkendala masalah server, BPS sudah bersedia menampung data kita di servernya, baik data dari 15 tahun yang lalu. Semua akan tersimpan dalam satu portal data berisi diseminasi dan rilis data,” pungkas Ketua LPTQ Konsel ini.
“Tujuan forum diskusi ini adalah menyatukan persepsi dalam mengolah suatu data, dimana sesuai Keputusan Kepala BPS RI No 5 Tahun 2000 Tentang System Statistik data terdiri dari 3 jenis, yakni Data Dasar yang di kelola BPS, Data Sektoral yang bersumber dari Instansi SKPD serta Data Khusus dari penelitian yang di lakukan perguruan tinggi,” ungkap Kepala BPS Provinsi Sultra, Ir Atqo Mardiyanto.
Atqo Mardiyanto mengaku, pihak BPS hanya mengelola Data Dasar dan terbatas baik Data Makro maupun Mikro dan hasilnya bisa berbeda dengan di daerah. Sehingga dirinya meminta kepada pihak Pemda untuk membantu BPS memberikan data akurat secara mendetail melalui Data Sektoral yang berkualitas oleh instansi SKPD, yang selama ini sumbernya hanya diambil dari sensus Ekonomi Nasional.
“Dan kerjasama antara BPS dan Pemda ini di bolehkan dan diatur dalam UU dalam menyamakan data, sehingga Tahun 2018 Pemda Konsel diharapkan bisa membentuk suatu Forum Data dan bisa menggabungkan semua data ke satu data dalam satu aplikasi metadata berbasis web, agar angka statistiknya sama, dengan istilah “Satu Data Untuk Pembangunan/Basis Data Terpadu” yang terintegrasi ke provinsi maupun nasional, yang mana hal ini sudah diterapkan oleh Provinsi Sultra, dan bisa di akses via Smartphone,” jelas Atqo Mardiyanto.
Sehingga kedepan, tambah Atqo Mardiyanto, semua data semakin baik karena satu data akan standart, konsep dan definisinya sama, lebih akurat, Up date, dan instrumen cara pengambilan data harus benar. Sehingga berdampak kepada perencanaan pembangunan yang teratur dan tepat sasaran, karena data ini juga menjadi acuan pihak Bappenas dan Kementrian terkait.
“Biasanya jika datanya bagus wilayahnya pasti maju, sehingga para Investor akan melirik potensi daerah tersebut dengan hanya melihat data BPS tanpa berkunjung langsung ke lokasi. Dan direncanakan mulai januari 2018 BPS akan melakukan Survey Potensi Desa di Konsel, akan mendata ulang seluruh potensi yang ada di desa melalui citra satelit dan survey faktual seperti areal persawahan, karena banyaknya sawah yang berubah fungsi, hasilnya akan menjadi indikator program Bappenas dan Kemendes kedepan,” ujar Atqo Mardiyanto menambahkan.
REPORTER: MAHIDIN
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar