Sebanyak 84 Aparat Sipil Negera (ASN) lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali dirotasi. Alhasil, rotasi jabatan itu merupakan Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi No. 406 tahun 2019.
Puluhan ASN tersebut dari tingkatan esalon/golongan tiga (III) dan empat (IV) dilantik berdasarkan surat keputusan tersebut. Kendati rotasi itu merupakan bagian dari upaya pemkab untuk memaksimalkan kinerja ASN kedepan.
Bupati Wakatobi Arhawi saat melantik ASN, Senin (1/07/2019), mengatakan, pengangkatan, pergantian tenaga administrator dan pengawas lingkup Pemkab Wakatobi merupakan hal biasa. Hal itu adalah bagian penekanan Kemenpan dan RB terhadap pemerintah pentingnya dilakukan evaluasi kinerja dilingkup pemkab.
“Bahwa pelantikkan ini didalamnya ada tanggung jawab besar, dimana pemerintah melalui Kemenpan RB telah menyetujui pemberlakuan pembayaran tunjangan kesejahteraan ASN. Sehingga kita di daerah harus mempersiapkan sejak awal dengan menempatkan ASN sesuai kapasitas,” ungkapnya.
Ia menuturkan, jika masih adanya kelemahan ASN pada satuan unit kerja dimasing-masing badan dan kantor utamanya pengawasan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Olehnya itu, pelantikan itu merupakan upaya membenahi ASN untuk selalu menjalankan tugas demi kepentingan umum.
“Yang harus dievaluasi setiap waktu ditubuh ASN adalah mental. Karena terkadang masih tercatat sebagai ASN lingkup Pemkab Wakatobi namun jarang masuk kantor. Mungkin ini sebagai lemahnya pengawasan. Sehingga ASN dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam pelayanan,” tegasnya.
Kembali Ia mengingatkan kepada ASN bahwa tatakelola dalam birokrasi menjadi hal penting untuk dibenahi sebab kedepan pemberlakukan Tunjangan kinerja (Tuki) akan mulai diterapkan. Dilain pihak juga pemerintah butuh sumber daya (ASN) untuk menggerakkan program pembangunan daerah.
“Terkadang birokrasi ini lambat berpikir, ada juga yang berpikir apatis sehingga lamban dalam melaksanakan tugas. Olehnya itu semua ini tak terlepas dari penilaian,” ucapnya.
Arhawi mengungkapkan, rotasi jabatan itu bukan disebabkan politik, tapi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung memaksimalkan kinerja sumber daya manusia (ASN) agar lebih baik lagi.
“Mungkin ada yang melihat sebagai fenomena baru, namun yang dilantik ini bukan berdasarkan latar belakang pemilu namun lebih kepada profesionalisme,” ujarnya.
RUSDIN
Komentar