TEGAS.CO., BUTON UTARA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara (Butur), Nasri, meminta kepada tim Satuan Tugas (Satgas) untuk memberikan data terkait Covid19 (Virus Corona) secara benar dan transparansi.
Hal ini disampaikannya kepada sejumlah awak media, di Sekertariat Forum Jurnalis Butur (FJButur), pada Selasa 28 April 2020.
Nasri mengatakan, bentuk keseriusan satgas Covid19 di Buton Utara harus nampak agar apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat dapat diakses dengan baik berdasarkan data yang riil dan sejalan bersama pihak kecamatan dan desa.
“Jangan seperti kemarin-kemarin, data yang dikeluarkan oleh satgas berbeda dengan yang ada di lapangan dan yang diungkapkan oleh PKM dan Camat. Sudah cukuplah masyarakat terdampak sosialnya, jangan lagi diresahkan dengan Corona yang tidak jelas datanya dan berbeda-beda,”ujar Nasri.
Nasri juga menyarankan agar percepatan diadakannya APD lengkap dan alat pendeteksi sangat diperlukan, sehingga jika ada yang dinyatakan terpapar virus ataupun ada gejala maka yang menjadi garda terdepan berani menangani pasien.
Mengingat Butur saat ini berada ditiga wilayah yang telah menjadi zona merah terhadap penularan wabah Covid19.
“Pendeteksi diperlukan sehingga siapapun yang dari zona merah masuk di Butur dapat terdeteksi sebab tidak ada jaminan bahwa mereka belum tentu tidak positif Corona sekalipun tanpa gejala, siapa yang bisa menggaransikan bahwa Corona benar-benar belum masuk di Butur?,”ucapnya.
Maka dari itu, lanjut Nasri, Virus Corona ini hanya bisa dideteksi oleh alat agar dapat dikatakan terjangkit atau tidak, bukan hanya melalui analisa ataupun berandai-andai.
“Saya dari awal adanya Corona hingga saat ini turun lapangan mensurvey fasilitas dan data warga yang keluar masuk. Jangan ada kata lelah dan jauh. Kalau kita cape’ untuk rakyat, itu adalah seni,”kata Nasri.
Dia meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan pencegahan wabah Covid19, agar tidak bermain-main deng virus tersebut.
“Intinya, transparansi data harus ada, agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan jumlah yang masuk ke wilayah Butur, yang dinyatakan status ODP, PDP ataupun OTG,”imbuhnya.
Di samping itu, Juru bicara satgas Covid19, Dokter Ali Badar mengatakan, pihaknya sudah bekerja sesuai SOP terkait penyampaian ke publik. Mengenai data yang diberikan, pihaknya melakukan input melalui survailance puskesmas dengan rekap akhir ke Dinas Kesehatan.
Data yang ada sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh protokol kesehatan termasuk menentukan klaster untuk mempermudah penulusuran kontak setiap orang dengan data yang akan disampaikan ke pusat.
“Status ODP, PDP, OTG hingga pasien dinyatakan positif adalah tupoksi tenaga kesehatan melalui rapid tes,”kaya Ali Badar.
Untuk APD lengkap hanya digunakan untuk merujuk pasien yang dicurigai positif Covid19 diruang isolasi.
“Kami sudah memesan 10 hari lalu,”terangnya.
Diharapkan semua pihak bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing sebab Corona adalah masalah bersama.
S Y P