tegas.co, ACEH SINGKIL – Penyaluran bantuan pangan non tunai yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk masyarakat daerah Kabupaten Aceh Singkil, tidak lagi melibatkan Keucik (Kepala desa-red)) karena banyak terindikasi praktek ketidak jujuran.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Syaifuddin saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Dinas Sosial setempat, Rabu (1/3).
“Keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman ditahun-tahun yang lalu, sebelum peluncuran KKS namanya adalah BLSM dan BLT yang dananya diambil di kantor Pos, ” kata Syaifuddin.
Proses penyaluran kartu KKS, kata Staiduddin, banyak bermunculan pada waktu itu polemik ditengah-tengah masyarakat, akibat tidak tepat sasarannya penyaluran kartu untuk masyakat tidak mampu itu, akibat timbulnya kecemburuan sosial. “Bahkan ada Keuchik yang tidak membagikan kartu, hanya gara-gara keluarganya tidak mendapatkan, kartu sakti Presiden itu, ” ujarnya.
Dikatakan, saat ini proses pembagian KKS sudah tersebar untuk Masyarakat Aceh Singkil, dan di 11 Kecamatan ada 16 pendamping dalam proses pengambilan dana KKS di kantor-Kantor Pos.
Sedangkan kriteria untuk masyarakat yang mendapatkan KKS itu berdasarkan Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten setempat.
Sementara sejumlah Kepala Desa yang dihubungi, wartawan menyebutkan, penyaluran KKS yang ditangani Dinas Sosial melalui TKSK masih tidak begitu maksimal, dan tidak tepat sasaran.
“Pihak Dinas yang terkait dari tahun ke tahun sejak kartu BLSM, BLT dan hingga sekarang nama kartunya diganti menjadi KKS sama sekali tidak pernah melibatkan Keuchik,” kata Jamirin salah satu Keuchik Ujung bawang.
MAN / HERMAN