tegas.co., KONKEP, SULTRA – Warga Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra) Keluhkan pekerjaan jalan Tani Desa.
Pasalnya, warga menganggap pekerjaan tersebut asal-asalan dan tertutup. Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), harus diperuntukan sesui kebutuhan desa dan sifatnya harus transparan.
Pembangunan tersebut, sifatnya tidak transparan dikarenakan papan proyek tidak terlihat.,”Pekerjaan ini tertutup, kenapa saya bilang tertutup, karena biar papan proyek dan Papan informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), tahap 1 tidak ada yang di pasang, baru tidak ada juga rapat di desa tentang ADD dan DD”. Ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya saat ditemui awak media, Minggu (8/9/2017).
Pemerintah desa dalam hal ini juga tidak membuat struktur Tim Pengelola Kegiatan(TPK), “Tidak ada juga TPK yang dibuat di desa, bahkan Pak Kades juga jarang sekali muncul disini kecuali ada proyek, baru dia muncul”. Tambahnya lagi.
Warga juga mengatakan, pekerjaan tersebut asal-asalan saja karena tidak dilakukan penimbunan, “Jalan yang dikerja hanya sebatas pembukaan jalan saja karena tidak ada penimbunannya, Sekitar 700 meter itu jalan tani yang dirintis. Masa hanya dibuka begitu saja, tidak dilapisi dengan timbunan lain. Kalau hujan tidak bisami kita pergi di kebun,”Imbuhnya.
Sementara itu di tempat yang berbeda, Pelaksana Tugas (Plt) Desa Mata Baho, Akbar mengakui, tidak adanya papan informasi anggaran APBDes tahun ini yang berkisar sekitar Rp800 juta, tetapi dirinya membantah tidak transparan masalah anggaran DD dan ADD tahap satu 2017.
“Sebelumnya saya sudah rapatkan bersama warga soal ADD dan DD tahap satu 2017, walaupun pada saat pekerjaan tidak ada papan informasinya, saya akui itu,”kata Akbar saat dikonfirmasi melalui via telepon.
Akbar juga membenarkan, soal jalan tani yang dikeluhkan warga, bahwa jalan yang panjang sekitar 700 meter itu memang tidak ditimbun.
Alasannya, karena jalan yang meghabisakan anggaran, Rp151 juta itu tidak memiliki RAB dan terbilang tidak cukup.
“Memang tidak ditimbun itu, karena sebelumnya tidak ada RABnya. Nanti belakangan baru ada RABnya kalau itu ditimbun. Tapi saya tidak mau, karena anggarannya hanya sedikit, tidak cukup kalau mau ditimbun,” kata Akbar berkilah.
I R F A N
PUBLISHER : MAS’UD