tegas.co., BOMBANASULTRA – Gonjang ganjing terkait berapa kesanggupan Pemkab Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Bombana 2017, akhirnya terjawab.
Pemkab siap menggelontorkan anggaran sekitar Rp 2,2 Miliar. Meski terbilang minim, namun KPUD dan Panwas nyatakan sikap, siap menggelar PSU dengan anggaran tersebut.
Kesepahaman terkait anggaran PSU itu terplot saat rapat bersama antara Tim Badan anggaran DPRD, Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bombana bersama KPUD, Panwas serta pihak keamanan (Unsur TNI dan Polri) Jumat sore di ruang Rapat DPRD Bombana (19/5/2017).
Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Bombana, Andi Firman itu, berjalan cukup alot. Tarik-ulur terkait pagu anggaran masing-masing institusi penyelenggara (KPUD-Panwas) bersama pagu pihak keamanan menuai perdebatan panjang.
Dapat dimaklumi, sebab kesanggupan anggaran yang disediakan pemkab senilai Rp.2,2 Millar itu, dinilai jauh dari cukup, bila dibanding dengan total usulan PSU oleh pihak penyelenggara sebanyak Rp.6,7 Miliar. (lihat tabel).
Namun usai melewati perdebatan panjang (Rasionalisasi dan sinkronisasi) akhirnya masing-masing instansi penyelenggara PSU, ikut menyepakati pagu anggaran sebesar Rp.2,2 Milliar.
Rapat dimulai sekitar pukul 14. 30 wita, diawali dengan membacakan ketersediaan cadangan anggaran PSU yang dimiliki pemkab Bombana hanya sebesar 1 Miliar. Praktis pembacaan anggaran itu, membuat pihak penyelenggara pesimis.
Namun ditengah pembahasan, Ketua TAPD Pemkab Bombana yang dipimpin Sekda Bombana H. Burhanuddin HS, NOY mengatakan, pemkab masih bisa mengupayakan dana tambahan sekitar 1 miliar lebih, guna mewujudkan agenda nasional atau perintah MK, terkait PSU Pilkada Bombana yang sudah dijadwal 30 Mei mendatang.
Hadirnya upaya dana tambahan itu, menjadi titik terang kepastian digelarnya PSU Bombana. Dengan pembagian, KPUD Rp.1,2 Miliar, Panwas Rp.600 juta, sisahnya Kepolisian Rp. 300 juta serta TNI Rp. 100 juta.
Usai pembahasan, Ketua DPRD Bombana Andi Firman menegaskan, tidak ada lagi alasan untuk tidak digelar PSU, sebab anggaran terkait itu, sudah diplot secara bersama. “Anggaran itu sudah aman. Jadi tidak ada alasan lagi, untuk tidak PSU. Karena tadi, menurut KPU dengan anggaran Rp.1,2 milliar itu, mereka sudah bisa jalan. Pengakuan panwas juga, dengan anggaran 600 juta itu, sudh bisa jalan. Tinggal TNI dan Polri. Tadi sudah diplot juga bahwa kepolisian itu Rp.300 juta sementara TNI itu 100 juta,” ujarnya.
Andi Firman berharap agar penyelenggara menepati janjinya, dengan menjalankan PSU sesuai tupoksinya, serta mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama menjaga keamanan sehingga PSU berjalan aman, sukses tanpa ada kecurangan.
“Ciptakanlah PSU yang bersih, murni, bebas kecurangan. Mari bersama membantu TNI dan Polri untuk menjaga keamanan bersama. Saya pun meminta kepada kedua paslon terkait ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Bombana H. Burhanudin mengatakan, pemkab bakal malu bila tidak sanggup menggelar PSU hanya akibat tidak punya dana. “Ini adalah agenda Nasional, ini pula perintah dari MK. Ya..Sehingga mesti diupayakan. Makanya ketika saya didesak seperti tadi, saya katakan, kalau sekitar Rp.1,2 milliar itu, kami masih bisa upayakan,”ujar Burhanuddin usai rapat.
Anggaran tambahan itu, Sambung Sekda bakal disiasati pada item anggaran yang belum digunakan Pemkab. “TPAD itu punya cara untuk mengambil dana dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diakhir tahun. Salah satu contohnya itu, perayaaan HUT Bombana, Itu kan pelaksanaannya di Bulan Desember. Nah kalau kita gunakan sekarang, kan tidak ada pengaruhnya. Nanti kita anggarkan lagi di APBDP,”jelasnya.
Mantan Kadis Perhubungan Sultra ini mengatakan, Dana pemkab itu selalu ada, hanya untuk Pos terkait PSU yang tidak sempat dianggarakan.”Saya tidak usah sebutkan secara detail, yang jelas ada anggaran yang bisa kita gunakan (Kalau cuma Rp.2,2 Miliar). Dan itu kalau kita gunakan, tidak menyalahi aturan yang ada. Yang jelas kita akan upayakan, apa lagi ini agenda nasional. Ini juga didukung oleh peraturan yang ada, kita dibenarkan untuk melakukan pergeseran. Ini pun sudah ada restu berupa surat dari badan keuangan Pemerintah Provinsi Sultra,” jelasnya.
Sementara itu, ketua KPUD Bombana Arisman mengaku akan memaksimalkan anggaran Rp.1,2 Milliar itu demi terselenggaranya PSU Kabupaten Bombana. “Ya..tentu kita akan maksimalkan anggaran yang ada. Jika cuma itu, ya tentu kita upayakan. Insya Allah kita akan laksanakan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Panwas Kabupaten Bombana, Darma saat dikonfirmasi, mengatakan akan menghilangkan sebagian item kegiatan, diantaranya agenda konsultasi. “Yang jelas jauh dari apa yang kami ajukan. Terpaksa kami harus hilangkan sebagian biaya-biaya lainnya. Diantaranya seperti konsultasi, hingga biaya lain seperti biaya soal gakumndu”singkatnya.
Diketahui PSU Bombana telah dijadwal akan digelar 30 Mei 2017 mendatang. Perintah PSU berdasarkan putusan MK yang meminta PSU di 7 TPS di empat kecamatan di wilayah Bombana 26 April lalu.
DAR
PUBLISHER : MAS’UD