Ti urang, ku urang, keur urang. Perkataan ini dilontarkan oleh ketua P2KD Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat agar pemilihan Pilkades yang sebentar lagi akan dihelat lancar, aman dan tingkat partisipasi pemilih meningkat.
Dilansir dari visi.news Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di 5 desa di Kecamatan Cileunyi jelang pemilu serentak 26 Oktober mendatang mulai gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi tersebut terkait tahapan pilkades oleh P2KD untuk memperkenalkan 23 calon kepala desa (calkades) di 5 desa kepada masyarakat yang akan dipilih nanti, terutama kepada para calon pemilih.
Pantauan visi.news Sabtu (21/10/2019), tahapan yang dilakukan P2KD berupa pemasangan spanduk dan baliho bergambar para calon kepala desa (calkades) serta tulisan berupa ajakan serta imbauan.
Sudah barang tentu sosialisasi pilkades akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Selain anggaran daerah yang dikeluarkan para calkades pun harus mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk mempromosikan visi misinya hingga sampai ke masyarakat level bawah yang akan memilihnya.
Aroma persaingan pun cukup ketat di antara para calkades untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat para pemilih, seperti mendatangi langsung masyarakat, memberi bantuan, berbagi sembako, bahkan tak menutup kemungkinan cara-cara kotor pun berani mereka lakukan.
Hal ini dipandang sah-sah saja di dalam demokrasi yang tengah diterapkan saat ini. Peluang menang cukup besar tentu akan diraih para calon pemimpin yang memiliki modal besar sebab dia mampu menyampaikan visi dan misinya hingga masyarakat level terbawah. Akan tetapi untuk mereka yang bermodal pas-pasan harus puas mensosialisasikan visi dan misinya dengan anggaran seadanya walaupun ia mempunyai visi yang bagus untuk kemajuan desa yang kelak dipimpinnya.
Tetapi setiap calkades akan melakukan cara apapun agar terpilih. Sebagian dari mereka ada yang berusaha menggandeng para pemilik modal (kapitalis) untuk mengongkosi proses pemilihan. Mulai dari sosialisasi, hingga terpilih menjadi pemimpin.
Tentu semua itu tidak gratis, akan ada simbiosis mutualisme antara si calon pemimpin dengan para pemodal tadi. Dimana prinsip demokrasi adalah tidak ada makan siang gratis semua ada timbal baliknya harus saling menguntungkan.
Begitulah dalam sistem demokrasi liberal yang asasnya adalah materi dan kebebasan. Kalangan yang kuat dari sisi materi potensi kemenangannya besar sekalipun kemampuannya atau keahliannya tidak sebaik lawan politiknya. Materi yang ia atau kroninya miliki akan menghantarkan dia menjadi seorang pemenang. Baik dengan cara yang legal ataupun melanggar. Inilah watak alami di alam demokrasi kapitalisme yang meminggirkan peran agama dari kehidupan (sekulerisme), spirit ruhiyah ke arah rasa takut ketika melakukan kecurangan pun demikian terpinggirkan.
Berbeda jauh dengan Islam. Sebagai agama yang paripurna Islam memiliki aturan yang rinci terkait masalah pemilihan pemimpin dari level tertinggi hingga terbawah. Tahapannya pun simpel dan praktis serta tidak mengeluarkan biaya besar. Khalifah akan menunjuk langsung para wali, amil (pemimpin setingkat gubernur dan kabupaten/kota) hingga pemimpin daerah level terbawah.
Dalam Islam akidah yang menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk dipilih menjadi pimpinan. Syaratnya pun hanya dua. Pertama syarat in’iqad yakni Islam, laki-laki, balig, berakal, adil (tidak fasik), merdeka dan mampu. Kedua syarat afdhaliyah (keutamaan) yakni seorang mujtahid, syarat ini tidak wajib namun lebih utama jika dimiliki oleh sosok pemimpin.
Lantas apakah kinerja tidak penting menjadi pertimbangan? Tentu tidak, justru kinerja prima dan bertanggung jawab akan ada pada pemimpin dengan latar belakang akidah dan ketakwaan Islam yang kokoh. Pemimpin bertakwa akan menyadari posisinya sebagai pengurus rakyat, dalam salah satu hadis Rasulullah Saw bersabda, “Iman Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat diurusnya.” (Muslim dan Ahmad).
Ketakwaan pada Allah akan melahirkan pemimpin yang memiliki rasa takut melanggar perintah-Nya. Ia sadar pasti setiap perbuatannya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga ia akan menjauhkan diri dari korupsi, bertindak sewenang-wenang kepada warganya dan segala hal curang.
Inilah perbandingan proses pemilihan antara dua sistem yakni demokrasi dan Islam. Dimana demokrasi adalah sistem yang rusak bekerja seperti mesin penghancur sebaik apapun penguasa atau pejabat akhirnya akan rusak.
Islam adalah sistem yang paripurna, dan jika diterapkan secara kafah (menyeluruh) akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bishshawab.
IKA KARTIKA
IBU RUMAH TANGGA PENGEMBAN DAKWAH DARI BANDUNG