Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (28/05/2019).
Puluhan masa aksi yang tergabung dalam KBM IAIN Kendari ini meminta Kepala kepolisian Repoblik Indonesia mundur dari jabatanya karena dinilai tidak mampu menjaga anak buahnya dalam mengamankan aksi pada 21 – 22 Mei lalu di Kantor Bawaslu Repoblik Indonesia.
Kordinator aksi, Asman Budiman mengatakan, kejadian pada 21-22 Mei lalu ada sebuah penghianatan terhadap nilai – nilai Demokrasi.
“Kami sangat mengecam tindakan represif polisi yang berakibat menewaskan masa aksi kurang lebih 8 orang, olehya itu kami meminta Kapolri mundur dari jabantanya, karane telah gagal mengamankan anak buahnya,”ucap Asaman.
Selain itu juga massa mendesak pemerintah segera membentuk tim pancari fakta serta mengusust tuntas atas kematian ratusan anggota KPPS.
“Kami juga meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta, dan mengusut tuntas kematian anggota KPPS, 500 orang lebih dan 11 ribu lainnya yang jatuh sakit,”tagasnya.
Selain itu, masa aksi juga, mengecam pelangaran HAM 28 F yang dilakukan oleh Menkopolhukan dan Menkominfo yang memblokir sosial media yang berdampak merugikan UMKM di masyarakat.
Video
“Yang ketiga kami mengecam pelangaran HAM diatur dalam pasal 28 F yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Menkominfo yang memblokir sosial media yang berdampak merugikan negara dan terhadap usaha UMKM,”bebernya.
Saat aksi tak satupun anggota DPRD Sultra yang menerima massa aksi. Massa aksi akhirnya melakukan rasia di sejumlah ruangan di gedung DPRD itu.
D E K