Pemerintah daerah (Pemda) Buton, Sulawesi Tenggara, melalui Bupati Buton La Bakry, berharap pada survei akreditasi tahun ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton dapat terkreditasi sesuai standar nasional rumah sakit (Snars) edisi 1 (satu) tahun 2019.
La Bakry, menjelaskan besar harapan tentu tahun ini RSUD Buton dapat terakreditasi agar dapat layani semua masyarakat termaksud BPJS, sebab tahun ini jika tidak terakreditasi maka yang rasakan masyarakat itu sendiri.
“Sebab dari mana masyasakat mendapatkan biaya kesehatannya, sementara tingkat ekonomi pendapatan mereka belum menggembirakan. Karena sebagian besar masyarakat Buton mata pencahariannya petani dan nelayan skala kecil,”ujar La Bakry, usai pertemuan bersama tim survei akreditasi, di RSUD Buton, Senin (17/6/2019).
Masih kata dia, kegiatan ini merupakan program nasional untuk memastikan bahwa rumah sakit di Indonesia itu memenuhi standar nasional. Dengan memberikan penilaian atau akreditasi seluruh rumah sakit di indonesia termaksud RSUD Buton.
Dirinyanya berharap, kualitas layanan rumah sakit Buton ini bisa sama dengan kualitas layanan di rumah sakit lain di Indonesia, sehingga melalui poin akreditasi ini bisa kita tingkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Harapannya dalam penentuan akreditasi kali ini kita bisa memenuhi standar akreditasi nasional,”harap La Bakry.
Baca, https://tegas.co/2019/06/06/sebut-kerja-media-memalak-dan-menodong-pemprov-sultra-minta-maaf/
Kata La Bakry, kedatangan tim surveor akreditasi ini membawa angin segar atau kebaikan bagi semua, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit sebagai salah satu kewajiban utama, karena didalam pemerintahan salah satu yang paling utama adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Kata dia, di Buton khususnya di bidang Kesehatan masih banyak kekurangan tenaga teknis yang ditugasi mengawasi bidang kesehatan yang pada muaranya adalah menjadikan manusia di Buton ini menjadi manusia sehat dan produktif.
“Saat ini kita masih kekurangan dokter umum maupun spesialis sehingga ada beberapa kita menggangkat PTT atau tenaga honorer,”tuturnya.
SUPARMAN