Example floating
Example floating
Opini

Mewaspadai Status Negara Berkembang, Menjadi Negara Maju?

1210
×

Mewaspadai Status Negara Berkembang, Menjadi Negara Maju?

Sebarkan artikel ini
Mewaspadai Status Negara Berkembang, Menjadi Negara Maju?
Nelly M.Pd

Menarik untuk kita simak dan telaah bersama kondisi perpolitikan pemberitaan baru-baru ini, seperti yang dikutip dari laman Jakarta, CNBC Indonesia Amerika Serikat lewat US Trade Representative (USTR) yang telah merevisi daftar kategori negara berkembang mereka untuk urusan perdagangan internasional.

Beberapa negara yang semula ada didaftar negara berkembang seperti China, Brazil, India kini naik kelas jadi negara maju. Termasuk juga Indonesia dan Afrika Selatan, sebagaimana pengumuman USTR yang dikutip dari The Star, Minggu (23/3/2020). Revisi daftar ini sebenarnya untuk mempermudah Amerika Serikat melakukan investigasi ke negara-negara tersebut, mencari tahu apakah terdapat praktik ekspor yang tidak fair, seperti pemberian subsidi untuk komoditas tertentu.

Menanggapi hal ini ekonom INDEF mengatakan bahwa Indonesia malah akan mendapat kerugian dengan adanya status menjadi negara maju ini. Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, konsekuensi Indonesia ketika menjadi negara maju yaitu bakal dihapuskannya pula Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP (Generalized System of Preferences). Dengan fasilitas GSP, Indonesia sebelumnya bisa menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. Sehingga akan membantu bagi negara berkembang dan miskin untuk terus bertumbuh.

Bhima mengatakan, peniadaan GSP dengan status menjadi negara maju bisa menyebabkan meningkatnya beban tarif bagi produk ekspor asal Indonesia yang selama ini mendapat insentif. Saat ini menurutnya, ada total 3.572 produk Indonesia memperoleh fasilitas GSP. “Pastinya rugi, karena fasilitas perdagangan yang selama ini dinikmati Indonesia akan dicabut,” ujar Bhima kepadakumparan, Minggu (23/2).

Lebih lanjut, Bhima pun menyebut nantinya Indonesia juga bisa kehilangan potensi ekspor yang besar ke AS. Utamanya berkaitan dengan produk-produk unggulan seperti tekstil dan pakaian sebab insentifnya dihapus. Sehingga, ia bilang, defisit neraca perdagangan Indonesia bisa makin lebar. Per Januari 2020 ini, defisit Indonesia mencapai USD 864 juta. “Kalau Indonesia tidak masuk GSP lagi kita akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk. Ekspor ke pasar AS terancam menurun khususnya sektor tekstil dan pakaian jadi. Ini ujungnya memperlebar defisit neraca dagang,” kata dia.

Mengutip data statistik Kementerian Perdagangan (Kemendag), Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China. Pada 2019, nilai perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 26,975 miliar. Ekspor Indonesia ke AS sebesar USD 17,720 miliar, sedangkan Impor Indonesia dari AS sebesar USD 9,255 miliar. Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan dengan AS hingga USD 8,464 miliar.

Menyoal pengangkatan Indonesia menjadi negara maju itu, South China Morning Post (SCMP), Minggu (23/2) menyebut keputusan tersebut memang bertujuan agar negara-negara tersebut tidak memperoleh perlakuan khusus dalam perdagangan internasional. Presiden AS Donald Trump dinilai frustrasi karena World Trade Organization (WTO) memberikan perlakukan khusus terhadap negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional.

Selain itu, proses investigasi dugaan subsidi terhadap negara berkembang lebih longgar. Ujung-ujungnya, produk negara berkembang bisa dijual lebih murah dan dapat menggilas produk sejenis di negara maju. “China dinilai sebagai negara berkembang. India sebagai negara berkembang. AS sendiri disebut negara maju. Menurut saya, AS juga bagian dari negara berkembang,” kata Trump pada bulan lalu saat kunjungan ke Davos, Swiss.

Sementara, The Star, menyebut alasan lainnya bila Trump menuding Pemerintah Xi Jinping memberikan subsidi terhadap produk ekspor Negeri Tirai Bambu, sehingga memperlebar defisit neraca perdagangan dengan AS. Direktur Studi WTO di Beijing, Xue Rongjie menilai keputusan terbaru tersebut dapat mengganggu sistem perjanjian dagang antarnegara yang telah berlaku saat ini. “Sikap tersebut akan mengganggu kepentingan China dan negara anggota WTO,” ungkap Xue.

Melihat fakta-fakta di atas bahwa dengan adanya revisi status Indonesia dan Negara lain sebagai Negara maju justru merugikan dan menegaskan kembali pada dunia bahwa ini adalah skenario bagaimana agar hegemoni AS atas perdagangan global tetap bisa berjalan. Inilah sejatinya sistem kapitalis yang saat ini memang hampir menguasasi negara-negara di dunia di bawah cengkraman AS sendiri sebagai negara adikuasa. Dimana tujuannya adalah ingin mencengkram dan menguasasi baik perpolitikan, ekonomi, sistem kehidupan dan semua kekayaan alam di negeri-negeri berkembang atas nama investasi yang pada dasarnya merupakan nama lain dari penjajahan termasuk negeri yang kita cintai ini Indonesia.

Sebenarnya negeri-negeri muslim, terlebih bangsa ini sangat mungkin menjadi negara maju, mandiri serta berdaulat, tidak tergantung dengan negara barat. Apalagi Indonesia adalah negeri yang Allah SWT limpahkan kekayaan alam melimpah ruah dari sabang sampai merauke, negeri gemah ripah loh jinawi, subur. Tentunya kemajuan dari segala lini kehidupan itu sangat mudah untuk bangsa ini raih, tetapi karena tata kelola negara yang berkiblat dan mengadopsi istem aturan barat kapitalis, maka bisa kita lihat sudah hampir 75 tahun negeri ini merdeka masih tergantung ekonomi, utang, pada asing dan belum mandiri berdaulat sepenuhnya.

Lalu bagaimana kita dapat keluar dari cengkeraman kapitalisme global tersebut?, sebagai negeri muslim terbesar di dunia tentu kita harus melihat bagaimana catatan sejarah yang ditorehkan Islam yang dibawa Rasulullah dulu terbukti menjadikan Islam sebagai ideologinya mampu menjadi mercusuar peradaban selama lebih dari 1300 tahun lamanya. Dia lah Daulah Khilafah Islamiyah. Institusi penerap syariat Islam yang unggul disegala bidang kehidupan.

Bukan cuma berhasil membangun infrastruktur dan memajukan perekonomian. Namun mampu mencetak manusia-manusia beradab taat syariat, serta melahirkan para generasi unggul cahaya peradaban. Maka melepaskan diri dari cengkraman hegemoni kapitalis dunia tentu juga harus merujuk pada tatanan pengaturan Islam.

Jika hegemoni kapitalis telah dilakukan dengan menggunakan negara adikuasa dunia (yaitu Amerika Serikat), maka untuk dapat melawan itu kita harus menggunakan kekuatan negara adikuasa juga. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi? langkah-langkah penting yang harus diakukan sistem Islam Khilafah untuk menghentikan hegemoni ekonomi kapitalis dunia ini adalah yang pertama Menggunakan emas dan perak sebagai mata uang negara. Untuk dapat melepaskan diri dari dominansi Dollar AS tidak hanya dengan menggunakan mata uang lokal manapun. Sebab, jika sandaran pencetakan mata uang lokal adalah Dollar AS, maka jika mata uang lokal mau melawan Dollar AS, itu sama dengan bunuh diri.

Oleh karena itu, mata uang yang dapat melawan dominansi Dollar AS hanyalah emas dan perak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dinar dan Dirham. Mengapa? karena, emas dan perak merupakan mata uang mandiri. Emas dan perak memiliki nilai intrinsik. Dapat dicetak tanpa harus disandarkan pada mata uang apapun. Emas dan perak nilainya stabil. Tidak akan pernah mengalami inflasi. Dengan demikian, jika negara Khilafah mau menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya, maka negara ini secara ekonomi tidak akan dapat dikendalikan dan didikte oleh negara kapitalis dunia.

Emas dan perak ini harus menjadi mata uang untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian proses ekspor dan impor akan dapat berlangsung dengan sangat adil (fair). Mengapa? Jika negara harus mengekspor komoditasnya, maka harus ditukar dengan mata uang emas atau perak, dan tidak boleh ditukar dengan lembaran-lembaran kertas Dollar AS, yang sebenarnya tidak memiliki nilai sama sekali. Demikian juga sebaliknya.

Kemudian langkah yang kedua yaitu Mewujudkan perekonomian yang mandiri. Untuk mewujudkan pembangunan ekonominya, Khilafah tidak boleh dengan menggunakan utang luar negeri. Seluruh proses pembangunan yang dilakukan harus menggunakan kekuatan ekonominya sendiri. Seluruh rakyat harus didorong untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program pembangunan ini, khususnya peran sertanya dalam menginfakkan harta kekayaannya untuk membantu negara dalam membiayai pembangunan ekonominya.

Dengan terwujudnya pembangunan ekonomi yang mandiri ini diharapkan Khilafah tidak bergantung lagi pada negara adidaya kapitalis dunia, serta tidak akan menjadi negara yang terjajah lagi. Semua kebutuhan ekonomi rakyatnya dapat dicukupi oleh industri-industri yang telah dibangun di dalam negerinya.

Langkah yang ketiga yaitu Mengubah strategi pembangunan ekonomi. Negara Khilafah tidak boleh terjebak dengan strategi pembangunan yang telah dibuat oleh negara adikuasa kapitalis dunia. Strategi pambangunan tersebut dikenal dengan teori five-stage scheme (skema lima tahap) yang pernah diusulkan oleh WW Rostow. Inti dari strategi pembangunan yang diusulkan oleh WW Rostow ini: negara berkembang yang ingin menjadi negara industri maju harus memulai tahapan pembangunannya dari pembangunan ekonomi di sektor hulu terlebih dulu, baru kemudian pembangunan ekonomi ke sektor hilir.

Maknanya, pembangunan ekonomi negara berkembang harus dimulai dari sektor pertaniannya terlebih dulu. Selanjutnya secara bertahap (ada 5 tahap) menuju ke tahap akhir, yaitu menjadi negara industri maju, yang ditandai dengan penguasaannya terhadap industri berat. Strategi pembangunan seperti ini sesungguhnya sangat menipu dan merugikan negara berkembang. Mengapa? karena, prasyarat untuk mewujudkan swasembada pertanian saja (misalnya di tahap 1), negara ini harus mengimpor berbagai sarana produksi pertanian, seperti: alat berat (traktor), bibit unggul, pupuk, pestisida dsb. Darimana kebutuhan tersebut didapat? Tentu dari negara kapitalis. Darimana dana untuk membiayai impornya? Dari utang negara kapitalis.

Oleh karena itu, setelah negara berkembang ini berhasil mewujudkan pembangunan sektor pertaniannya (tahap 1), apa yang terjadi? Jawabannya, utangnya langsung menumpuk dan negara ini akan langsung terjebak dengan jebakan utang (debt trap). Selanjutnya proses penjajahan ekonomi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akan sangat mudah terjadi.

Jika demkian, bagaimana pengaturan sistem Islam Khilafah harus mewujudkan strategi pembangunannya? Caranya adalah dengan membalik strategi pembangunan-nya, yaitu pembangunan ekonomi harus dimulai dari sektor hilir, baru kemudian ke sektor hulu. Artinya, pembangunan ekonomi harus dimulai dengan mewujudkan industri berat dan strategis terlebih dulu. Jika industri berat ini sudah terwujud, untuk proses pembangunan ekonomi di sektor yang lebih ringan tentu akan lebih mudah diwujudkan.

Beginilah sistem Islam memberi solusi agar bangsa kita dan negeri-negeri muslim lainnya di dunia bisa bersatu untuk menerapkan sistem aturan bernegara sebagaimana dahulu kanjeng Nabi contohkan dengan menerapkan Islam kaaffah yang pasti akan membawa berkah.

Oleh : NELLY, M.Pd (Aktifis Peduli Negeri, Penulis, Pemerhati Umat, Sosial dan Politik)