Oleh: Kumala Devi (Aktivis BMI Makassar)
Mulut manis, semanis madu
Agaknya peribahasa ini cocok untuk di sematkan kepada para pangusa Negeri ini di mana apa yang di berikan hanya berwujud ucapan di mulut manis mereka saja tanpa kejelasan pembuktian. Hingga masyarakat kenyang hanya dengan mendengar semua perkataan dengan retorika tingkat tinggi tapi minus isi ujung-ujungnya cuma janji.
Seperti yang belakangan ini ramai di perbincangkan di jagat sosial media terkait pemotongan pembayaran UKT/SPP PTKIN seluruh Indonesai yang dibatalkan. Di mana sebelumnya pada 6 April lalu, seperti yang di lansir CNN Indonesia, Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan akan memotong pembayaran UKT/SPP untuk mahasiswa PTKIN seluruh Indonesaia. Hal ini tentu membawa angin segara bagi setiap orang tua di tengah krisis yang berlangsung saat ini. Namun, belum juga terealisasikan kini hal itu berbuah pembatalan oleh Kemenag sendiri.
Pembatalan tersebut di tulis melalui surat edaran yang di bubuhi tanda tangan Direktorat jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin. Beliau mengatakan bahwa adanya penghematan anggaran di Kemenag yang berakibat pada anggaran PTKIN ini. Di mana kementerian agama mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp.2,6 triliun yang semula Rp.65,06 triliun menjadi Rp.62,41 triliun untuk penanganan Covid-19.
Fachrul Razi juga menambahkan hal ini merupakan keputusan yang adil sebab, mahasiswa juga tidak menerima materi seperti sebelumnya akibat pandemi Covid-19 ini.
Alhasil, rakyat kecewa, orang tua sakit hati, mahasiswa hanya dapat gigit jari, kita di PHP-in lagi. Begini terus yang dipikirkan hanya keuntungan dan kami rakyat (mahasiswa) yang buntung.
Alasan yang di gunakan sungguh klise, penghematan anggaran untuk penanganan Covid-19. Selalu saja seperti ini, sesuatu yang mereka anggap adil nyatanya sangat mendzalimi. Padahal mereka paham betul bagaimana kondisi finasial setiap keluarga berbeda apa lagi masyarakat di seru atau lebih tepatnya dipaksa untuk di rumah saja tanpa kejelasan dari pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pembatalan pembayaran UKT/SPP ini rasanya tidak perlu jika saja pemerintah benar-benar serius ingin mengurangi beban rakyat di tengah pandemi. karena jika dilihat dari anggaran sebelumnya pun masih terhitung cukup bahkan mampu menangani masalah SPP mahasiswa, jika pun sampai tak memadai, dapat di siasati dengan memotong anggaran lain seperti anggaran untuk pemindahan ibu kota misalnya atau anggaran gaji para pejabat Negeri. Hal itu tentu tidak akan langsung membuat mereka jatuh miskin bukan?
Pemerintah sepertinya harus diajari mengenai skala prioritas. Mendahulukan sesuatu yang urgen di atas keinginan belaka, mendahulukan asas kepentingan rakyat di atas kepentingan elit kapitalis.
Tapi, memangnya apa yang dapat di harapkan dari pemerintah saat ini? Saat rakyat di jadikan anak tiri tapi para kapitalis di sanjung dan di sayangi. Sungguh tak berperi kerakyatan dan tak mencerminkan sila Pancasila yang selalu mereka junjung tinggi.
Hal ini tentu sudah cukup untuk menyadarkan rakyat bahwa pemerintahan di bawah sistem kufur kapitalis ini tidak membawa kesejahteraan sama sekali. Malah menghancurkan dan menyengsarakan. Berbagai kebijakan yang di lahirkan, bukan menjadi solusi malah jadi polusi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seolah menguap tak nampak di permukaan.
Selama asas manfaat, asas kepentingan dan asas-asas lain yang berdasarkan hawa nafsu manusia itu masih di terapkan, maka akan selalu seperti ini, rakyat yang menanggung beban sendiri.
Lain halnya jika Islam menjadi poros kehidupan, hukum-hukum Allah di terapkan, sunnah-sunnah Nabi di jalankan. Pasti Rahmat bagi seluruh alam dapat di rasakan. Bagaimana tidak, sejarah sendiri telah mencatat dengan tinta emas peradaban Islam yang gemilang saat dunia masih berada dalam naungan Khilafah.
Sistem kepemimpinan Islam yang wajib bagi seluruh umat Islam di dunia. Di mana seluruh problematika hari ini ada solusi tuntasnya. Dari masalah terkecil sampai terbesar, dari masuk WC sampai bangun negara sekalipun Islam mengaturnya. Begitu luar biasa bukan?
Managemen keuangan dalam Islam yang luar biasa baiknya, harta-harta yang di peroleh dari pengelolaan sumber daya alam tanpa bantuan pihak asing, hingga hasilnya dapat di peroleh secara maksimal. Berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan primer seperti air, listrik dan lain sebagainya dapat di peroleh secara gratis tanpa embel-embel pajak, anti utang sana-sini dengan riba tinggi.
Seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Aziz, pada saat itu umat tidak ada yang ingin menerima zakat karena mereka merasa sudah berkecukupan. Selain itu, saat Baitul mal melimpah dengan harta yang tidak habis-habis hingga di gunakan untuk membayar utang setiap rakyat dan menikahkan setiap laki-laki yang siap menikah.
Sungguh saat-saat yang begitu di rindukan. Berada dalam kepemimpinan yang sahih di bawah naungan sistem Islam yang sempurna.
Jadi, sudah seharusnya sistem Kapitalis ini di campakkan di ganti dengan penerapan Islam Kaffah agar kejayaan kembali terukir, agama Allah kembali berdiri tegak di muka bumi. Tentu ini membutuhkan peran seluruh umat untuk lebih menggemakan dakwah di tengah masyarakat agar Khilafah yang dulu hilang, kembali di genggaman tangan. Allahuakbar. Wallahu a’lam. [IRP]