Pemerintah tampaknya akan segera melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi dan bersiap kembali beraktivitas dengan skenario new normal. Pemerintah sudah gencar mewacanakan ini dan mulai menerapkannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
(Cnbcindonesia.com, 25/05/20)
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurutnya belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari.
Menurut Hermawan wacana new normal ini membuat persepsi masyarakat seolah-olah telah melewati puncak pandemi Covid-19, namun kenyataan belum dan perlu persiapan-persiapan dalam new normal tersebut. (Merdeka.com, 25/05/20)
Pandemi covid-19 saat ini memang tengah mengubah tatanan dunia, guna menghentikan penyebaran virus tersebut agar tak meluas masyarakat diminta agar tetap berada dirumah. Artinya segala aktivitas diluar rumah dihentikan secara total. Terkecuali jika ada kegiatan penting maka hal ini diperbolehkan.
Bahkan aturan PSBB maupun physical distancing diterapkan guna untuk tetap mempertahankan agar tidak menyebarnya virus corona. Namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini kematian akibat covid-19 semakin meningkat bahkan hingga dibeberapa negara.
Akibat dari aturan yang diberlakukan, hal ini justru merembes pada menurunnya perekonomian secara drastis. Atas dasar inilah sejumlah negara besar mulai melonggarakan kebijakan terkait mobilitas warganya. Kemudian memberlakukan pola hidup baru atau new normal life yang akan diimplementasikan nantinya.
New normal merupakan aktivitas keseharian yang dilakukan sebelum adanya pandemi corona. Artinya, aktivitas jual beli seperti mall, pasar, restoran kembali dibuka seperti biasa. Begitu halnya dengan bandara maupun terminal kembali dibuka dengan catatan masyarakat tetap harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Namun, dibalik kebijakan new normal yang dicanangkan apakah ini akan menguntungkan rakyat ataukah para pengusaha kapitalis?.
Sebagai contoh new normal life yang sudah diterapkan dibeberapa negara seperti Pakistan, bisa disebut sebagai contoh terburuk bagaimana pelonggaran pembatasan sosial muncul di saat wabah belum terkontrol. Negara tersebut mencatat pertumbuhan ganda total kasus virus corona dalam waktu 14 hari terakhir sejak 11 Mei 2020 di saat peningkatan kasus virus corona sedang meningkat. Menurut laporan Anadolu Agency. Langkah tersebut diambil karena, menurut Perdana Menteri Imran Khan, kebijakan lockdown dan pembatasan sosial hanya akan menyulitkan para pekerja, ekonomi, dan bisnis kecil. (Batamnews.co.id, 16/06/20).
Tak hanya Pakistan, Korea Selatan sebagai negara berkembang pun gagal menerapkan new normal. Dilansir dari kompas.com (28/5/2020), Korea Selatan memberlakukan kembali aturan jaga jarak sosial (social distancing) yang sejak awal bulan ini sempat dilonggarkan oleh pemerintah setempat. Langkah itu diambil menyusul serangkaian klaster penyebaran virus corona (Covid-19) yang mengancam keberhasilan negeri ginseng dalam menahan epidemi tersebut.
Berkaca dari negara-negara yang telah gagal menerapkan new normal merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, hampir seluruh Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dikuasi oleh kaum kapitalis. Disisi lain, utang yang semakin membengkak membawa Indonesia terjerumus dalam cengkraman kapitalis. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa skenario pemerintah untuk menerapkan new normal bisa dipastikan akan gagal. Disamping ketidakmampuan pemerintah dalam meriayah rakyatnya dalam pemenuhan sandang maupun pangan ditengah wabah. Disisi lain, gejolak atas cengkram kaum kapitalis masih menjadi bayang-bayang atas negeri ini.
Sudah jauh hari kita telah disuguhkan betapa bobroknya sistem kapitalis serta kebijakan yang ada didalamnya. Sistem yang hanya mementingkan para pemilik modal, menghisap darah rakyat bahkan merampas semua hak milik rakyat. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak milik rakyat justru dikuasai oleh negeri-negeri imperialis. Akibatnya muncullah berbagai persoalan ditengah umat mulai dari kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan lain-lain.
Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita kembali kepada penerapan syariat Islam. Dimana Islam justru menghadirkan solusi bahwa perekonomian akan sukses dan berkembang ketika sebuah negara menerapkan sistem ekonomi islam. Mengapa demikian? Sebab islam sangat memperhatikan kesejahteraan umat, disamping itu pula ketika islam diterapkan maka keberkahan akan ada negeri tersebut.
Allah SWT berfirman yang artinya:
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf [7]: 96).
Wallahu A’lam Bishshowab
Oleh: Hamsina Halisi Alfatih