Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita UtamaTegas.co Nusantara

Modus Bisnis Parpol: Siapa yang Berdaulat, Partai Politik atau Rakyat

2323
×

Modus Bisnis Parpol: Siapa yang Berdaulat, Partai Politik atau Rakyat

Sebarkan artikel ini
Ferry Daud Liando, PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

TEGAS.CO,. NUSANTARA – Ada hal menarik pada Webinar membedah “Siapa yang Berdaulat, Partai Politik atau Rakyat” yang diadakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada Minggu lalu (2/9). Sebagai salah satu narasumber forum itu Ferry Daud Liando dari PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merasa senang dengan adanya kegiatan tersebut.

“Ada tiga hal yang menjadi alasan yakni: Pertama, saya dipaketkan dengan Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lima Madani (LIMA) Indonesia. Publik sangat kenal dengan sosok intelektual ini karena konsisten tetap berada di arena perjuangan kepentingan publik,” kata Ferry, Selasa (7/9).

“Kedua, saya mendapat sebuah kehormatan karena di undang oleh JPPR sebuah lembaga yang saya kenal sangat serius mendorong pemilu lebih berkualitas. Lembaga ini memiliki reputasi bukan sebatas karena gagasannya telah banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan kepemiluan namun juga tokoh-tokoh yang bernaung dan ikut membesarkan lembaga itu dikenal publik sebagai pemikir-pemikir yang handal dan objektif. Saya sering meminjam konsep para pemikir ini sebagai panduan dalam menganalisis baik untuk penelitian, jurnal, penulisan buku ataupun ketika dilibatkan dalam merumuskan kebijakan kepemiluan. Wajar jika kader-kadernya banyak diberikan ruang sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun di daerah,” lanjutnya.

“Ketiga, topik yang diangkat sangat menarik. Bukan karena karena fenomenal, tapi relevan dengan persiapan KPU dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024,” terangnya.

Menurut Ferry, topik yang diangkat JPPR berkaitan dengan redefinisi kembali tentang kedaulatan politik. Apakah rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu, atau partai politik (parpol). Mustahil jika negara demokrasi tanpa parpol. Namun jika punya banyak parpol tapi negara itu tidak demokratis, tentu sebuah ironi.

Terima kasih