Parpol disebut mandataris dari sang empunya kedaulatan yaitu rakyat. Rakyat memilih parpol untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan dan kekuasaan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jika rakyat lapar, tidak sekolah karena berbiaya mahal, tidak tersedia lapangan pekerjaan tidak salah jika itu disebut tanggung jawab parpol.
Karena kerja parpol melalui utusannya di lembaga kekuasaan adalah merumuskan kebijakan publik dengan maksud menyelamatkan nasib rakyatnya, tidak terbelenggu pada berbagai kesulitan. Itulah sebabnya parpol itu selalu identik dengan demokrasi.
Namun apa jadinya jika wujud parpol tidak tepat identik dengan demokrasi. Di Indonesia, dinamika parpol selalu identik dengan perjuangan para pemilik modal. Ada banyak cara yang kerap dilakukan, namun dalam tulisan ini akan saya batasi pada tiga modus.
Pertama, pembiayaan pemilik modal dalam pendirian parpol. Ada yang sekedar membantu pembiayaan pendirian parpol. Ada yang membiayai lebih dari satu parpol. Ada yang tidak melibatkan dirinya dalam struktur parpol dan ada pemilik modal yang membiayai sekaligus ikut menduduki struktur puncak parpol. Pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, pembiayaan untuk konsolidasi pembentukan pengurus, rekrutmen anggota dan pengadaan kantor.