tegas.co, KENDARI, SULTRA – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sultra (AMPH)) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra, Selasa siang (6/6).
FOTO : FT
Kehadiran di DPRD Sultra ini, pengunjuk rasa menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Drs. H. Damsid M.Si segera turun dari jabatanya, karena di duga ikut dalam pungli yang di melibatkan manager dana bos Prov Sultra.
Dalam aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa tersebut nyaris terjadi kericuhan. Hal itu dipicu dengan adanya salah satu anggota DPRD Sultra, mencoba menghentikan orasi yang di lakukan pendemo, sebab di anggap mengganggu jalannya Rapat Dengar Pendapat antara anggota DPRD dan perawat honorer yang juga hadir untuk menyampaikan aspirasinya.
Keributan tersebut tidak terjadi, setelah pihak kemanan dan staf DPRD termasuk anggota DPRD Sultra memberikan pengertian kepada pengunjuk rasa, bahwa aspirasi tersebut akan di terima, setelah aspirasi perawat honrer tersebut kelar.
“Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Sultra H. Damsid sebaiknya dicopot Dari jabatannya. Hal itu dindikasikan dengan keterl;ibatannya atas Pulngli Dana Bos di kabupaten muna yang menyeret manager dana bos,” ujarnya dalam orasinya.
Selain menyampaikan aspirasinya di DPRD, pengunjuk rasa dari mahasiswa yang tergabung di AMPH ini, juga mendesak Polda Sultra untuk mengembangkan kasus OTT yang melibatkan Manager dana bos Sultra, hingga ke akar- akarnya.
Jika aksi mereka tidak terpenuhi dalam jangka waktu 3 x 24 jam, maka pendemo akan melakukan aksi susulan dengan melibatkan jumlah masa yang lebih banyak lagi.
FT
PUBLIZER : HERMAN