Kebijakan Presiden di Awal Tahun 2017 Ditentang  KBM UHO

tegas.co, KENDAR, SULTRA – Seluruh pimpinan lembaga kemahasiswaan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar rapat bersama untuk membahas beberapa permasalahan di masyarakat, diantaranya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik, Kenaikan Tarif pengurusan STNM, TNBK dan BPKB kendaraan bermotor, serta pencabutan subsidi kesehatan. Hasil dari pertemuan tersebut. Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UHO memutuskan menolak kado istimewa tahun 2017.

Pengurus Kemahasiswaan UHO menggelar rapat tentang persiapan aksi damai menolak kebijakan Pemerintah. FOTO : EDI SAFRAN

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UHO, Eddy Rosman mengatakan, sederetan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai kurang berpihak, bahkan menyengsarakan masyarakat. “ Kami sudah melakukan rapat dengan semua pimpinan lembaga yang ada di Universitas Halu Oleo. Untuk mengkaji kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada awal tahun ini. Dalam kajian kami dengan para pimpinan lembaga, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden RI sangat tidak pro rakyat bahkan menyengsarakan rakyat’, ungkap Eddy Rosman saat ditemui di sekretariat MPM UHO usai rapat, Selasa, (10/01/2017)

Iklan PUPR

Ditambahkan, untuk rencana aksi yang bertemakan menolak kado tahun baru istimewa Jokowi akan dilaksanakan hari Kamis, (12/01) yang bertitik kumpul di depan Kampus UHO dan menuju DPRD Propinsi Sultra.

‘Yang jadi tujuan akhir aksi kami adalah di kantor DPRD Propinsi Sultra untuk mengadakan Hearing dan meminta kepada ketua DPRD untuk menyuarakan tuntutan kami ke DPR RI bahawa masyrakat Sultra menolak dengan tegas dengan kado istimewa Presiden RI Jokowi,”Katanya lantang.

Begitu juga yang disampaikan Ketua DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO Laode Muh Faisal, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di awal tahun baru ini dinilai tidak mengedepankan asas keadilan dan manfaat.

Menurutnya Jokowi sebagai Presiden RI dan penentu kebijakan terkait kenaikan tarif pengurusan STNK, TNKB dan BPKB Jokowi mempertanyakan itu, inikan aneh. Kalau dia mengerti mengerti penderitaan rakyat dia tidak mempertanyakan hal itu,”Tandasnya.

EDI SAFRAN / MAN