tegas.co., BAUBAU, SULTRA – Sebanyak 470 rumah tak layak huni di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Masing-masing rumah mendapat dana segar sebesar Rp. 15 juta yang bersumber dari dana APBN.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si mengungkapkan, ke 470 rumah tersebut tersebar di tiga kelurahan, yakni, Kelurahan Baadia sebesar 170 rumah, Tampuna 120 rumah, Waliabuku 120 rumah dan Kelurahan Gonda Baru sebanyak 60 unit rumah.
Proses bantuan dilakukan dalam bentuk penyerahan buku tabungan yang dilakukan Senin siang 27 Agustus 2018 di Aula Palagimata dari dinas terkait.
Disaksikan yang mewakili Pj. Wali Kota Baubau, Asisten III Setda Kota Baubau, Armin, S.E., M.Si, PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra, Musniar Silondae, S.T., M.T., dan anggota Tim Pengawalan, Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sultra, Muh. Ramlin, S.H., M.H, dan Yulia Widiarti Idrus, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau.
“Alhamdulillah, sejak 2013 hingga 2018 hampir setiap tahunnya mendapatkan bantuan BSPS dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan data jumlah rumah tak layak huni di Kota Baubau tercatat sebanyak 1.630 unit yang telah mendapat bantuan, dan 2018 ini terdapat 470 rumah,” kata Armin ,S.E., M.Si dalam sambutannya mewakili Wli Kota Baubau.
Selain itu disampaikan Armin selain, APBN tersebut juga terdapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 176 rumah, serta Dana Aspirasi sebanyak 100 rumah. “Jadi total bantuan rumah sebesar 734 unit rumah,” imbuh Asisten III Setda Baubau ini sembari mengingatkan tujuan pembangunan Kota Baubau yang disebut dengan ‘atumpu yincana mangamia bhari’.
Sementara itu, pihak TP4D Kejati Sultra Muh. Ramlin, S.H., M.H. saat memberikan sambutan mengingatkan agar dana ini benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin bagi pihak penerima, dipergunakan sebagaimana mestinya, dan mengingatkan pihak pemerintah untuk mengalokasikan sesuai besaran dana yang tersedia, dan jauh dari kegiatan yang sifatnya korupsi, kolusi dan nepotisme.**
PUBLISHER: MAS’UD