Baru-baru ini China kembali melakukan provokasi di Laut China Selatan. Hal itu menimbulkan reaksi Amerika Serikat yang kemudian juga turut unjuk kekuatan di sekitar Laut China Selatan. Amerika Serikat diduga kerahkan militer untuk mengintai perairan tersebut. Klaim Tiongkok atas kedaulatan Laut China Selatan telah memantik ketegangan beberapa negara yang juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan itu. (cnnindonesia.com, 28/6/2020).
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menilai beberapa wilayah RI berpotensi terdampak jika konflik AS-China memanas di Laut China Selatan, yang sangat dekat adalah Pulau Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Aan mengaku khawatir, konflik tersebut berdampak kepada ekonomi dan global. Sebab wilayah Laut China Selatan, adalah perairan strategis pelayaran baik komersil maupun niaga.
Meskipun Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan tegas tidak mengakui klaim China atas perairan di Laut China Selatan, menurut Aan klaim tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi aksi nyata berupa kehadiran simbol negara di Perairan Natuna yang menjadi wilayah kedaulatan negara.
Tak Kunjung Usai
Persoalan Laut China Selatan tak kunjung usai, hal tersebut sebenarnya tidak lepas dari upaya Negara Tirai Bambu tersebut untuk kembali menegaskan klaimnya atas Laut China Selatan. Dimana China menentukan kembali peta perbatasan lautnya yang meluas sampai pada beberapa titik wilayah baru. Dalam titik baru itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan sebab di dalamnya terdapat titik yang meliputi wilayah di Kepulauan Natuna.
Perairan Natuna merupakan batas terluar dari wilayah NKRI yang menjadi penentu kedaulatan negara. Natuna memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bahkan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Fasifik bahkan dunia. Menurut data Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Januari 2016, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di Indonesia, yakni mencapai 49,87 persen. Bahkan disebutkan oleh para ahli, cadangan gas alam Natuna ini adalah yang terbesar di dunia.
Maka persoalan ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah. Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam mengatasi persoalan di Laut China Selatan seharusnya tidak lagi hanya sebatas sebagai penengah. Namun, juga aktif menjadi aktor yang mencegah Negeri Tirai Bambu itu untuk memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang.
Pemerintah melalui Staf Kementerian Moeldoko melakukan pendekatan politik dan diplomasi dengan China, namun sayangnya tidak membuahkan hasil. Mengapa? Karena Indonesia memiliki keterikatan dan ketergantungan kepada China. Realisasi investasi serta proyek Cina di Indonesia diduga menjadi salah satu batu sandungan sehingga Indonesia menjadi kikuk, dan kuat dugaan ini pula yang membuat China menjadi arogan dan merasa berkuasa.
Islam Punya Solusi
Dalam Islam, menjaga keutuhan wilayah adalah wajib. Oleh sebab itu wajib hukumnya menjaga kedaulatan kawasan Laut China Selatan dimana ada wilayah Natuna yang menjadi bagian wilayah kesatuan negara. Menjaga dari gangguan negara asing yang hendak menguasainya.
Hal ini didasarkan pada hadis: Dari Arfajah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama’ah kalian, maka perangilah ia.”(HR Muslim).
Tidak hanya itu, Islam memandang apabila ada kafir harby yang memerangi Muslim secara nyata, maka sepatutnya berlepas diri dari cengkraman mereka. Tidak ada persahabatan apalagi perjanjian kerjasama yang pada akhirnya melemahkan kaum Muslimin.
Maka sudah saatnya juga negeri ini melepaskan diri dari ketergantungan kepada negara lain. Mengelola sendiri sumber daya alam yang melimpah ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, sebagaimana telah diatur di dalam Islam. Memang tidak mudah, tetapi sejarah mencatat bahwa umat terdahulu sejahtera dibawah aturan Islam. Untuk itu tak ada pilihan lain selain menerapkan aturan Islam secara kaffah agar kedaulatan negara terjaga, sehingga masalah yang sama tidak terus terjadi.
Wallahua’lam Bisshawab.
Oleh: Yulweri Vovi Safitria
(Pemerhati Kebijakan Publik )